Penunggang Angin Populisme

Catatan Ringan Akhir Pekan T. Taufiqulhadi

T. Taufiqulhadi (CDN/Istimewa)

SEJAK tujuh tahun lalu, atau sebelum itu, bumi di bawah langit nusantara ini sudah banyak yang bersalin rupa. Bukan hanya perkara penduduknya yang makin paham urusan teknologi informasi, tetapi juga berbagai ukur-ukuran sudah berubah. Paling aneh adalah berubahnya ukuran beragama.

Contohnya tante saya.  Dialah yang mengajarkan saya ngaji dan sembahyang dulu. Ia  bangga bukan alang-kepalang karena keponakan yang baru kelas satu SD ini pintarnya tidak ada bandingannya di tingkat kampung dalam perkara-perkara agama persis seperti yang ia ajarkannya. Tapi hari ini, anaknya, atau sepupu saya,  berbahasa kepada saya “kami umat Islam”.  Seakan saya, yang sudah belajar Islam sejak SD dan bahkan diajarkan langsung  oleh ibunya, di matanya, bukan “umat Islam”. Itu  hanya gegara  dia dan saya berbeda pilihan dalam pemilu presiden yang lalu.

Jadi menjadi  muslim atau bukan hari ini tergantung warna politik.  Walau santri di enam pesantren hebat di Jawa Timur, tapi berseberangan secara politik dengan sepupu saya ini, dapat dipastikan sang santri  ini tidak masuk jadi “umat Islam”. Hebat sekali memang  sepupu saya ini, meski pengetahuan agamanya hanya ia pungut dari satu majelis ta’lim  ke majelis ta’lim yang lain, tapi berani luar biasa mencoret atau memasukkan seseorang dalam kelompok “umat Islam”.

Akibatnya memang hebat, agar tidak dicoret oleh sepupu saya ini, orang-orang berbondong-bondong unjuk kesalehan di ruang publik. Seperti saya punya teman, yang dulu telah berusaha mengikuti cara beragama sesuai iklim saat itu yang penuh bahasa toleransi.  Waktu itu ia terpikat dengan cerita  model Islam inklusif, yang dalam bahasa sederhana, jika berislam mbok ya janganlah eksklusif: seakan di muka bumi ini hanya kita yang beragama, lainnya semua sejenis kucing dan ayam, yang tidak ada pandangan tentang agama.  Karena cerita itu, teman ini mengajak teman-teman lain untuk mendamprat pengguna pengeras suara di masjid.

Hemat teman saya ini, orang-orang pengguna pengeras suara ini ibarat makhluk baru masuk kota. Mereka hanya  bikin ribut dari  tengah malam ke  tengah malam berikutnya, “Itu kampungan, dan sungguh tidak toleran” katanya.  Tapi belakangan ini  teman saya ini berbalik total. Ia pun menjadi penyeru utama agar  para “pendukung penista agama” tidak perlu disalatkan di masjid.

Lain lagi dengan teman seprofesi saya sebagai wartawan. Ia  dulu tak acuh kepada urusan agama. Ketika teman-temannya merasa perlu memperjuangkan sebuah tempat  jumatan di kantor baru, ia tengah-tengah giat-giatnya mengumpulkan mobil-mobil kuno. “Mobil VW antik ini adalah persoalan kalbu,” katanya kepada saya, bergurau. Ia ingin mengesankan,  jumatan itu belum masuk kalbunya.

Sekarang teman ini sudah berubah seperti bumi dan langit. Ia memperkenalkan diri sebagai pemimpin teras organisasi perhimpunan alumni  mobokrasi, yang dulu kumpul-kompol di Monas tersebut. Jika tampilannya dulu cukup dengan celana jeans belel dan kaos hitam butut, kini tampilannya bak ustaz kondang yang tengah ditunggu beribu-ribu jamaahnya.

