Tanri Abeng: Manajemen Penanganan Covid-19 tak Berjalan Baik

Editor: Koko Triarko

Mantan Menteri Pemberdayaan BUMN, Tanri Abeng, pada diskusi online INDEF bertajuk 'Keracuan Manajemen Penanganan Covid-19' di Jakarta, Selasa (12/5/2020). Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Mantan Menteri Pemberdayaan BUMN, Tanri Abeng, menilai manajemen dan mekanisme komunikasi antara tim pengarah dan tim pelaksana percepatan penanganan pandemi Corona atau Covid-19 ini tidak berjalan dengan baik, sehingga timbul banyak masalah atau kerancuan.

Apalagi, menurutnya tim pengarah percepatan penanganan Covid-19 ini jumlahnya begitu banyak. Sehingga menjadikan tim pelaksana, yaitu Tim Gugus Tugas Covid-19 menjadi bingung.

“Nah, kalau  saya lihat tim pengarah ini kan tokoh birokrasi. Mereka itu adalah menko dan para menteri. Jadi, pendekatannya itu kalau saya lihat adalah pendekatan birokrasi,” kata Tanri pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Keracuan Manajemen Penanganan Covid-19’ di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Tanri pun mengusulkan agar penanganan Covid-19 dilakukan seperti di negara Jerman dan Amerika Serikat (AS), dengan melibatkan para ahli di bidang kesehatan dan komunikasi publik di dalam tim, bukan posisi jabatan seperti menteri.

“Masukkan dalam tim percepatan penanganan Covid-19 itu bukan pejabat, seperti menteri atau menko, tapi orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, misalnya untuk mendampingi ketua Tim Gugus Tugas Covid-19,” ujarnya.

Kalau pun ada tim pengarah, menurutnya sebaiknya tidak perlu terlalu banyak, tapi mereka betul-betul memberikan arahan.

Kan yang paling penting justru di pelaksanannya. Nah, sebenarnya orang-orang ahli yang perlu masuk, seperti kalau di Indonesia ada kok ahli statistik emiteologi yang secara pendekatan saintistik, logikal dan praktikel sangat bagus. Juga ahli komunikasi publik itu ada Imam Prasoedjo, misalnya,” imbuhnya.

Tanri menjelaskan, dari perspektif manajemen, dalam mengelola apa pun ada elemen-elemen manajemen yang harus diterapkan. Pertama, adalah leadership.

“Tanpa leadesrhip, tidak ada manajemen. Dan, di sini sudah jelas presiden mengambil alih kepemimpinan itu, jadi tetap benar sekali,” ujarnya.

Elemen ke dua, terkait organisasi itu birokratis, tidak harus melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Elemen ke tiga adalah acountability, harus jelas siapa yang ancountable dengan kewenangan pada dirinya sendiri. Misalnya, memang yang ancoutable di dalam menangani percepatan penanganan Covid-19 ini adalah Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19.

“Pak Donny itu sangat acountable. Tapi, bagaimana bila di dalam proses untuk menangani agar terjadi percepatan penanganan Covid-19 ini,  tiba-tiba kemudian pelonggaran PSBB itu datang dari berbagai departemen pemerintah?” tukasnya.

Misalnya, sebut dia, departemen perindustrian membuka pabrik. Departemen perhubungan melakukan kebijakan untuk membuka kembali transportasi.

“Pertanyaan saya, apakah ini semua sudah terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik? Karena acountability, kalau percepatan ini tidak terlaksana mestinya Ketua Tim Gugus Tugas Covid, ditegur.  Tapi, bagaimana kalau yang melakukan intervensi atau pelaksanannya itu di luar dari persetujuan dia?” tukasnya.

Hal ini, menurutnya dalam manajemen tidak dibenarkan terjadi. “Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kerancuan di manajemen itu sendiri. Jadi, barangkali salah satu kunci di sini adalah komunikasi,” ujarnya.

Dia menegaskan, apakah setiap kebijakan yang diambil oleh kementerian itu sudah betul-betul terkomunikasi dan terkoordinasi dengan dua tim. “Ini kalau naik terus kurvanya, ya mestinya tim gugus tugas Covid-19 ditegur,” ujarnya.

Tapi, masalahnya, kata dia lagi, terjerat dengan tidak punya kewenangan untuk melakukan kebijakan.

“PSBB mestinya tim gugus yang menentukan. Ini boleh, ini ngak boleh. Tentu dengan konsultasi dengan departemen kesehatan dan lainnya,” ujarnya.

Bahkan, menurutnya menjadi hal menarik yang perlu diamati dari  perspekktif manajemen, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi dalam percepatan penanganan Covid-19 ini.

“Kalau menurut saya, ya kalau pak Donny itu kemudian curhat. Perkiraan saya, tidak terjadi komunikasi yang baik,” ujarnya.

Ada pun definisi dari komunikasi dalam ilmu manajemen, menurutnya adalah instruksi bukan komunikasi, hanya memberikan kopi dari sebuah surat.

“Itu bukan komunikasi, karena komunikasi itu harus dilakukan secara counter, sehingga yang terkomunikasi itu betul-betul paham dan dia terima,” katanya.

Sehingga kalau sudah paham dan terima, maka mereka pasti ingin kerja sama. Jadi, kerja sama dan komitmen bersama, itu hanya bisa terjadi dengan komunikasi.

Tapi, menurutnya, ada breakdown komunikasi, dan harus dijelaskan siapa yang acoubtable. Sehingga langkah yang diambil oleh seseorang itu apakah menteri atau kepala institusi dapat terkoordinasi setelah dikomunikasikan dengan baik.

“Ini mesti dibenahi, supaya tidak jadi masalah lagi. Karena kita masih prihatin kurva dari orang-orang yang terinfeksi masih terus saja menaik tiap hari. Itu yang terinfeksi masih lebih banyak dari yang sembuh, yang meninggal juga. Jangan antara pelaksana dengan penanganan Covid-19 justru ada konter pendapat, jadi harus satu,” pungkasnya.

Lihat juga...