Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

OLEH NOOR JOHAN NUH

TAHUN ini Indonesia genap berusia 75 tahun. Masih sangat muda untuk disebut sebagai negara mapan secara ekonomi  (makmur/sejahtera)  jika dibandingkan Amerika yang telah berusia 244 tahun, namun jauh lebih tua jika  dibandingkan dengan Singapura yang baru berusia 55 tahun, tapi memiliki pendapatan per kapita sebesar 65 ribu dollar Amerika, dibandingkan Indonesia yang hanya 4200 dollar Amerika. Ternyata, tingkat kemapanan  secara ekonomi  di satu negara, tidak berbanding simetris dengan usia negara tersebut.

Sepanjang usia kemerdekaan 75 tahun,  setidaknya  dapat dibagi 3 fase sistem politik yang berlaku yaitu; Era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi.

Sebagian menyebut fase Orde Lama dihitung sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1977 ( 8 tahun), tidak dihitung fase sebelumnya yang dimulai dari sejak dari kemerdekaan tahun 1945 di mana diberlakukan sistem politik parlementer,  namun demikian, sejak kemerdekaan hingga tahun 1967 Soekarno sebagai Presiden.

Orde Lama

Di era Orde Lama selama 22 tahun, hampir tidak ada pembangunan kecuali pembuatan sarana olahraga di Senayan untuk digunakan sebagai perhelatan Asian Games IV dan Ganefo (games of the news emerging forces —pesta olahraga yang digagas oleh Presiden Soekarno untuk menyaingi Olimpiade)— juga dibangun Bendungan Jatiluhur, Pabrik Baja Krakatau Steel, yang penyelesaian tiga proyek itu di era Orde Baru. Dan pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas.

Memang pada tahun 1960 dicanangkan konsepsi Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun, namun dapat dikatakan tidak berjalan karena negara sedang mempersiapkan perang dengan Belanda untuk merebut Irian Barat, ditambah iklim politik yang tidak kondusif.

Selama 22 tahun era Presiden Soekarno (sistem presidensial hanya delapan tahun), dari tahun 1945 sampai tahun 1949 terjadi perang kemerdekaan, seluruh daya dan upaya bangsa Indonesia waktu itu adalah mempertahankan kemerdekaan—berperang menghadapi agresi militer Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali.

Pada periode ini terjadi dua kali pemberontakan yaitu pemberontakan PKI di Madiun (September 1948) dipimpin Muso dan pemberontakan oleh Negara Islam Indonesia (Agustus 1949) dipimpin Kartosuwiryo.

Berbagai Pemberontakan

Dari tahun 1950 sampai 1959, menggunakan UUD RIS dan UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer di mana kekuasaan pemerintahan (eksekutif) ada ditangan perdana menteri. Pada periode ini terjadi pemberontakan Andi Azis (1950), pemberontakan Kahar Muzakar (1952), pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta 1958).

Berbagai pemberontakan itu juga berdampak pada jalannya pemerintahan, kabinet jatuh bangun—selama sembilan tahun terdapat delapan perdana menteri dan ada kabinet yang berusia hanya tiga bulan. Dengan iklim politik dan keamanan pada waktu itu, hampir tidak ada pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Perang dengan Belanda dan Malaysia

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945. Dengan diberlakukan UUD 1945 maka berlaku sistem presidensial di mana presiden sebagai kepala pemerintahan.

Setelah kekuasaan eksekutif  berada ditangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya dirundingkan satu tahun setelah perjanjian KMB —namun tidak dilaksanakan— dituntut kembali oleh Presiden Soekarno.

Karena  Belanda tetap kekeh tidak mau merundingkan masalah Irian Barat, maka ditempuh jalan lain yaitu merebut Irian Barat dari tangan Belanda dengan kekuatan militer: perang.

Untuk mempersiapkan perang, Indonesia membeli dengan cara utang pada Rusia alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara besar-besaran, hingga Indonesia pada waktu itu memiliki persenjataan yang terkuat di dunia bagian selatan khatulistiwa.

