50 Persen Lebih Proyek di Banyumas Terhenti

Editor: Makmun Hidayat

PURWOKERTO — Sebanyak 50 persen lebih proyek di Kabupaten Banyumas terhenti, karena sebagian anggaran harus dialihkan untuk bantuan tak terduga terdampak Covid-19. Terlebih proyek dari pusat yang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), semuanya terhenti total.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kabupaten Banyumas, Muhammad Lutfi mengatakan, seluruh proyek yang dibiayai APBN ditunda pelaksanaannya, yang masih berjalan hanyalah beberapa proyek APBD yang strategis.

“Proyek dari DAK ditunda semua, hanya ada beberapa proyek dari Dinas Kesehatan yang masih berjalan, karena prosesnya sudah dimulai,” terangnya, Rabu (20/5/2020).

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kabupaten Banyumas, Muhammad Lutfi, Rabu (20/5/2020) di kantornya. -Foto: Hermiana E. Effendi

Lebih lanjut Lutfi menjelaskan, untuk proyek APBD yang tahap 1 dan 2 sudah dimulai sebelum pandemi, sehingga tetap berjalan. Dan untuk tahap 3, sebagian ditunda, terutama proyek-proyek yang belum masuk lelang.

Proyek yang dibiayai DAK, merupakan bantuan dari pusat yang membutuhkan pendampingan APBD rata-rata 10 persen, semuanya ditunda pelaksanaannya. Seperti pembangunan irigasi, beberapa ruas jalan dan sebagainya.

“Jika ditotal nilai proyek yang ditunda mencapai ratusan miliar. Namun, memang ada yang tetap berjalan, yaitu untuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banyumas, serta pembangunan akses jalan ke lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan ada beberapa lainnya,” kata Lutfi.

Menurut Lufti dari penjelasan pihak pemkab, beberapa proyek strategis harus tetap berjalan, supaya dana APBN bisa tetap masuk. Misalnya untuk pembangunan TPST di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Saat ini pembangunan jalan di sekitar lokasi sedang dalam proses persiapan lelang.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Suyanto. Menurutnya, pengerjaan TPST di Wlahar Wetang masih dalam proses lelang di Propinsi Jawa Tengah. Begitu pula dengan pembangunan tujuh TPST lainnya, yang merupakan proyek dari pusat.

“Penanganan sampah itu kan termasuk prioritas, sehingga tetap jalan, hanya saja saat ini semua masih dalam proses lelang di pusat dan provinsi. Kalau kita di Banyumas, nanti sifatnya hanya menerima saja,” tuturnya.

Suyanto memaparkan, sampai saat ini Kabupaten Banyumas sudah mengalokasikan APBD total hingga Rp 25 miliar untuk penanganan sampah, yaitu pembangunan lima hanggar dan 15 Pusat Daur Ulang (PDU). Sehingga pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Banyumas dengan memberikan bantuan untuk pembangunan tujuh TPST dan satu TPST yang untuk percontohan nasional di Desa Wlahar Wetan.

Lihat juga...