Bulog Usul Anggaran Pangan 2021 Sebesar Rp19 Triliun

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso usai memantau kegiatan operasi pasar di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, -Ant

JAKARTA – Perum Bulog mengusulkan anggaran sebesar Rp19,051 triliun dalam APBN 2021 untuk program ketersediaan pangan, termasuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, merinci anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan subsidi beras 2021 sebesar Rp4,051 triliun dan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton sebesar Rp15 triliun.

“Sesuai penjelasan tersebut, maka total anggaran pangan dalam APBN 2021 yang diusulkan Bulog sebesar Rp19,051 triliun,” kata Budi Waseso dalam RDP yang digelar di Kompleks Parlemen DPR/MPR Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Budi Waseso menjelaskan, perhitungan kebutuhan subsidi beras yang mencapai Rp4,051 triliun tersebut berdasarkan Harga Pembelian Beras (HPB) 2021 sebesar Rp10.801 per kg. Sementara penyaluran CBP pada 2021 diasumsikan mencapai 1,5 juta ton.

Sementara itu harga jual CBP yang disalurkan Bulog melalui operasi pasar ditetapkan sebesar Rp8.100 per kg, sehingga terdapat selisih Rp2.701 per kilogram. Dengan asumsi penyaluran CBP sebanyak 1,5 juta ton, anggaran yang diperlukan untuk mengganti selisih harga beras tersebut sebesar Rp4,051 triliun.

Ada pun ketentuan terkait perhitungan selisih harga subsidi beras ini diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 88 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

Budi Waseso menambahkan, hingga kini Bulog pun masih menjaga stok aman CBP sebesar 1 juta -1,5 juta ton, mengikuti keputusan rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 28 Maret dan 27 Agustus 2018.

Namun demikian, ia mengeluhkan hingga kini penugasan kepada Bulog masih bersifat ad hoc tanpa ada jaminan kontinyuitas. Penugasan tersebut dilakukan hanya pada waktu harga gabah jatuh di produsen atau saat harga beras tinggi di tingkat konsumen.

“Penugasan penyediaan stok beras ini tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran, sehingga seringkali stok berlebih,” kata Budi Waseso. (Ant)

Lihat juga...