Anggaran Penanggulangan Covid-19 Membengkak, Dipertanyakan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Ketua Umum Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Din Syamsuddin mengatakan, pandemi Covid-19 memengaruhi semua sektor kehidupan baik itu kesehatan maupun ekonomi. 

Namun demikian menurutnya, penanggulangan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah patut dipertanyakan efektivitasnya dalam meredam penyebaran virus ini mengingat kurvanya belum menurun, dan banyak sektor yang terdampak.

“Kami menilai ada yang salah dalam penanggulangan pandemi Covid-19,” ujar Din dalam diskusi daring dengan tema Krisis Ekonomi Indonesia: Akibat Corona atau Salah Kelola?, Kamis (25/6/2020).

Hal ini menurutnya, karena anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang awalnya sekitar Rp 400 triliun, kini membengkak hingga hampir mencapai Rp 1.000 triliun, dan belum jelas penggunaannya.

Dalam anggaran yang disediakan untuk Covid-19 sebesar Rp70 triliun. Dan tentu dana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Namun anehnya menurut Din, rakyat  harus membayar mahal untuk sekadar rapid test dan swab. 

“Ini masalah yang perlu dikritisi, ke mana aliran dana itu,” kata Din.

Menurutnya, masyarakat menginginkan kehidupan nasional, dalam situasi sulit di tengah pandemi Covid-19 ini, tetap terkelola dengan baik. Sehingga diharapkan pemerintah dapat mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19.

Lebih lanjut Din menjelaskan, Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) menyatakan dunia tengah mengalami krisis ekonomi. Di mana tercatat perdagangan global menyusut hingga 7 persen. Di negara maju dan berkembang berkurang 2,5 persen dan pendapatan per kapita turun 3,6 persen.

Dan menurut Bank Dunia, pukulan paling keras menghantam negara-negara yang mengalami pandemi Covid-19 yang paling parah. “Maka, ini artinya jutaan orang jatuh pada kemiskinan yang bersifat ekstrem,” tukas Din.

Tentu kata Din lagi, dampaknya juga akan dirasakan oleh negara yang memiliki ketergantungan pada perdagangan global, pariwisata, dan ekspor komoditas.

“Nah, Indonesia pun diperkirakan akan mengalami krisis ekonomi yang serius, dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Din Syamsuddin yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

Pemerintah telah menyatakan ada sekitar 5,2 juta orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini belum termasuk pekerja sektor informal yang sangat tergantung dari penghasilan harian.

Sehingga menurut Din, dengan kontraksi ekonomi 5-6 persen, maka akan ada 12 juta pengangguran baru di Indonesia. Pengangguran di terdampak pandemi Covid-19 ini belum termasuk carry over dari tahun sebelumnya.

“Jadi ini masalah ekonomi yang serius. Apakah kondisi ini semata-mata akibat corona?,” tanya Din.

Sehingga lanjut dia, kemudian kita menuduh pandemi Covid-19 ini sebagai biang kerok terpuruknya perekonomian nasional.

“Padahal gejala krisis ekonomi sudah bermulai jauh sebelum Covid-19 melanda. Dan, kita saksikan Covid-19 menambah parah kondisinya,” tukas Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Lihat juga...