Pada waktu Presiden Soekarno memilih panglima untuk perang dengan Belanda, dipilih pemimpin palagan Serangan Umum 1 Maret Letnan Kolonel Soeharto, yang sudah dikenalnya sejak pemerintahan mengungsi ke Yogyakarta.  Soeharto pada Maret 1962 sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal ditunjuk sebagai Panglima Mandala Pembesan Irian Barat.

Meskipun kita sudah mempersiapkan alutsista secara besar-besaran untuk perang dengan Belanda—merebut Irian Barat, pada akhirnya masalah Irian Barat diselesaikan dengan jalan perundingan di PBB. Selesai urusan Irian Barat, malah kembali mempersiapkan perang dengan Malaysia yang disebut sebagai negara boneka bikinan Inggris.

Tujuh Kali Usaha Membunuh Presiden

Selama pemerintahannya,  Presiden Soekarno mengalami percobaan pembunuhan sebanyak tujuh kali. Hal ini sebagai gambaran betapa sangat tidak kondusif keamanan pada waktu itu.

Usaha pembunuhan pertama, penggeranatan di Perguruan Cikini. Pada 30 November 1957, dalam rangka ulang tahun ke 15 Perguruan Cikini, Presiden Soekarno hadir sebagai wali murid Megawati. Tiba-tiba beberapa granat meledak di tengah penyambutan presiden, tiga orang tewas termasuk pengawal namun Presiden Soekarno selamat.

Kedua, siang bolong 9 Maret 1960, istana dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan canon 23 mm pesawat Mig-17 yang dipiloti Daniel Maukar. Tembakan itu menghantam pilar dan jatuh tak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno. Untung Presiden sedang tidak ada di meja kerjanya.

Ketiga, April 1960, dalam perjalanan ke Bandung, di jembatan Rajamandala, sekelompok anggota DI/TII melakukan penghadangan. Beruntung granat yang dilemparkan tidak mengenai mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno.

Keempat dan kelima di  Makassar,  Presiden Soekarno mengalami dua kali upaya pembunuhan. Pertama penggeranatan di jalan Cendrawasih, dan kedua ditembak dengan mortir pada 1960, dikenal dengan Peristiwa Mandai. “Masih dua kali lagi upaya pembunuhan terhadapku, keduanya di Makassar,” tulis Soekarno dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, oleh Cindy Adam.

Keenam, anggota DI/TII bernama Bachrum berada di saf depan dalam jamaah salat Idul Adha di Masjid Baiturahman, di halaman istana. Begitu melihat Presiden Soekarno, Bachrum mencabut pistol dari balik jasnya dan menembakkan ke tubuh presiden dari jarak kurang dari lima meter.  Arah peluru melenceng mengenai Ketua DPR GR KH Zainul Arifin, Presiden Soekarno selamat.

Ketujuh, Desember 1964, dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta, di Cimanggis, seorang lelaki melempar granat ke mobil presiden, beruntung jarak pelemparan di luar jangkauan mobil yang melaju, lagi-lagi Presiden Soekarno selamat.

Demikianlah gambaran singkat periode 22 tahun pemerintahan Orde Lama, mulai dari perang kemerdekaan, terjadi berbagai pemberontakan,  sampai menyiapkan perang untuk mengembalikan Irian Barat dan perang dengan Malaysia, serta tujuh kali ancaman pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, hingga dapat dikatakan pada periode itu hampir tidak ada pembangunan yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat.

Orde Baru

Pada waktu memulai pemerintahannya (1967), Presiden Soeharto memetakan bahwa negara yang tidak memiliki stabilitas tidak mungkin melakukan pembangunan.

Bisa saja  menjadi pertimbangan apakah terus melanjutkan sistem politik yang sudah berlaku sebelumnya atau mengubahnya.

Pada pokoknya, sistem politik yang akan ditempuh adalah melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, di mana ditulis di konstitusi  bahwa tugas pemerintah adalah menjaga segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia.

Pada periode yang disebut Orde Baru dicetuskan konsep Trilogi Pembangunan yaitu, stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.

