Pak Harto Tidak Pernah Mengubah UUD 1945

OLEH: NOOR JOHAN NUH

Noor Johan Nuh (Foto: Istimewa)

UUD 1945 Karya Genial (Master Piece)

PADA waktu merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, dibicarakan dalam persidangan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam persidangan itu terjadi perdebatan intelektual dan lalu-lintas pikiran diantara anggota BPUPKI, dilanjutkan di sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mengenai dasar negara, bentuk negara, serta sistem politik Indonesia merdeka.

Dalam perdebatan itu, Prof. Dr. Mr.  Soepomo yang adalah lulus dari Rijksuniversiteit Leiden dengan predikat suma cumlude, merumuskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menjiplak sistem parlementer yang banyak dianut oleh negara-negara di Eropa kontinental, dan bukan pula sistem presidensial ala Amerika yang berkiblat pada trias politica absolut—melainkan mengkreasi sistem politik yang ada di dunia pada waktu—-kreasi itu disebut dengan “Sistem Sendiri”.

Sedangkan Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) tegas menolak  sistem pemilihan one man one vote, karena tidak dapat disetarakan atau disamakan antara suara seorang profesor doktor dengan seorang buta huruf. Pada awal kemerdekaan, 90% rakyat Indonesia masih buta huruf—70 tahun merdeka, sekitar 70% hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan “strata pendidikan pemilih” tersebut, dalam sistem pemilihan langsung (one man one vote), bagaimana mungkin kita mendapatkan pemimpin yang terbaik diantara kita (primus interpares)—seperti yang dikhawatirkan Bung Hatta.

Sejak UUD 1945 dirubah pada tahun 1999–2002, sistem politik yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yaitu ‘Sistem Sendiri’, berubah menjadi sistem ‘demokrasi liberal’.

Demokratia berasal dari bahasa Yunani: demos-kratos artinya kekuasaan-rakyat. Sistem ini digagas oleh Plato pada abad ke 2 sebelum Masehi, sebagai  perlawanan rakyat pada waktu itu—merubah monarki menjadi republik. Setelah Revolusi Prancis, John Locke dan Montesquie pada mengkreasi demokrasi dengan Trias Politica (pembagian kekuasaan setara).

Berbeda rumusan demokrasi  konsep John Locke dan Montesquie dengan demokrasi yang dirumuskan oleh para pendiri Republik Indonesia—disebut “Sistem Sendiri”.  Sistem sendiri mengadaptasi nilai-nilai Pancasila yakni: “Kerakyatan (bukan ‘kekuasaan rakyat’) yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Menstruktur Majalis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi (trias politica-pembagian kekuasaan setara antara eksekutif, legislatif, yudikatif) yang anggotanya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-legislatif) dipilih oleh rakyat, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, tidak dipilih melainkan ditunjuk.

Mengapa ada yang ditunjuk? Karena kelompok minoritas,  etnis tertentu—suku anak dalam, golongan atau kumpulan—mereka yang tidak berafiliasi pada partai politik harus terwakili di MPR sebagai representasi atau penjelmaan perwakilan seluruh rakyat Indonesia (sila ke 4 Pancasila).

Pak Harto Tidak Pernah Mengubah UUD 1945

Selama Orde Baru 31 tahun, Presiden Soeharto benar-benar mengapresiasi karya genial para pendiri bangsa yakni UUD 1945, dan berusaha dengan segala daya mengimplementasikannya. Begitu mengkhawatirkan jika UUD 1945 diubah secara serampangan hingga dalam satu pidato di Pekanbaru, Presiden Soeharto mentamzilkan, jika ada usaha merubah UUD 1945, jika perlu anggota MPR diculik satu orang agar korum 2/3 anggota MPR untuk merubah tidak terpenuhi.

Tamzil ini diartikan berbeda oleh banyak tokoh termasuk koleganya sesama Angkatan 45 hingga mereka memprotes dan membentuk dengan apa yang dikenal dengan Petisi 50. Tentu mereka yang memaknai tamzil itu berbeda akan setuju dengan kekhawatiran Presiden Soeharto jika mereka sekarang merasakan betapa negeri ini mengalami kesemrawutan politik setelah UUD 1945 diubah secara ugal-ugalan.

Memang dalam UUD 1945 pasal 37, UUD ini dapat diubah dengan ketentuan yang sangat ketat seperti dirinci di penjelasan. Untuk menjaga agar UUD ini tidak diubah secara sembrono, dalam Sidang Umum MPR tahun 1983, dikeluarkan Ketetapan MPR No IV/MPR/1983 yang isinya; Harus dilakukan referendum terlebih dahulu jika ingin mengubah UUD 1945—harus ditanyakan terlebih dahulu pada rakyat. Sayang ketetapan MPR ini kemudian dibatalkan hingga UUD 1945 diubah di era reformasi.

