MUI: Seruan Waspada ‘Rapid Test’ untuk Ulama, Hoaks

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menanggapi adanya seruan yang berisi agar ulama dan kiai di seluruh Indonesia berhati-hati dengan rencana rapid test virus corona atau Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Pusat, Anwar Abbas menyatakan, bahwa surat yang tengah viral di masyarakat itu tidak benar alias hoaks.

Pada surat tersebut disebutkan bahwa rencana test corona merupakan modus operandi dari PKI atas perintah negara komunis Tiongkok untuk menghabisi para toko agama Islam, baik di Indonesia maupun di negara muslim lain.

Masyarakat pun diminta menolak niat mereka yang kelihatannya baik tapi di dalamnya ada misi yang sangat jahat dan licik.

“Kami tegaskan kabar itu bohong (hoaks).Karena Dewan Pimpinan (PD) MUI Pusat tidak pernah mengeluarkan surat, pengumuman atau pernyataan sejenisnya,” kata Anwar dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Senin (25/5/2020) sore.

Anwar mengimbau agar masyarakat untuk tidak percaya, apalagi menelan mentah-mentah pernyataan dalam selebaran tersebut.

Dia menerangkan, bahwa narasi yang digunakan dalam kabar bohong tersebut tidak mencerminkan dan menjadi tradisi dalam surat maupun pemberitahuan yang selama ini diterbitkan DP MUI Pusat, yakni santun, halus, sejuk, damai, dan memuat pesan keislaman.

“Narasi kabar hoaks tersebut dipenuhi tuduhan dan prasangka, kasar, yakni berupaya mengadu domba dan merusak nama baik organisasi MUI,” ungkap Anwar.

Selain itu, tambah dia, narasi kabar hoaks tersebut berupaya menciptakan keresahan dan kebingungan di kalangan umat Islam dan masyarakat luas, dan sekaligus berupaya menghalangi pelaksanaan berbagai program pemerintah bersama masyarakat yang tengah bekerja keras mengatasi wabah Covid-19.

Sekretariat DP MUI Pusat sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan dan dukungan teknis, administratif dan operasional tidak berwenang menerbitkan substansi pengumuman/pernyataan sebagaimana tercantum dalam kabar bohong tersebut karena kewenangan tersebut berada di tangan DP MUI Pusat.

DP MUI Pusat mendesak Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) untuk segera mengusut tuntas kabar hoaks tersebut.

“Karena berita hoaks itu telah menciptakan keresahan dan kebingungan umat Islam dan masyarakat luas, merusak nama organisasi MUI, dan berupaya menghalangi program pemerintah bersama masyarakat mengatasi wabah Covid-19,” tukasnya.

Sebagai langkah selanjutnya, DP MUI Pusat segera akan melaporkan kabar hoaks ini kepada Kepolisian RI, Keminfo dan BSSN.

DP MUI Pusat mengharapkan agar berbagai kalangan dan umat Islam dalam melakukan kegiatan di media sosial (medsos) hendaknya mengacu kepada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalat Dalam Media Sosial yang mengharamkan kabar hoaks.

Anwar berharap ketegasan sikap DP MUI Pusat mengklarifikasi berita hoaks tersebut dapat mengembalikan situasi masyarakat saat ini yang resah dan gelisah. Sehingga bisa kembali ke situasi sebelumnya yang tenang dan damai di tengah suasana umat Islam Indonesia dan bangsa kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Lihat juga...