Telah terbukti pada orde sebelumnya, tanpa adanya stabilitas tidak mungkin dicapai pertumbuhan,  dan tanpa pertumbuhan  tidak mungkin meratakan hasil pembangunan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Pertama Kali Lembaga MPR Dibentuk

Setelah Pemilu 1971, dibentuk untuk pertama kalinya yaitu lembaga yang diamanatkan oleh UUD 1945 yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi lembaga MPR pertama kali dibentuk pada era Orde Baru.

Anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu, sedangkan Utusan Golongan dan Utusan Daerah ditunjuk. Mengapa harus ada anggota yang ditunjuk?

Karena tidak seluruh rakyat berafiliasi pada partai politik, maka sebagai penjelmaan keterwakilan seluruh rakyat Indonesia,  ditunjuklah Utusan Daerah mewakili seluruh daerah dan Utusan Golongan mewakili seluruh golongan. Dan strata MPR sebagai lembaga tertinggi.

MPR sebagai lembaga tertinggi memilih Presiden dan wakilnya, dan membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Presiden terpilih melaksanakan GBHN yang dibuat oleh MPR. GBHN yang mengadaptasi Trilogi Pembangunan ditugaskan pelaksanaannya kepada Presiden sebagai Mandataris MPR, sebagai visi bangsa, bukan visi presiden.

Implementasi GBHN dalam norma UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga segenap tumpah darah, menjaga ketertiban dunia, termasuk pasal 33.

SD Inpres Dianugerahi Hadiah Nobel

Pada awal Orde Baru, tingkat butu huruf mencapai 40%. Artinya, dari 10 orang usia sekolah, 4 orang butu huruf atau tidak dapat membaca. Untuk mengcerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memberantas buta huruf,  Orde Baru melakukan pembangunan Sekolah Dasar (SD) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) secara massif.

Program ini kemudian diakui dunia setelah tiga orang ekonom Amerika yaitu Abhijit Banerjee, Esther Dufio dan Michael Kremer melakukan penelitian tentang SD Inpres.

Penelitian itu diberi judul; “Konsekuensi Sekolah dan Pasar Tenaga Kerja dari Pembangunan Sekolah di Indonesia”, yang kemudian dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi tahun 2019.

Inti sari dari penelitian itu adalah; SD Inpres berhasil menaikkan taraf pendidikan (memberantas buta huruf) di masyarakat  dan berpengaruh secara massif pada tingkat pendapatan pada rakyat  Indonesia.

Sebelumnya, pada 19 Juni 1993,  United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menganugerahkan Avicenna Medal kepada Presiden Soeharto atas keberhasilan percepatan pendidikan di Indonesia.

Avicenna diambil dari nama cendikiawan muslim yang berprofesi sebagai dokter: Ibnu Sina (980-1037). Ibnu Sina dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kedokteran karena menemukan ilmu tentang peredaran darah, yang menjadi anatomi pengobatan.

Penghargaan dari Food Agriculture Organization

Pembangunan infrastruktur dikonsentrasikan pada bidang pertanian dengan membuat irigasi primier, sekunder dan tertier. Waduk serba guna Jatiluhur yang terbengkalai, diprioritas untuk diselesaikan, dan membangun waduk-waduk baru untuk irigasi dan tenaga listrik.

Untuk meningkatkan hasil pertanian maka pemerintah menyediakan tenaga penyuluh pertanian. Dibangun pabrik pupuk urea yang sebelumnya hanya satu yaitu Pabrik  Pupuk Sriwijaya. Juga pemerintah menyediakan tenaga ahli pertanian untuk melakukan penelitian hingga dihasilkan bibit unggul.

Dengan semua daya upaya itu, Indonesia baru dapat swasembada beras pada tahun 1984, butuh waktu 17 tahun dari sejak tahun 1967. Atas prestasi Indonesia yang selama ini sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada beras, pada 14 November 1985, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari Food Agriculture Organization (FAO).

“Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan”, ucap Presiden Soeharto saat menerima penghargaan itu.

Penghargaan dari United Nation Population Award

Yang juga menjadi masalah di awal Orde Baru adalah pertambahan jumlah penduduk. Pada waktu itu slogan “banyak anak banyak rezeki” menjadi panutan banyak keluarga. Pertumbuhan jumlah penduduk pada waktu itu sekitar dua persen per tahun.

