DPD: Lambatnya Penyaluran Bansos Akibat Kebijakan Berubah-ubah

PALANGKA RAYA — Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengaku mendapat informasi bahwa lambatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau COVID-19, akibat berubah-ubahnya kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

“Informasi itu saya terima dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Provinsi Kalimantan Tengah dan P3MD Barito Selatan serta Kepala Desa saat melaksanakan reses secara daring (dalam jaringan),” kata Teras Narang di Palangka Raya, Kamis.

Adapun informasi yang diterima terkait penyaluran bansos yakni, menyeimbangkan data kriteria miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial masih kesulitan akibat terkendala dalam pemutakhiran, perubahan regulasi menyulitkan pendataan, parameter kriteria miskin di Kalteng belum jelas.

Kesulitan lain dalam menyalurkan bansos di tingkat desa yakni, diharuskannya pelaksanaan proses alur RKPDes dan APBDes di desa memerlukan musyawarah desa khusus, yang kemudian dilanjutkan pembuatan peraturan kepala desa hingga posting ke sistem. Tahapan itu dianggap tidak sederhana, dan justru menyulitkan masyarakat.

Lihat juga...