Bappenas Dorong Penerapan ‘Hybrid Learning’ Selama Normal Baru

Editor: Koko Triarko

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam jumpa pers virtual beberapa waktu lalu, di kediamannya di Jakarta. –Dok: CDN

JAKARTA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengikuti Rapat Koordinasi dengan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, membahas persiapan aktivitas pendidikan di sekolah pada masa normal baru.

Sejumlah aspek penting menjadi perhatian Bappenas dalam rangka mendukung rencana pembukaan sekolah, utamanya mengenai aspek pembelajaran. Suharso mendorong penerapan hybrid learning, yakni pembagian waktu antara pembelajaran tatap muka dan virtual.

Hybrid learning ini dapat mendukung optimalisasi physical distancing di sekolah. Jadi, aktivitas di sekolah tidak sesak dan padat, maka perlu diberlakukan sistem sif antara tatap muka dan virtual,” terang Suharso di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Aspek penting lainnya terkait protokol kesehatan, Suharso mengimbau agar dilakukan sosialisasi secara masif serta menjaga kebersihan kepada pihak orang tua dan warga sekitar sekolah.

“Semua pihak perlu memastikan peniadaan kegiatan berkumpul, serta memastikan ketersediaan fasilitas kebersihan sekolah, terutama sanitasi yang layak serta sabun dan air bersih untuk cuci tangan di sekolah,” tukas Suharso.

Kementerian juga harus meningkatkan penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial, untuk menanggulangi dampak  pembelajaran jarak jauh serta anxiety pandemi. Selain itu juga akan memastikan kesejahteraan guru tidak terganggu selama masa pandemi, termasuk guru-guru di sekolah swasta.

Selain membahas persiapan pembukaan kegiatan pendidikan yang aman, Rakor bersama Wapres juga membahas tentang kesiapan Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

Suharso menilai ada empat langkah untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19, yakni: pentingnya data yang berkualitas, akurat, dan real time; kesiapan aparat dan disiplin masyarakat; penajaman perencanaan dan anggaran di daerah dan perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan second wave seperti yang terjadi Korea Selatan.

“Bila penularan virus kembali meningkat, PSBB harus dilakukan kembali. Bila kondisi ini berulang akan menimbulkan kerugian ekonomi jauh lebih besar,” pungkas Suharso.

Lihat juga...