Pandemi Covid-19 Bisa Sebabkan Kasus KDRT Meningkat

Editor: Koko Triarko

Kepala PKPPA LPPM UPGRIS, Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si., saat ditemui di Semarang, Jumat (15/5/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Pandemi Covid-19 ditengarai turut berperan pada peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terutama yang dipicu oleh faktor ekonomi. Di saat banyak pekerja kehilangan mata pencaharian akibat pandemi, sementara kebutuhan rumah tangga terus meningkat.

“Pada masa pandemi ini kondisi ekonomi berubah, sehingga menyulut konflik. Hal kecil yang pada masa sebelumnya tidak masalah, tetapi di masa pandemi ini bisa jadi masalah besar karena adanya luapan emosi dan beban yang ditanggung masing-masing individu, baik suami, istri maupun anak,” papar Kepala Pusat Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKPPA) LPPM Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Dr. Arri Handayani, S.Psi., M.Si., di Semarang, Jumat (15/5/2020).

Menurutnya jika hal tersebut terjadi, komunikasi mereka menjadi tidak efektif. “Padahal dengan komunikasi yang tidak efektif ini justru makin memperburuk suasana, karena hal-hal yang seharusnya dikomunikasikan bisa menyelesaikan masalah, ini justru menambah masalah,” terangnya.

Tidak hanya itu, dirinya menilai, makin banyak interaksi  makin banyak kemungkinan berkonflik. Hal ini tidak hanya pada pasangan suami istri, tetapi pada individu secara umum.

“Logikanya, ketika individu tidak berinteraksi, tidak akan terjadi konflik, sehingga ketika banyak interaksi dimungkinkan akan banyak konflik. Seperti pada masa pandemi ini, yang hampir 24 jam bertemu, juga karena tiap orang dihinggapi rasa khawatir,  cemas tentang banyak hal, sehingga mudah emosi dan rentan terjadi konflik. Meskipun demikian, jika interaksinya sehat, konflik bisa diminimalkan,” lanjut Arri.

Kondisi demikian, masing-masing individu menjadi sensitif dan rawan terjadi konflik, bahkan bisa menjadi mengarah pada kekerasan rumah tangga.

“Seringkali ketika perempuan berada dalam posisi yang lemah, perempuan yang akan menjadi korban kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik,” lanjutnya.

Menurutnya, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, sebab konflik bisa terjadi karena perbedaan harapan pada masing-masing individu.

“Dengan komunikasi itu juga bisa menyesuaikan masing-masing keinginan dan harapan, tentunya masing-masing juga mau untuk berbesar hati menerima,” ungkapnya.

Di satu sisi, untuk menambah penghasilan keluarga, karena masalah ekonomi juga sebagai sumber konflik, bisa mengeksplorasi kemampuannya.

“Mereka yang bisa memasak, coba memasak dan menawarkan kepada kenalan. Apalagi saat bulan puasa seperti ini, bisa jadi tidak semua orang bisa memasak. Ini adalah kesempatan. Atau mencoba menjualkan barang milik orang lain, yang tentunya akan mendapat untung dari sana. Terpenting, yang harus disadari, bahwa kita harus bisa berdamai dengan situasi ini. Menerima situasi ini dan bergerak untuk terus melanjutkan kehidupan,” ungkapnya panjang lebar.

Dirinya menilai, jika selalu mengeluh dan menggerutu, justru tidak akan menemukan solusi, tetapi malah terbelenggu dalam kemarahan, yang berdampak negatif, baik diri sendiri maupun orang lain.

“Termasuk di antaranya KDRT, karena keluarga adalah orang-orang terdekat dari individu. Sehingga ketika kita tidak dapat menahan emosi dan hampir 24 berada di rumah, maka rawan terjadi KDRT,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, M Khadik, tidak menampik jika sektor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT.

“Harus kita sadari, bahwa pandemi Covid-19 ini melumpuhkan banyak sektor, termasuk ekonomi. Banyak yang kena PHK atau kehilangan mata pencaharian. Perekonomian masyarakat yang kian melemah ini, sangat berisiko terjadi KDRT, jika masing-masing pasangan tidak bisa mengatasi persoalan tersebut,” terangnya.

Jika melihat data laporan yang masuk, Khadik menilai, kondisi pandemi Covid-19 di Kota Semarang memang masih belum berpengaruh terhadap KDRT, sebab jumlah laporan cenderung turun dibanding periode yang sama pada 2019.

“Berdasarkan data DP3A, jumlah kasus KDRT sejak Januari hingga April 2020 ada sebanyak 44. Dengan rincian, 10 kasus pada Januari, 8 kasus pada Febuari, 11 kasus pada Maret, dan 15 kasus pada April.Hanya saja, permasalahan KDRT seperti gunung es yang dimungkinkan ada kasus tidak terlaporkan,” tegasnya.

Pihaknya tetap melakukan antisipasi adanya KDRT di tengah pandemi Covid-19. Termasuk melaporkan diri jika terjadi KDRT. Demikian juga dengan masyarakat, yang mengetahui kasus KDRT bisa ikut menyampaikan.

Masyarakat bisa melaporkan melalui kader jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) di setiap kelurahan, melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap kecamatan, serta lembaga swadaya masyarakat di Kota Semarang yang peduli terhadap perempuan dan anak.

“Kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk dengan menggandeng berbagai lembaga terkait, dalam upaya pencegahan KDRT. Mudah-mudahan angka KDRT makin menurun, syukur tidak ada lagi kasus KDRT di Kota Semarang,” pungkasnya.

Lihat juga...