Aceh Masih Darurat COVID-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

BANDA ACEH – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Aceh menyatakan, Aceh masih dalam keadaan darurat virus corona. Bahkan, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, juga telah mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang perpanjangan masa darurat bencana.

“Ketua Gugus Tugas (Plt Gubernur Aceh) telah menyatakan bahwa darurat COVID-19 di Aceh adalah mengikuti Keppres yang tidak ditentukan kapan akan berakhirnya,” kata Juru Bicara COVID-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, di Banda Aceh, Senin (1/6/2020).

Dengan status Aceh, yang masih dalam keadaan darurat COVID-19, maka pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah. Kecuali harus dalam kondisi penting untuk beraktivitas di luar rumah. “Pakai masker, hand sanitizer, sering cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari keramaian dan kontrol suhu tubuh,” tambahnya.

Lelaki yang akrab disapa SAG itu menyebut, beberapa daerah zona hijau COVID-19 di Aceh adalah, Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Subulussalam, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sabang, Langsa, Aceh Timur dan Aceh Besar. Terkait kondisi itu pemerintah pusat disebutnya, baru memberikan kewenangan daerah untuk rapat koordinasi. Dan telah ditindaklanjuti pada Senin (1/6/2020), dengan hasil akan diluncurkan seruan bersama sekaligus buku panduan.

SAG menyebut, setiap pemerintah kabupaten atau kota, perlu menetapkan sektor bidang yang akan dibuka, sebelum normal baru diterapkan. Nantinya, bagi masyarakat produktif dan aman COVID-19 akan diberikan sosialisasi, persiapan sarana dan prasarana, dan simulasi pelaksanaan normal baru, sekaligus akan dievaluasi.

“Sebelum ditetapkan surat keputusan bupati atau wali kota di zona hijau, maka kabupaten atau kota itu masih harus mengikuti protokol kesehatan yaitu tetap di rumah kecuali ada keperluan, tidak berkerumun dan selalu cuci tangan,” tandasnya.

Forkopimda Aceh di dalam rapat itu juga memutuskan, perlu untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan. Mobilitas warga keluar masuk Aceh, dinilai sangat rentan dengan penyebaran virus corona. Juga perlu ditingkatkan pemeriksaan medis, khususnya bagi mereka yang punya riwayat bepergian atau bersentuhan dengan seseorang yang pernah terjangkit COVID-19. “Peran pemerintah dan masyarakat gampong (desa) harus diperkuat untuk mengimplementasi SOP penanggulangan COVID-19,” jelasnya. (Ant)

Lihat juga...