Pakar: Kades tak Berwenang Tutup Jalan Negara

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE — Peristiwa penutupan jalan raya yang dilakukan oleh seorang yang berkapasitas kepala desa dinilai sebagai tindakan sewenang- wenang karena tidak ada kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan kepadanya untuk melakukan tindakan tersebut.

Fakta ini menunjukkan koordinasi instansi pemerintah kurang baik dan tidak bisa dikatakan tindakan kepala desa sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf karena wabah corona.

“Alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang  menjadi perbuatan yang patut dan benar. Misalnya menjalankan perintah undang-undang,” kata pakar hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Marianus Gaharpug, SH, MH, Kamis (28/5/2020).

Pertanyaannya, kata Marianus, apakah ada peraturan yang memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menutup jalan raya? Tentu jawabannya, tidak.

Ada juga alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan seseorang yakni perbuatan yang dilakukan seseorang tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana.

“Contohnya kepala desa dalam keadaan gangguan jiwa atau maaf masih di bawah umur misalnya 14 atau 15 tahun ketika melakukan penutupan jalan,” ungkapnya.

Pakar hukum asal Kabupaten Sikka, NTT yang juga dosen Universitas Surabaya, Marianus Garhapung saat ditanyai, Kamis (28/5/2020). -Foto: Dok. Pribadi

Dalam kasus penutupan jalan negara, kepala desa, sebut Marianus, sehat jasmani dan sangat dewasa sehingga pertanyaannya, apakah tindakan penutupan jalan harus dianggap benar dan dimaafkan? Jawabannya jelas tidak.

Oleh karena itu, tegasnya, Bupati Sikka harus memberikan sanksi tegas kepada kepala desa tersebut atas tindakan itu apalagi tindakan penutupan jalan raya di Hikong yang sewenang- wenang ini membawa korban kematian bayi yang tidak berdosa.

“Apa pun analisis medis yang seakan- akan mengatakan kematian bayi tidak ada hubungan langsung (kausalitas) dengan penutupan jalan raya, tetapi seharusnya kita melakukan tindakan demi penyelamatan ibu dan bayi dalam kandungan yang ambulansnya terhalang oleh penutupan jalan,” ungkapnya.

Apa yang dilakukan secara sewenang wenang oleh kepala desa, tegas Marianus, memperlihatkan adanya dugaan tindakan melawan hukum pidana dan harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

“ Polres Sikka tidak boleh anggap misteri kematian bayi ini hal yang lumrah dan harus segera panggil dan periksa kepala desa tersebut, Ini penting agar jangan ada lagi ‘raja-raja kecil’ di desa yang terkadang  bisa merugikan warga,” sarannya.

Sementara itu,  Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, Verdi Lepe saat ditemui di kantornya menegaskan, berdasarkan aturan internasional maka saat memuat pasien kecepatan ambulans harus melebihi kecepatan rata-rata.

Selain itu, kata Verdi, kendaraan yang berada di depannya harus berhenti atau minggir dan membiarkan ambulans yang memuat pasien harus lewat terlebih dahulu dan itu aturan baku internasional.

“Di Provinsi NTT belum ada PSBB tapi kalau zona merah iya. Tentang pengendalian transportasi, kendaraan keamanan, logistik dan ambulans tidak boleh ditahan,” tegasnya.

Lihat juga...