Di mana pun bertemu, apakah di acara kondangan anak tetangga atau  di acara hahalbihalal para perantau sekampungnya, selalu mengenakan jas yang ada berudrunya di luar,  baju koko di dalam. Di puncak kepalanya yang sedikit peang, bertengger kopiah putih yang sering dikenakan imam-imam masjid yang alim. Tapi yang lebih seronok, di bahunya selalu tersampir selembar kain warna hijau, yang  sejauh ini saya belum tahu persis fungsinya, apakah untuk berteduh di kala hari panas, atau untuk lap ingus ketika pilek.  Tugas utamanya teman saya ini sekarang, membuat meme sebanyak mungkin. “Wahai umat Islam yang teraniaya, mari kita berjihad menghadapi rezim penguasa yang zalim ini,” serunya dalam meme yang dikirim ke sebuah grup. Misi mengirim meme ini harus dilaksanakan seperti orang minum obat, tiga kali sehari.

Karena terlalu banyak hal  yang tidak saya pahami lagi , saya memutuskan untuk bertemu pakar. Tujuan utama  untuk bertanya kenapa sepupu dan teman-teman saya itu tiba-tiba berputar 180 derajat. Sementara saya masih terbengong-bengong di warung kopi reot di pinggir jalan menuju Tangse. Sebelumnya memang saya sempat berkonsultasi dengan istri saya secara khusus. Setelah berpikir nyaris keluar asap dari kepalanya, ia pun menganjurkan saya agar mengikuti saja tabiat teman-teman saya  yang  hijrah tersebut. “Kamu,” saran istri saya, “perlu juga unjuk kesalehan di muka umum.”

Misalnya,  jika orang orang lain menyerukan gerakan salat subuh bersama, saya dimintanya untuk menyerukan gerakan salat dzuhur bersama. “Carilah kain yang agak panjang, kalau perlu sepanjang kain kafan untuk dililitkan di kapala sebagai sorban” lanjut istri saya yang masih mengenakan seragam ibu-ibu pengajian itu, “karena makin besar sorbannya, makin senang aku.”

” Juga jangan lupa kamu mengenakan baju gamis bordiran warna-warni agar kamu lebih disenangi bidadari,” usul istri saya, dengan penuh gairah karena ia ingin sekali suaminya masuk surga. Tapi ia tidak mempertimbangkan sama sekali bentuk tubuh saya yang pendek dan gemuk.  Kalau saya pakai baju gamis plus sorban, dikira orang nanti saya ini bantal guling yang bisa menari. Maka saya buang jauh-jauh semua usul istri ini  karena  sungguh-sungguh tidak bermutu.

Itulah alasannya, saya perlu cari pakar terkenal, yang bisa membuat persoalan jadi jelas dan terang. Pakar itu mengeja pelan-pelan  agar saya paham. Menurutnya, itulah yang disebut populisme.   Populisme itu, tegas sang pakar sekali lagi setelah melihat mata saya agak berputar-putar, bukan sejenis umbi rambat, tapi suatu kecenderungan politik yang memperhadapkan rakyat banyak dengan elit. Jika rakyat banyak itu harus dipersepsikan putih bersih laksana kertas tanpa noda, maka elit itu sejenis makhluk hasil perkawinan silang antara spesies biawak dan belatung, saking joroknya. Kerjanya  cuma mencuri uang negara dan menindas rakyat.

Otaknya  elit ini bakhil-nya nyaris sama bakhil-nya perangai  Abu Lahab, yang senang berpikir yang musykil-musykil.  Merekalah yang membawa perkara-perkara aneh seperti makhluk demokrasi dan jimat ekonomi pasar  ke negeri ini. Mereka  yang meyakinkan rakyat, jika demokrasi kita terima, rakyat bakal hidup riang gembira karena semua rakyat akan berubah menjadi sangat berkuasa.

Akan tetapi setelah setelah Presiden Soeharto tergusur, dan kemudian digantikan presiden demi presiden lainnya, rakyat tidak juga punya kuasa. Setelah puluhan tahun berlaku demokrasi, jangankan punya kuasa untuk memilih anggota DPR yang agak genah, memilih anggota dekel yang sedikit becus saja tidak berdaya.

