Kemenkeu Bantah Opini ‘Miring’ Terkait Perpres 64/2020

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

JAKARTA — Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menjadi sorotan publik, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggap melawan Putusan Mahkamah Agung (MA), karena kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah membantah opini ‘miring’ tersebut. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran, Kunta Nugraha menegaskan, tujuan diterbitkannya Perpres 64/2020 tidak semata untuk mengatasi masalah besaran tarif iuran BPJS, melainkan untuk membenahi ekosistem JKN secara keseluruhan.

“Masalah iuran itu hanya merupakan salah satu dari ekosistem JKN yang ingin kita benahi. Dengan Perpres ini kita juga akan perbaiki tata kelola sistem pelayanannya serta memperbaiki penegakkan kepatuhan pembayaran iuran,” ujar Kunta, dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (14/5/2020) di Jakarta.

Kunta juga mengklaim bahwa Perpres 64/2020 yang akan mulai berlaku pada Juli 2020 ini merupakan jawaban atas poin-poin usulan dalam putusan MA yang pada substansinya mendorong perbaikan JKN.

“Kita kan semua ingin agar JKN kita tetap sustainable (berkelanjutan), maka perbaikan dan evaluasi harus kita lakukan,” tukas Kunta.

Lihat juga...