ABK Kapal Splendor Tiba di Bali, Langsung Dikarantina

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

DENPASAR –  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali tuntaskan penanganan Awak Buah Kapal (ABK) Kapal Splendor asal Bali yang mendarat di Tanjung Priok. Setibanya mereka di Bali  ditangani sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Sekretaris Gugus Tugas, Made Rentin, menjelaskan, para ABK  Kapal Splendor asal Bali sudah tiba di Bali melalui jalur darat. Sebanyak 10 bus  mengangkut seluruhnya berjumlah 181 orang. Rentin menegaskan semua ABK tersebut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di kapal dan di Jakarta sesuai protokol kesehatan Covid-19, termasuk rapid test.

Sekretaris Gugus Tugas, Made Rentin, menjelaskan para ABK sudah tiba di Bali pagi melalui jalur darat. Sebanyak 10 bus mengangkut seluruhnya berjumlah 181 orang, Sabtu (9/5/2020) -Foto: Sultan Anshori.

Lebih jauh Rentin menerangkan, ABK Splendor setibanya di Gilimanuk langsung ditangani Gugus Tugas Provinsi Bali. Awak kapal atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jembrana  langsung ditangani Gugus Tugas Kabupaten Jembrana ditempatkan di karantina yang telah disiapkan.

Bus rombongan PMI asal Kabupaten/Kota lainnya dikawal oleh Satlantas Polres Jembrana bersama Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuju tempat karantina di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Denpasar.

“Tiba di LPMP mereka diberikan sosialisasi oleh Gugus Tugas Provinsi Bali tentang lanjutan karantina agar genap 14 hari sesuai protokol kesehatan,” ujar Rentin saat ditemui, Sabtu (9/5/2020).

Selanjutnya para PMI ini dijemput oleh Gugus Tugas Kabupaten dan Kota di LPMP yang langsung mengantar menuju ke tempat karantina di kabupaten dan kota masing-masing.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapal Splendor batal menurunkan PMI asal Bali di Pelabuhan Benoa dan bergeser ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Dirinya menegaskan Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen serius menangani masyarakat Bali, khususnya PMI yang kembali tersebut.

“Kewenangan memutuskan dimana kapal-kapal tersebut merapat dan menurunkan penumpang atau PMI tersebut ada di Pemerintah Pusat. Kami di Provinsi Bali bukan menolak seperti yang diberitakan tapi itu sepenuhnya keputusan Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Lihat juga...