Peranan Ilmu Geologi dalam Kebijakan Penataan Ruang

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Sebagai ilmu yang mempelajari tentang Bumi, komposisi, struktur, sifat fisik, sejarah dan proses pembentukan maka suatu hal yang utama, jika Geologi dikaitkan dengan kebijakan penataan ruang. 

Ahli Geologi Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Dita Arif Yuwana menyatakan aspek ilmu Geologi akan membantu mengantisipasi timbulnya permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh dinamika dan fenomena geologi.

“Seperti kita sadari, wilayah Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi ancaman bencana. Sehingga penataan ruang menjadi isu penting pada kondisi sebelum dan pasca-bencana,” kata Dita saat Zoom Webinar Geologi, Kamis (21/5/2020).

Ahli Geologi Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Dita Arif Yuwana saat Zoom Webinar, Kamis (21/5/2020). -Foto Ranny Supusepa

Ia menyatakan bahwa penataan ruang yang kurang baik pada akhir suatu bencana akan merupakan awal dati bencana berikutnya.

“Ilmu Geologi akan menjawab apakah suatu daerah aman atau tidak untuk pemanfaatan tertentu. Dengan mempelajari struktur maupun sejarah, maka akan terlihat pengembangan ruang seperti apa yang bisa dilakukan. Apakah daerah tersebut bisa untuk dibangun gedung yang tinggi. Jika memang memiliki potensi ancaman, lalu untuk apa peruntukan daerah tersebut,” urainya.

Pemanfaatan Geologi dalam penataan ruang dan pembangunan infrastruktur, menurutnya, antara lain adalah untuk pembangunan bendungan, jembatan, pelabuhan maupun bandara.

“Penyediaan informasi Geologi akan mampu mengoptimalkan penggunaan lahan dan penggunaan sumber daya alam sekaligus menurunkan risiko bencana. Sehingga penataan ruang akan menjadi wujud pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sebagai alat bantu, Dita menyebutkan Badan Geologi sudah mengeluarkan berbagai peta terkait bencana geologi.

“Ada peta kerentanan likuefaksi, sebaran gunung api, kerentanan gerakan tanah, rawan tsunami maupun hasil penelitian lainnya yang bisa membantu proses kebijakan penataan ruang,” tandasnya.

Staf Pusbindiklatren Bappenas Wignyo Adiyoso, MA, PhD saat Zoom Webinar, Kamis (21/5/2020). -Foto Ranny Supusepa

Staf Pusbindiklatren Bappenas Wignyo Adiyoso, MA, PhD menyatakan berbagai kejadian bencana di Indonesia terbukti mempengaruhi sisi ekonomi. Selain memberikan kerugian pada nyawa manusia.

“Berdasarkan data IRBI, 388 kota/kabupaten atau 78 persen di Indonesia itu masuk dalam risiko tinggi ancaman bencana. Sementara 109 kota/kabupaten atau 22 persen masuk dalam kategori sedang,” kata Wignyo dalam kesempatan yang sama.

Menurut data, total kerugian selama periode 2004-2014 mencapai Rp162 triliun.

“Sehingga penting sekali dalam suatu pembangunan, kolaborasi terintegrasi dari semua pihak. Ada pemerintah, akademisi, dunia usaha, media maupun komponen masyarakat. Untuk apa?  Untuk menurunkan risiko bencana,” pungkasnya

Lihat juga...