Pakar: Konsep ‘New Normal’ Masih Abstrak

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai penerapan kebijakan tata kelola baru atau new normal masih abstrak, karena belum terindentifikasi persoalan menghadapi pandemi Covid-19 ini. 

New normal itu kan kaitannya dengan standar kesehatan akibat Covid-19,” kata Salamuddin saat dihubungi Jumat (29/5/2020).

Terkait standar kesehatan itu pun menurutnya, harus jelas baik itu modelnya, konsep dan tata caranya. Tetapi tentu mesti dipastikan terlebih dahulu terindentifikasi tentang status lingkungan dari suatu negara itu.

“Kalau penanganannya di negara itu relatif produktif dan tercapai apa yang menjadi target dari negara tersebut, misalnya. Atau standar international itu tercapai, maka negara itu bisa memulai konsep new normal,” urainya.

Misalnya, sebut dia, dipastikan virusnya sudah tidak ada lagi di negara itu, atau virusnya terisolasi, atau virusnya sudah bisa dikendalikan penularannya. Maka bisa ditentukan konsep new normal-nya.

“Jadi konsep new normal ini masih abstrak menurut saya, mau bagaimana treatment dari berbagai negara karena standar yang ditentukan secara international pun belum jelas seperti apa,” ujar pakar ekonomi politik ini.

“Kita baru melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tapi itu terlihat di lapangan amburadul dan tidak efektif, kacau antara penyelenggara negara sendiri juga belum jelas apa yang dilakukan selama ini juga kan tumpang tindih satu sama lainnya,” sambungnya.

Belum lagi tambah dia, problem antara pemerintah daerah, juga daerah-daerah yang belum lama ini memperpanjang PSBB seperti di Surabaya dan daerah luar Jawa.

“Jadi  menurut saya new normal dalam kontek Indonesia itu belum ada landasannya, belum ada hasil riset temuan yang signifikan. Misalnya, ini tuh virus apa perlu diketahui. Karena kan verifikasinya berbeda-beda di satu negara dengan negara lain,” paparnya.

Sehingga dia menilai penanganan pandemi ini di Indonesia selama ini belum terlihat dengan benar. Karena belum teridentifikasi juga persoalan yang sebetulnya kita hadapi dengan Covid-19 ini.

“Jadi kalau mau menuju ke new normal itu kan dari apa ke apa, dari keadaan sebelumnya. Misalnya standar sebelumnya lockdown, new normal-nya kepada apa?,” ujarnya.

Begitu pula kata dia, kalau dari standar sebelumnya PSBB ke new normal-nya, itu seperti apa?. “Itu ya nggak jelaslah kalau kita mau kaya apa new normal-nya. Paling juga kaya kemarin kan pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, kan selama ini juga kita lakukan itu,” imbuhnya.

“Kalau kemudian mal-mal akan dibuka dengan standar protokol kesehatan baru. Tapi kan kemarin juga ada yang buka. Sekarang juga sudah mulai buka. Jadi ini cuma ikut-ikutan saja saya rasa,” sambungnya.

Menurutnya, masyarakat juga sudah trauma dengan keadaan pandemi ini. Sehingga meskipun mal-mal itu dibuka, rakyat seperti biasa saja, yang berani-berani berkunjung ke mal, ada juga yang takut.

“Jadi walaupun ditekan kaya apa pun, nggak signifikan hasilnya karena masyarakat juga tidak  dapat kepastian dari pemerintah tentang status keadaan sosial akibat pandemi atau keadaan pandemi di Indonesia itu bagaimana,” ujarnya.

Menurutnya, kalau mengacu kepada apa yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)  bahwa Covid-19 ini sudah pandemi. Yakni, virus ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Maka ini menurutnya, tidak jalan lagi untuk mengatasinya karena virus itu sudah bersarang di tengah masyarakat kita di suatu wilayah.

“Jadi kalau pengusaha menekan mal dibuka, ya psikologi dan efek traumatik dari virus ini harus sembuh dulu, karena problemnya ada di tengah masyarakat. Bahwa sudah ketakutan, tapi ada juga yang berani ya berani saja, yang percaya ya percaya saja,” pungkasnya.

Lihat juga...