Komnas Haji Desak Presiden Tunda Pengiriman Jemaah Haji

Editor: Koko Triarko

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siraj. -Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Komnas Haji dan Umrah mendesak Presiden Joko Widodo untuk memutuskan menunda pengiriman jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, tahun ini. Hal tersebut demi menghindari risiko kesehatan dan keselamatan ratusan ribu jemaah dari Covid-19.

“Kami mendorong agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama segera mengambil kebijakan tegas dengan menunda pengiriman misi haji Indonesia 2020. Sebab, pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, termasuk di Indonesia maupun di negara tuan rumah, Arab Saudi,” tegas Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, dalam keterangan pers, Jumat (22/5/2020).

Dia mengatakan, pemerintah sampai saat ini belum juga memastikan kebijakan haji. Belum diputuskan apakah pemerintah akan tetap memberangkatkan misi haji Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya atau menunda/meniadakan, karena masih menunggu keputusan resmi dari Pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Penyelenggaraan musim haji 2020 jadwalnya akan digelar pada akhir Juli mendatang. Sedangkan menurut jadwal pemberangkatan, penerbangan kloter pertama jemaah haji Indonesia sudah harus dilakukan 26 Juni.

Dengan waktu yang makin mendesak dan mepet, sejumlah pihak khususnya jemaah haji makin gelisah. Sementara Pemerintah Arab Saudi saat ini masih berjibaku melawan pandemi virus Coviid- 19 yang masih mewabah di negara tersebut.

Ketidakpastian itu berimbas kepada persiapan Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggara ibadah haji. “Berbagai persiapan yang seharusnya telah selesai atau sudah dalam proses belum bisa dijalankan,” ujarnya.

Manasik atau pelatihan tata cara ibadah bagi jemaah, penyiapan dokumen paspor dan visa, koordinasi panitia pusat dan daerah, serta pembekalan petugas menjadi tidak maksimal.

Bahkan, untuk kontrak-kontrak pemenuhan berbagai kebutuhan di Arab Saudi seperti pemondokan, pengadaan katering dan transportasi belum bisa dijalankan.

Pemerintah Arab Saudi sendiri meminta semua negara pengirim misi haji untuk menunda kontrak-kontrak bisnis terkait agenda haji. Maklumat tersebut sampai sekarang belum dicabut, padahal penyelenggaraan haji makin dekat dan sudah di depan mata.

Seperti diketahui, Kemenag kembali mengundur deadline pengumuman kepastian penyelenggaraan haji tahun ini. Pengumuman yang awalnya akan disampaikan pada 20 Mei 2020, diundur sampai awal Juni 2020.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar Ali, mengatakan keputusan untuk mengundur jadwal pengumuman setelah Menag, Fachrul Razi mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo.

Menurut Nizar, ada sejumlah alasan. Pertama, arahan Presiden Joko Widodo agar batas penyampaian pengumuman diundur dengan harapan ada perkembangan baik di Indonesia dan Arab Saudi.

“Semoga ada perkembangan baik terkait penanganan Covid-19, baik di Indonesia maupun Arab Saudi,” kata Nizar.

Alasan ke dua, lanjutnya, saat ini tampak ada geliat persiapan haji yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Hal itu antara lain terlihat dari pemasangan tenda-tenda di Arafah oleh Muassasah Asia Tenggara.

“Sejak 17 Mei lalu, tenda di Arafah sudah mulai terpasang,” tutur Nizar.

Alasan ke tiga, saat ini di Indonesia masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga 29 Mei 2020. Semua pihak diharapkan bisa berkonsentrasi dalam mengefektifkan PSBB ini, agar Covid-19 bisa segera tertangani.

“Semoga PSBB ini efektif dan Covid-19 segera teratasi,” ujarnya.

Lihat juga...