Hanya yang berubah adalah jika  di masa Orde Baru rakyat takut jika mangkir dalam pemilu bisa-bisa  pantatnya kena tendang sepatu militer, di era reformasi rakyat takut tidak terlibat ikut memberi suara dalam pemilu karena bisa-bisa mereka tidak dapat uang bakso dari para caleg.  Alhasil, baik dulu atau pun sekarang, elit juga yang punya kuasa.

Nah, para elit ini juga mengiming-imingi rakyat dengan ekonomi pasar. Jika menerima ekonomi pasar,  dijamin rakyat akan sejahtera bin makmur dalam sekejap. “Kalau tak percaya, tuh lihat di negeri Presiden Trump,” kata ekonom pendukung ekonomi pasar, dengan semangat  pialang di bursa saham Wall Street, “Semua makhluk, baik yang berjalan tegak maupun yang bermata juling, pasti makmur belaka hingga tujuh turunan di sana.”

Soal ekonomi pasar, kadang-kadang  bisa juga bikin runyam. Apakah memang selama ini, pikir rakyat,  belum ada pasar di Indonesia. Lantas Pasar Atom di Medan, Pasar Tunjungan di Surabaya dan Pasar Ular di Tanjungpriok, itu disebut apa? Bagi orang kecil, memang dikiranya ekonomi pasar itu sama dengan pedagang bawang merah  dan cabe keriting yang  berjubel-jubelan di suatu tempat, sementara orang banyak datang cukup dengan membawa uang Rp50 ribu untuk membeli sebanyak mungkin barang-barang  sesuai dengan  pesanan  istrinya di rumah.

Mereka tidak ada bayangan, dalam ekonomi pasar memang perlu uang. Hanya bukan Rp50 ribu sekadar bisa beli ikan asin dan sayur asem. Tapi perlu uang yang sangat besar, bergunung-gunung jumlahnya. Modal itu digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa, sehingga barang dan jasa dari satu  negara akan berpindah ke tangan ke pemilik baru di negara yang lain. Misalnya, Pangeran Alwaleed dari Arab Saudi membeli Citicorp, perusahaan seukuran dunia itu  milik orang di Amerika.

Setelah ia beli,  serta-merta pemiliknya  berganti dari pemilik asli di Amerika berganti kepada pemilik baru dari padang pasir sana.   Contoh lagi,  PT Telekom, yang semula pemiliknya di Jakarta, tahu-tahu berpindah tangan ke pemilik baru yang bertempat tinggal di sebuah pulau kecil,  Singapura. Untuk semua itu perlu modal yang sangat besar. Jika tidak ada uang, jangankan untuk membeli saham Citigroup, membeli dua ekor panda untuk pelipur anak-anak  di kebun binatang saja bakal pusing tujuh keliling.

Sudah jelas dalam ekonomi pasar, uang harus bejibun. Agar tersedia selalu modal banyak, pelaku pasar harus punya hubungan baik dengan semua lembaga keuangan nasional dan internasional. Hubungan baik itu disebut akses modal. Jika memiliki akses modal, maka segala benda dan urusan bisa dipikirkan untuk dibeli dan dibawa ke Indonesia. Disneyland yang ada di Hollywood pun bisa di bawa ke tengah hutan Jawa. Tapi sejauh ini, pribadi terpercaya yang punya akses tersebut, orang-orangnya itu saja. Sementara  pedagang di Pasar Ular  jangankan memiliki akses ke lembaga-lembaga keuangan, kenalan dengan seorang satpam bank cabang pembantu saja tidak ada.

Harapan yang diberikan demokrasi dan ekonomi pasar sungguh sangat tinggi tapi kini menjelang gagal. Lihat, kata pakar tadi, tidak ada rakyat yang makin hebat kuasanya dalam demokrasi Indonesia  dan tidak ada rakyat Indonesia yang berubah menjadi  makmur dalam ekonomi pasar ini. Justru karena ekonomi pasar ini, ketimpangan ekonomi dalam masyarakat makin mencolok. Orang kaya makin kaya, yang miskin tambah melarat. Justru karena pasangan sejoli  demokrasi dan ekonomi pasar inilah, orang kaya makin jaya dalam politik.