Jika diaplikasikan dengan jumlah penduduk sekarang ini sekitar 270 juta, maka setiap tahun bertambah sekitar 5,4 juta orang bayi. Pertambahan jumlah sebanyak itu maka negara harus menyiapkan fasilitas kesehatan, kebutuhan pangan, sekolah, tempat tinggal, hingga lapangan kerja—dengan jumlah pertambahan penduduk sebanyak itu maka akan menjadi beban negara yang sangat berat.

Untuk membatasi jumlah kelahiran maka dicanangkan keluarga berencana secara massif dengan slogan “dua anak cukup”. Program ini awalnya mendapat penolakan terutama dari beberapa tokoh agama yang beranggapan bahwa pembatasan kelahiran itu tidak dapat diterima karena pencegahan pembuahan sperma dan indung telur adalah pembunuhan,  karena sperma dan indung telur dianggap sebagai mahluk hidup.

Maka diperlukan juga tokoh agama untuk menjelaskan hal itu. Diterangkan  bahwa sperma dan indung telur itu memang hidup namun dijelaskan dalam agama bahwa ruh ditiupkan setelah pembuahan berusia beberapa bulan.

Akhirnya program keluarga berencana dapat diterima dalam masyarakat. Program ini dijalankan secara massif dalam koordinator satu badan: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), hingga pertambahan jumlah penduduk turun mendekati satu persen.

Tahun 1989, Presiden Soeharto menerima penghargaan berupa “United Nation Population Award” dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), atas keberhasilan mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia.

Negara Industri Didukung Pertanian yang Tangguh

Dalam  bingkai Trilogi Pembangunan, dilaksanakan pembangunan dengan perencanaan yang dibuat  oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), badan ini diawaki oleh para pakar dari berbagai kampus—untuk menyusun rencana pembangunan yang terperinci dan terukur  serta skala prioritas pada sektor tertentu, sesuai dengan amanat  GBHN.

Berdasarkan UUD 1945, tugas presiden adalah hanya melaksanakan GBHN yang akan dipertanggungjawabkan diakhir masa jabatannya. Tidak ada visi presiden.

Untuk proyek-proyek padat modal dan padat teknologi, dilakukan joint venture dengan asing dengan komposisi kepemilikan sahan nasional 51%—dalam bentuk badan usaha Penanaman Modal Asing (PMA).

Demi  akselerasi pembangunan,  pemerintah melakukan pinjaman G to G (Goverment to Goverment) dengan bunga di bawah 1% per tahun dan gress periode 10 sampai 15 tahun. Dan pemerintah Orde Baru tidak pernah menerbitkan SUN (Surat Utang Negara) berbunga 4%, dan dijual ke  swasta.

Bidang  pertanian tetap menjadi prioritas pembangunan karena mayoritas rakyat Indonesia berada  dalam bidang ini. Mengenai proteksi dalam bidang pertanian, sesungguhnya  dapat dilihat dari negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, atau Australia—pemerintah mereka  masih tetap memberi subsidi bagi petani.

Begitu juga dengan Indonesia pada waktu itu. Untuk pengelolaan bidang pertanian, pemerintah tetap memberi subsidi (proteksi), baik subsidi  pupuk maupun benih. Sekarang semua subsidi dicabut termasuk subsidi BBM.

Juga menjadi prioritas pembangunan adalah bidang industri karena hanya negara yang menguasai industri yang dapat bersaing di era global, namun tetap melindungi dan menumbuh kembangkan  sektor pertanian.

Reformasi

Setelah era Orde Baru berakhir dan masuk yang disebut era reformasi, kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Orde Baru terputus, tidak ada kesinambungan pembangunan. Tidak ada lagi subsidi pupuk dan benih. Bahkan subsidi BBM pun dicabut.

Juga sistem politik berubah total setelah UUD 1945 dirubah sejak tahun 1999 hingga 2002. Sejak UUD, sistem politik yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yaitu ‘sistem sendiri’, berubah menjadi sistem ‘demokrasi liberal’.

