Airlangga: Perpres 64/2020 Sesuai Rekomendasi MA

Editor: Koko Triako

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat mengikuti jumpa pers dengan awak media, beberapa waktu lalu, di Jakarta. -Dok: CDN

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menengaskan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Perpres 64/2020) Tentang Jaminan Kesehatan yang barus saja diterbitkan, merupakan hasil perbaikan atas Perpres 75/2019 yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Perpres 64/2020 ini sangat mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2O2O, yang intinya perlu perbaikan sistem, manajemen, dan pelayanan secara holistik dari hulu ke hilir, dalam upaya melakukan reformasi JKN,” terang Airlangga di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Airlangga juga mengklaim, bahwa penerbitan Perpres 64/2020 merupakan upaya terbaik yang ditempuh pemerintah dalam rangka perbaikan pelayanan kesehatan, untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik dan suistainable kepada seluruh masyarakat.

“Implementasi penetapan Perpres ini akan dilakukan bertahap. Untuk 2020, pemerintah tetap berkomitmen untuk membantu masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah, melalui pengaturan tarif yang disetorkan kepada BPJS,” tandas Airlangga.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran, Kunta Nugraha, menanggapi terkait polemik penyesuaian besaran tarif iuran BPJS sebagaimana dimaksud dalam Perpres 64/2020. Kunta mengatakan, saat ini peserta BPJS Kelas 3 yang berstatus PBPU dan BP ada 21,6 juta. Mereka membayar iuran sebesar Rp25.500 per orang per bulan.

“Artinya iuran tidak naik sesuai putusan Mahkamah Agung. Iuran ini lebih rendah dari iuran untuk orang miskin Rp42.000 per orang per bulan. Maka, negara memberi subsidi Rp16.500 per orang per bulan, yaitu Rp42.000 dikurangi Rp25.500, dengan pemberian subsidi sampai Desember 2020,” terang Kunta.

Lihat juga...