Wapres Berharap Ekonomi Syariah Dinamis Ikuti Teknologi

Editor: Koko Triarko

Ilustrasi. [CDN]

JAKARTA – Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, menyatakan telah banyak perguruan tinggi melaksanakan program studi ekonomi syariah yang dapat menjadi salah satu faktor untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Menurutnya, peran perguruan tinggi melaksanakan program ekonomi syariah ini dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin pada acara online bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Pendidikan Jarak Jauh Program Ekonomi Syariah’ yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta, Rabu (13/5/2020). -Foto: Sri Sugiarti

“Karena itu, saya harapkan agar pendidikan ekonomi syariah makin inovatif dan dinamis mengikuti perkembangan teknologi, dengan  tetap mengutamakan prinsip utama dalam ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Ma’ruf, pada acara online bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Pendidikan Jarak Jauh Program Ekonomi Syariah’ yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Menurutnya, dalam pelakasanaan pembelajaran studi ekonomi dan keuangan syariah sebagai sebuah pilihan rasional bagi masyarakat, perlu ditanamkan.

Program studi ini harus memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik bagi masyarakat, dalam menjalankan aktivitas keseharian, termasuk kegiatan ekonomi. Dan, sebagai pilihan rasional, aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi gaya hidup bagi semua orang.

“Sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang ekslusif, tapi menjadikannya inklusif dan bersifat universal sesuai prinsip rahmatan lil alamin,” ujar KH.Ma’ruf Amin, yang juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebagai contoh, sebut dia, adalah makanan yang bersertifikat halal seharusnya dipilih oleh seluruh masyarakat. Bukan hanya saja kehalalannya, tetapi juga dipilih karena makanan tersebut merupakan makanan yang berkualitas, sehat dan bergizi.

Demikian juga dengan barang dan jasa halal, dipilih karena kualitas dengan keunggulannya. “Jadi, bukan hanya sekadar label halal yang melekat pada produk tersebut,” tukasnya.

Hal lain yang Wapres tekankan, bahwa upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus saling bersinergi dan tidak dilunturkan satu dengan yang lain.

Program studi ekonomi syariah harus dapat menterjemahkan kaedah-kaedah fikih syariah. Sehingga dapat diimplementasikan dalam praktik keuangan syariah sehari-hari.

Sebagai contoh, sebutnya lagi, penggunaan kaedah pemisahan yang halal dan haram. Juga tentu fikih syariah harus menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam kaedah tersebut, harta atau uang dalam praktiknya bukan saja benda halal. Tetapi juga bisa menjadi haram, karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah.

Kaedah tersebut dapat dipisahkan antara halal dan haram. Yakni, dana halal dapat dipisahkan sebagai penghasilan yang sah. Dan, nonhalal harus dipisahkan atau dialokasikan untuk kepentingan umum. “Artinya bukan menjadi pendapatan,” ujarnya.

Kembali dia mengatakan, bahwa pemahanan ini menjadi penting dalam kondisi kegiatan ekonomi syariah, karena belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional.

“Kelembagaan ekonomi syariah masih berhubungan dengan kelembagaan yang ribawi, baik itu dari aspek permodalan dan pengembangan produk maupun keuntungan yang diperoleh,” kata Wapres.

Lihat juga...