Banyak Negara Adopsi Sertifikasi Halal dari MUI

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, mengatakan, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah berkontribusi dalam menguatkan sertifikasi halal di dunia, khususnya Indonesia.

“Tujuan utama sertifikasi halal adalah menjaga umat dari mengonsumsi makan dan minuman yang tidak halal,” ujar Ma’ruf Amin dalam rilis yang diterima Cendana News, Rabu (3/5/2020) siang.

Dia menyebut, upaya LPPOM MUI dalam hal sertifikasi halal telah dilakukan dalam lingkup internasional, yakni mulai menggabungkan antara fatwa ulama dengan penelitian, dan fatwa dengan audit.

“Itulah yang membuat lembaga-lembaga halal dunia, apabila ingin memperoleh pengakuan MUI harus memiliki dua hal. Yakni lembaga audit dan ulama,” ungkap KH. Maruf Amin yang menjabat Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Lebih lanjut disampaikan, bagi lembaga halal dunia yang belum memiliki lembaga fatwa, maka fatwanya dapat menginduk ke MUI.

Standar sertifikasi halal LPPOM MUI juga telah mendunia. Banyak lembaga sertifikasi halal luar negeri yang telah mengadopsi standar LPPOM MUI dan mendapatkan pengakuan dari MUI.

Kini, sudah ada 45 lembaga sertifikasi halal dunia yang mengikuti standar MUI. Ini artinya, LPPOM MUI telah menyebarkan cara kerja dan upaya sertifikasi halal menjadi sistem global.

“Ini menjadi sunnah hasanah, yang diberi ganjaran pahala sampai kiamat, sepanjang sistem sertifikasi halal diberlakukan di dunia ini,” urai Ketua Umum MUI.

Namun demikian, tambahnya, yang menjadi tugas selanjutnya adalah mendorong industri halal di Indonesia lebih berkembang lagi mengingat potensinya sangat besar.

“Tapi sayangnya sampai saat ini, produsen halal terbesar masih dikantongi oleh Brazil, dan menyusul Australia,” tandasnya.

Ma’ruf berharap LPPOM MUI dapat menguatkan semangat dalam membangun keumatan, serta penerapan syariah dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, menambahkan, LPPOM telah hadir sejak 31 tahun lalu untuk terus berjuang di sektor halal.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim pada diskusi online di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Sri Sugiarti

Kehadiran LPPOM MUI ini menurutnya, atas permintaan pemerintah dan masyarakat, karena dirasa sangat penting mengingat ketiadaan perangkat dan infrastruktur terkait halal.

“Jadi, kehadiran LPPOM ini sangat dikehendaki,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, bahwa LPPOM MUI akan terus menjalankan peran sebagai khadimul ulama dan khadimul ummah.

LPPOM MUI sebagai khadimul ulama dalam hal pemberian informasi ilmiah untuk kemudian menjadi landasan dikeluarkannya fatwa.

Sebagai khadimul ummah, maka LPPOM MUI berperan untuk mensosialisasikan pentingnya konsumsi halal kepada khalayak.

Sehingga kata dia, terkait hal tersebut LPPOM MUI terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mengembangkan Cerol-SS23000 sejak 8 tahun lalu.

“Ini merupakan sistem online yang menjadi ikon LPPOM MUI dan telah diikuti oleh beberapa negara. Diharapkan Cerol-SS23000 dapat menjadi permodelan dalam regulasi,” imbuh Lukmanul Hakim yang menjabat Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI.

Adapun Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi meminta agar LPPOM MUI melakukan adaptasi di tengah kondisi pandemi Covid-19. Khususnya kata Zainut, adalah terkait pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Adaptasi tersebut meliputi penyelarasan tahapan sertifikasi halal yang selama ini dilakukan LPPOM MUI.

Juga penyesuaian struktur organisasi, personalia, dan kelembagaan, serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga baru yang muncul sebagai implikasi dari penerapan UU JPH.

LPPOM MUI menurutnya, memiliki pengalaman yang panjang di dunia sertifikasi halal.

“Dalam kondisi pandemi Covid-19, kami yakin LPPOM MUI bisa melewati dengan mudah dan tetap menjadi yang terdepan dalam menjalankan perannya sebagai khadimul ulama dan khadimul ummah,” pungkas Zainut Tauhid Sa’adi yang menjabat Wakil Menteri Agama.

Lihat juga...