Perubahan UUD  1945 pada awalnya berdalih  untuk membatasi jabatan presiden —padahal, untuk pembatasan jabatan presiden  dapat dilakukan dengan membuat undang-undang kepresidenan atau membuat  Tap MPR. Perubahan  batang tubuh UUD (tidak dengan adendum)— sama dengan membuat UUD baru.

UUD 1945 ‘Master Piece  Pendiri Bangsa

UUD 1945 adalah hasil perenungan dan pemikiran bijak dan bajik para pendiri bangsa berpuluh tahun,  pemikiran  “genial” yang menghasilkan mahakarya (master-piece) —yaitu “konstitusi” yang disusun dengan tingkat nalar prima oleh para pendiri bangsa, sebagai patokan hukum dan politik tertinggi— sebagai monumen hukum dan politik yang menaungi Republik Indonesai.

Sangat disayangkan, master-piece  hasil karya para pendiri bangsa diubah di sidang MPR 1999 hingga 2002 oleh mereka yang nilai kenegarawanannya masih patut dipertanyakan, hingga kita mengalami keruwetan politik yang seakan tidak berujung.

MPR sebagai lembaga tertinggi didegradasi menjadi lembaga tinggi sejajar derajatnya dengan lembaga tinggi lainnya. Presiden bukan lagi sebagai Mandataris MPR yang akan diminta pertanggungjawaban setiap akhir masa jabatannya.

Tidak ada lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dihasilkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden, karena Presiden dan wakilnya tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Presiden terpilih melaksanakan pemerintahannya sekehendak visinya, tidak ada lagi visi seluruh rakyat Indonesia yang penjelmaannya melalui lembaga MPR.

Tidak saja presiden dan wakilnya,  juga gubernur, bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Akibatnya biaya politik menjadi sangat mahal, baik yang dikeluarkan oleh calon presiden, gubernur, bupati/wali kota, ditambah biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pemilihan tersebut.

Biaya  politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang konon mencapai ratusan miliar, sedangkan gaji yang ia terima jika terpilih hanya Rp.6 juta sebulan —total Rp360 juta untuk 5 tahun— sulit akal sehat mencernanya —menginvestasi dana yang return of capital tidak mungkin tercapai— dilakukan oleh para calon kepala daerah dengan gigih habis-habisan,  menghalalkan segala cara — money politics, serangan fajar, petahana menggunakan dana bansos,  bahkan terjadi benturan berdarah antar pendukung di akar rumput.

Mengenai mahalnya biaya politik, bahkan mungkin termahal di dunia,  Dr. Pramono Anung (Menseskab) menuliskan di buku Basa Basi Dana Kampanye, tentang biaya politik untuk duduk di parlemen.

Disebutkan ada caleg yang mengeluarkan biaya kampanye hingga Rp20 miliar, pada pemilu 2009. Jika  Take Home Pay anggota dewan Rp100 juta sebulan, selama 5 tahun hanya menghasilkan Rp.6 miliar. Sulit nalar kita memahami—mengeluarkan dana yang tidak mungkin break event point, kecuali anggota dewan tersebut patriot sejati yang mengorbankan segala-galanya untuk Republik Indonesia.

Namun pada kenyataannya, mahalnya biaya caleg untuk duduk di Senayan — sebagai “Anggota Dewan Yang Terhormat”,  berbuah kasus Cek Pelawat, Wisma Atlet, Hambalang, dan yang sangat sadis Al Quran pun dikorupsi.

Pandemi Covid-19 seakan membuka kotak pandora. Rakyat miskin diakhir Orde Baru sebanyak 13%, dikatakan turun menjadi 9,8% selama 22 tahun reformasi.  Pada kenyatannya, dari 9 juta penerima bansos di Jawa Barat, ternyata yang butuh bansos adalah 38 juta atau 63% dari penduduk Jabar, kata Ridwan Kamil (29/4).  Juga fakta kemiskinan di berbagai daerah bahwa data kemiskinan  jauh lebih besar dari data yang diungkap selama ini.

Semoga pada 75 tahun kemerdekaan, di mana kotak pandora terbuka akibat Covid-19 — dapat menjadi hikmah agar bangsa ini ke depan mulai menata kembali sistem politik dan sistem ekonomi, serta jangan mengkhianati para pendiri bangsa. ***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...