Kasasi Bupati Cianjur Nonaktif Irvan Muchtar Ditolak MA

Mahkamah Agung RI - DOK CDN

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA), menolak kasasi perkara Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar. Dengan demikian, terdakwa kasus korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah itu harus menjalani pidana penjara lima tahun.

“Amar putusan: terdakwa tolak, jaksa penuntut umum tolak perbaikan,” dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (28/5/2020).

Permohonan kasasi tersebut diajukan pada 23 Maret 2020 lalu. Kasasi diputus oleh Hakim Agung, Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya, pada 20 Mei 2020. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, ditambah denda sebesar Rp250 juta, subsider tiga bulan kurungan. Pidana diberikan karena Irvan terbukti melakukan pemotongan DAK untuk sekolah-sekolah di Cianjur.

Hal yang memberatkan hukuman bagi Irvan adalah, tidak mengakui perbuatan sejak awal perkara disidangkan. Sedangkan hal yang meringankan adalah, Irvan berperilaku sopan selama persidangan. Irvan divonis sesuai pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Irvan oleh jaksa KPK dituntut delapan tahun penjara, setelah terbukti secara meyakinkan, melakukan korupsi dengan merujuk pada fakta-fakta persidangan. Kasus itu berawal dari pengajuan proposal DAK ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan anggaran sebesar Rp945 miliar. DAK itu ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan fisik 137 sekolah di Cianjur.

Saat itu, Bappenas hanya mencairkan Rp48 miliar dari anggaran tahun 2018. Irvan diduga meminta potongan DAK dari setiap yang diterima 137 kepala sekolah. Setelah itu, muncul permintaan jatah dari setiap pihak yang terlibat, bukan hanya dari Irvan. Ujung-ujungnya, para kepala sekolah mesti menyetorkan 17,5 persen dari DAK kepada para pejabat di Cianjur. Dari sebesar 17,5 persen itu, Irvan akan menerima tujuh persen jatahnya (dua persen uang muka, dan lima persen setelah DAK cair). (Ant)

Lihat juga...