INDEF Menilai New Normal Belum Tepat Diterapkan

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

Direktur Eksekutif INDEF, Ahmad Tauhid saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA — Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan pemberlakuan new normal yang akan mulai diterapkan pada 4 Juni 2020 mendatang. Pasalnya, kasus pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

“New normal itu kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Saya kira, salah satu prasyaratnya adalah seberapa jauh kita bisa mengatasi masalah pandemi Covid-19 di domestik ini tanpa ada arus dari luar masuk kembali,” ujar Tauhid saat dihubungi, Kamis (28/5/2020).

Mengingat kata dia, kalau melihat perkembangan penyebaran wabah Covid-19 sampai hari ini masih rata-rata 400 kasus setiap harinya. Bahkan ada hari dimana terjadi peningkatan korban positif Covid-19 sampai lebih dari 900 orang. Kemudian balik lagi kepada angka yang biasanya, yakni sekitar 400 kasus.

Tauhid menilai 400 kasus pandemi Covid-19 perhari itu masih tinggi. Dari sisi rasio memang sudah ada yang turun, tapi menurutnya, belum pada titik kurva melandai, karena secara nasional grafik masih naik turun.

Grafik itu belum pada titik puncak, kemudian rata, lalu turun lagi untuk kemudian dapat diterapkan new normal.

“Tapi ini kasus masih tinggi, rata-rata 400 kasus per hari. Jadi, saya kira ditinjau kembali kebijakan pemberlakuan new normal ini. Kalau pandemi Covid-19 belum berakhir, belum tepat dan terlalu dini untuk terapkan new normal,” tukasnya.

Meskipun di daerah yang zona hijau atau tidak terkena itu mempunyai peluang memberlakukan new normal. Tetapi hal ini menurutnya, dikhawatirkan kalau daerah tersebut ada impor wabah dari daerah lain yang masih tinggi.

“Misalnya, Jawa Timur kan paling tinggi sekarang ini. Mobilitas tidak bisa dihindari, sekarang saja arus balik sulit dibendung. Dia mampir ke Jawa Tengah, Jawa Barat dan kembali ke DKI Jakarta, ada yang ke Sumatera dan beberapa daerah zona hijau lainnya,” ujarnya.

Oleh karena itu menurutnya, tidak bisa kebijakan new normal itu diberlakukan di satu daerah boleh, dan di satu daerah tidak boleh.

“Menurut saya ini berisiko, karena kurva Covid-19 masih belum datar, masih naik turun, berbahaya,” tukasnya.

Memang menurutnya, tidak dipungkiri pandemi ini berdampak pada ekonomi akan tertahan cenderung negatif di triwulan II 2020. Terpuruknya sektor ekonomi ini hampir semua negara mengalami dan semua pihak menyadari.

“Ini harga yang harus dibayar kehilangan jiwa tidak sebanding dengan kehilangan ekonomi,” tukas Tauhid.

Dalam masa pandemi ini menurutnya, pemerintah harus sebesar mungkin memberikan bantuan yang cukup signifikan, baik itu tepat sasaran, jumlah bantuan, waktunya pas dan juga bisa mendorong masyarakat yang paling bawah ini tidak kehilangan kehidupan mereka.

Paling tidak, tambah dia, di masa pandemi ini masyarakat masih bisa usaha dan terbantu. Sehingga pemerintah lebih baik menunda penerapan new normal, namun lebih berupaya mengaktifkan bantuan sosial (bansos) lebih bagus lagi.

“Katakanlah pemberbaiki salah sasaran, saya kira jadi PR. Paling tidak pemerintah bisa menunda dulu kebijakan pemberlakuan new normal, tapi yang bansos lebih ditekan menjadi lebih bagus,” pungkasnya.

Lihat juga...