Bappenas Dorong Pemda Lakukan Perbaikan DTKS

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengakui bahwa kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih sangat membutuhkan perbaikan dan pemutakhiran.

Sebagai basis data tunggal intervensi jaminan sosial, DTKS menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyaluran berbagai program sosial dari pemerintah, khususnya Program Indonesia Pintar (PIP).

“Saat ini, DTKS sebagai data rujukan untuk bantuan sosial masih memerlukan perbaikan, agar memiliki tingkat akurasi tinggi yang dapat dijadikan basis bagi bantuan sosial. Salah satu contoh permasalahan yang sempat diangkat dalam Rapat Kabinet adalah mengenai data penerima Program Indonesia Pintar dan Petani Miskin yang belum tercakup dalam DTKS,” ujar Suharso, Jumat (5/6/2020) di Jakarta.

Menurut Suharso perbaikan DTKS harus dimulai dari mekanisme pemutakhirannya. Serta yang juga dianggap krusial adalah peran pemerintah daerah untuk terlibat dalam perbaikan tersebut.

“Memang perlu adanya perbaikan mekanisme pemutakhiran data penduduk miskin yang wajib didukung peran Pemda untuk mengurangi potensi fraud di lapangan, serta perbaikan mekanisme pemadanan data siswa/mahasiswa dengan DTKS,” terangnya.

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa isu peningkatan kerja sama antarpihak untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) juga perlu diperhatikan. Menurutnya, penanganan ATS tidak hanya melalui penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP), namun juga diperlukan strategi untuk menjangkau ATS, mengembalikan ke sistem sekolah, menyediakan pola pembelajaran yang tepat, dan pendampingan agar tidak kembali putus sekolah.

“Perlu menjadi acuan bersama bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) bukan hanya sebuah Program Bantuan Sosial, tetapi juga instrumen vital bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat bersekolah,” tandasnya.

Lebih lanjut Suharso menambahkan, perbaikan data adalah syarat mutlak apabila opsi integrasi PIP ke Kemensos yang diambil. Maka harus dilakukan uji coba terlebih dahulu melalui uji petik akurasi data DTKS di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan karakteristik masyarakat yang kompleks, misal, Jawa Barat. Integrasi PIP-PKH baru dapat dilaksanakan apabila akurasi data di atas 90 persen.

Permasalahan tentang program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pun turut disoroti. Suharso beranggapan, program KIP Kuliah telah menjadi bagian dari Prioritas Nasional dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

“Maka dari itu, Bappenas, Kemdikbud, Kemenag, Kemenkeu, dan Kemenko PMK akan mengawal secara bersama-sama pelaksanaan program KIP Kuliah ini,” pungkas Suharso.

Lihat juga...