Reformasi Mengubah UUD 1945

Perubahan UUD  1945 pada awalnya berdalih  untuk membatasi jabatan presiden—padahal, untuk pembatasan jabatan presiden  dapat dilakukan dengan membuat undang-undang kepresidenan atau Tap MPR. Perubahan  batang tubuh UUD (tidak dengan adendum)—sama dengan membuat UUD baru.

UUD 1945 adalah hasil perenungan dan pemikiran bijak dan bajik para pendiri bangsa berpuluh tahun di tempat pembuangan di Boven Digoel, Ende, Banda Naere, dan di sel-sel sempit di penjara  Banceuy, Sukamiskin, Cipinang, Glodok, Kalisosok, dan di penjara-penjara di Belanda.

Buah pikir genial yang menghasilkan mahakarya (master-piece)—yaitu “konstitusi” yang disusun dengan tingkat nalar prima oleh para pendiri bangsa (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Prof. Dr. Mr. Supomo, Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Mr. A.A. Maramis, KH Wahid Hasyim, dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Ahmad Soebardjo, Oto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadikusumo, dkk),  sebagai patokan hukum dan politik tertinggi—sebagai monumen hukum dan politik yang menaungi Republik Indonesia.

Sangat disayangkan, master-piece ini dirubah di sidang MPR 1999 hingga 2002 oleh politisi di Senayan, hingga kita mengalami keruwetan politik yang seakan tidak berujung. MPR sebagai lembaga tertinggi didegradasi menjadi lembaga tinggi sejajar derajatnya dengan lembaga tinggi lainnya.

Presiden bukan lagi sebagai Mandataris MPR yang akan diminta pertanggungjawaban setiap akhir masa jabatannya. Tidak ada lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dihasilkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden, karena itu Presiden bekerja berdasarkan visinya sendiri.

Biaya Politik yang Tidak Masuk Diakal

MPR tidak lagi memilih presiden dan wakilnya tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Juga gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat. Akibatnya biaya politik menjadi sangat mahal, baik yang dikeluarkan oleh calon presiden, gubernur, bupati/walikota, ditambah biaya yang dikeluarkan oleh negara (uang rakyat) untuk menyelenggarakan pemilihan tersebut.

Untuk biaya Pemilu 2019, negara mengeluarkan dana sebesar 25,9 triliun. Belum termasuk biaya memilih 34 gubernur dan 514 bupati/walikota. Apakah dengan biaya yang begitu besar akan didapat putra terbaik untuk menduduki jabatan itu? Sejarah yang akan menuliskanya.

Sebagai gambaran sederhana bahwa biaya pemilihan presiden itu sangat mahal dapat dihitung dari jumlah TPS pada Pilpres 2019 sebanyak 876.490—jika biaya untuk saksi di setiap TPS Rp200.000, maka calon presiden harus mengeluarkan biaya sekitar Rp1,7 triliun, hanya untuk biaya saksi di TPS, belum biaya kampanye dan lain-lain. Logikanya, hanya yang memiliki uang triliun rupiah yang sanggup ikut kompetisi Pilpres, atau si calon dibiayai oleh pihak lain.

Mengenai ongkos politik, Dr. Pramono Anung (Menseskab) menuliskan di buku “Basa Basi Dana Kampanye”—di-sebutkan ada caleg yang mengeluarkan biaya kampanye hingga Rp20 miliar, pada pemilu 2009. Jika  take home pay anggota dewan Rp100 juta sebulan, selama 5 tahun hanya menghasilkan Rp6 miliar. Sulit nalar kita memahami—mengeluarkan dana yang tidak mungkin break event point, kecuali anggota dewan tersebut patriot sejati yang mengorbankan segala-galanya untuk Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, mahalnya biaya caleg untuk duduk di Senayan—sebagai “Anggota Dewan Yang Terhormat”,  berbuah kasus cek pelawat, Wisma Atlet, Hambalang, dan yang sangat sadis Al Quran pun dikorupsi.

Mengenai ongkos politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah yang konon mencapai ratusan miliar, sedangkan gaji yang ia terima jika terpilih hanya Rp6 juta sebulan—total Rp360 juta untuk 5 tahun—akal sehat kita dipaksa sakit mencernanya—menginvestasi dana yang return of capital tidak mungkin tercapai—dilakukan oleh para calon kepala daerah dengan gigih habis-habisan, menghalalkan segala cara—money politics, serangan fajar, petahana menggunakan dana bansos, bahkan terjadi benturan berdarah antar pendukung di akar rumput.

Sistem politik sekarang ini  membuat bangsa Indonesia makin terpuruk. Di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi makin terpuruk, keterbelahan anak bangsa seakan sulit direkatkan kembali, pilihan tidak mewah, kembali ke jalan lurus, jalan pikir pendiri Republik Indonesia,  atau tetap menapak di jalan sesat, jalan pikir yang merubah UUD 1945 secara serampangan. ***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...