TAP MPRS XXV Tahun 1966 Sudah Permanen

Editor: Koko Triarko

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat rapat paripurna beberapa waktu lalu, -Foto: Ist.

JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, memastikan tak ada ruang bagi ajaran komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali hidup di Indonesia.

Hal tersebut mengingat dari segi regulasi hukum ketatanegaraan, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk mengembangkan komunisme/marxisme.

Menurut Bamsoet, meskipun saat ini DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), itu tetap tidak akan memberi celah. Justru kita berharap RUU itu akan makin memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Syaifullah Tamliha, Anggota DPR-MPR RI, saat acara dialog interaktif di media center DPR RI beberapa waktu lalu. –Foto: Ist.

Walaupun di dalamnya belum mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, bukan berarti menafikkan keberadaan TAP tersebut. Baik TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan, sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam menumbuhkembangkan ideologi Pancasila.

Seperti diketahui, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila, pun organisasi terlarang ini dan ajaran komunismenya tak mungkin lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun.

“Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2003, MPR RI telah mengeluarkan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang secara populer disebut dengan  ‘TAP Sapujagat’”, kata Bamasoet, melalui jejaring sosial Whatsapp yang diterima Cendana News, Sabtu (30/5/2020).

Disebut demikian, kata Bamsoet, karena TAP MPR Nomor I Tahun 2003 ini berisi Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sejak 1960 sampai 2002. Dan, setelah keluarnya TAP MPR No. I Tahun 2003 ini, MPR sudah tidak lagi punya wewenang untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluar (regeling).

Dari total 139 TAP MPRS/MPR yang pernah dikeluarkan, semuanya dikelompokkan menjadi enam kategori, dengan rincian, pertama: sebanyak delapan TAP MPR dinyatakan tidak berlaku. Ke dua, tiga TAP dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu.

Ke tiga, delapan TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu. Ke empat, 11 TAP dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Ke lima, sebanyak lima TAP dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR hasil pemilu 2004.

Dan ke enam, sebanyak 104 TAP MPR dinyatakan dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Karena MPR saat ini sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk membuat atau pun mencabut TAP MPR, maka secara yuridis ketatanegaraan pelarangan PKI dan ajaran Komunisme dalam TAP MPRS XXV Tahun 1966 telah bersifat permanen.

“Jadi, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu masuk dalam kelompok ke dua, dan dinyatakan masih berlaku. Sehingga kita tak perlu khawatir PKI bakal bangkit lagi,’’ ujar Bamsoet.

Apalagi, tambah Bamsoet, ada regulasi lain yang juga mengatur soal itu, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-undang ini memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun, sampai dengan 20 tahun penjara.

“Dengan demikian, tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali bangkit kembali,” tegas Bamsoet.

Bamsoet menilai, luka bangsa Indonesia terhadap kekejaman PKI sulit dilupakan. Begitu pun dengan ajaran komunisme yang tak sejalan dengan jati diri masyarakat Indonesia yang berketuhanan, berkeadilan, dan berjiwa gotong royong. Siapa pun yang mencoba membangkitkan ideologi komunisme di Indonesia, ibarat membangunkan mayat dari dalam kubur.

“Kita memahami, jika ada pihak yang khawatir. Namun, tidak perlu khawatir. TNI/Polri, Ormas Keagamaan seperti NU, Muhamadiyah, FPI dan lain-lain. Ormas Kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, Kelompok Cipayung dan lain-lain pasti akan bersatu menghadang bangkitnya partai maupun paham komunisme,” tandas Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sebagai bangsa kita memang tetap harus waspada. Isu kebangkitan komunisme yang merebak perlu dicermati. Namun tidak perlu gelisah, apalagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tak senang melihat bangsa Indonesia hidup tenang.

“Karenanya, sekali lagi masyarakat tak perlu terlalu risau berlebihan terhadap isu kebangkitan komunisme. Aparat keamanan, umat Islam dan umat beragama lainnya, termasuk ormas-ormas yang menentang PKI selama ini seperti NU, Muhamadiah, Pemuda Pancasila, FKPPI dan lainnya pasti akan bersatu jika komunisme kembali bangkit. Kita perlu waspada, namun tidak perlu panik,” pungkas Bamsoet.

Syaifullah Tamliha, Anggota DPR-MPR RI, menambahkan, rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) saat ini meresahkan masyarakat, seiring dengan wacana kemungkinan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Syaifullah yang juga sebagai salah satu Pimpinan Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR menilai, bahwa konsideran RUU HIP perlu memasukkan TAP MPRS Nomor : XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran PKI dan pernyataan, bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI, serta larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme. Hal ini penting dimuat dalam RUU tersebut, agar tidak meresahkan masyarakat dan demi wibawa DPR RI.

Menurutnya, TAP MPRS Nomor  XXV Tahun 1966 tersebut tidak bisa dibatalkan oleh DPR dan Pemerintah melalui UU, meskipun Pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU, sebab Tap MPRS tersebut hanya bisa dibatalkan jika disetujui oleh 575 orang Anggota DPR, dan 136 anggota DPD RI dengan jumlah total 711 orang anggota MPR, sebab keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD RI.

Syaifullah mengatakan, sejak reformasi berlangsung setelah berhentinya H.M Soeharto sebagai presiden ke dua hingga saat ini, MPR RI tidak pernah membahas dan mengkaji TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut, sehingga siapa pun yang ingin membentuk organisasi komunis, apalagi membikin Partai Komunis beserta ajarannya tetap dilarang di seluruh NKRI.

“Badan Legislasi DPR RI diharapkan melakukan transparansi dalam membahas RUU HIP tersebut, dengan menyerap aspirasi semua ormas keagamaan, agar marwah DPR terus-menerus mendapatkan  kepercayaan rakyat yang diwakilinya,” katanya.

Lihat juga...