Itulah celahnya, lanjut pakar tadi, yang tengah diintip para penunggang angin populis. Karena urusan ketimpangan di atas, orang-orang bermunculan mencoba mengekploitasinya dengan segala cara dan segala jampi-jampi. Siapa tahu jika nasib sedang  berpihak, tiba-tiba mereka bisa jadi seperti Lech Walesa di Polandia.  Dari buruh galangan kapal, jadi presiden.

Karena jarang orang Indonesia yang ada kumis setebal seperti Walesa, maka para penunggang angin ini, mencari model tampilan lain, yang mengesankan tidak mementingkan dunia. Karena masih mementingkan dunia, apa bedanya dengan elit yang dicerca di atas?

Biasanya seperti politisi India yang hendak menjual konservatisme agama, semua perlu ditunjukkan untuk dikuti orang banyak.  Tunjukkan cara minum kencing sapi karena sapi itu keramat. Dijamin, peminumnya bakal tambah sehat dan hilang jerawatnya. Jika banyak pengikut yang doyan kencing sapi, berarti sebagai ukuran, ia makin dipercaya untuk bertempur dalam kancah bharatayudha politik.

Jika Hindu didekati dengan simbol sapi, maka rakyat  di Indonesia dapat pula dihampiri dengan semua simbol-simbol padang pasir Arabia: ada  unta dengan penunggangnya; ada  kurma dengan pemilik kebun kurmanya, dan semua jenis manusia dengan segala sebut-sebutannya.  Saking penting simbol-simbol ini, ada teman yang membawa batang kurma untuk di tanam di sini. Teman ini haqul yakin, panennya bakal sama dengan di Arab. Karena negeri di sana dan di sini  tidak ada bedanya, sama-sama Islam. Bahkan,ada tokoh penunggang angin populisme ini yang dengan  riang-gembira memperagakan cara minum kencing unta. “Coba lihat, hingga sekarang saya tetap bugar dan jerawat pun hilang, semua karena khasiat kencing unta,” aku tokoh ini, yang persis  politisi di India tersebut.

Peran tokoh-tokoh peminum kencing unta seperti inilah yang bertugas mempercepat masyarakat lekas sadar bahwa mereka ditindas oleh elit saban hari dan saban tahun .   Jika tidak tidak sadar-sadar juga, cari pelecut agar mereka terkejut. Pelecut itu banyak, berupa hantu-hantu. Ada hantu Yahudi, ada  hantu komunis, dan ada hantu China.

Untuk lebih afdol karena masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama yang taat, jangan gunakan istilah rakyat. Silap-silap dikira PKI pula karena PKI saja yang teramat senang membawa-bawa nama rakyat. Tapi gunakan istilah “umat”.  Jika “umat” yang digunakan,  bukan hanya tukang listrik,  tapi tukang kebun di gunung, penggembala kambing di desa pun  dijamin  bakal tersengat.

Mereka akan bangkit dari mimpi jika digugah dengan kata-kata “demokrasi yang tidak memihak umat Islam”, dan “pembentukan negara Islam sebagai solusi akhir”. Pokoknya kasih rumus yang bisa menjadi panasea, obat untuk segala penyakit. Panaseanya adalah “negara Islam atau khilafah”. Jika itu diterima, dijamin  umat di bumi ini akan makmur dan sejahtera seketika, tanpa perlu ekonomi pasar. Negara pun akan menjadi perkasa luar dan dalam. Karena makmur dan perkasa, dipastikan pula, China yang ingin menjadikan Indonesia  sebagai negara komunis, pasti akan lari terbirit-birit ke laut.

Pejaten Barat, 31 Mei 2020

Lihat juga...