Bung Karno & Pak Harto (Bagian 4)

OLEH NOOR JOHAN NUH

Siap Menjadi Bemper Bung Karno

Sebagai yang ditugasi oleh Bung Karno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca pemberontakan G30S/PKI, Pak Harto hampir setiap hari menghadapi demo yang menuntut Tritura — tiga tuntutan rakyat yakni; bubarkan PKI, turunkan harga, dan reshuffle kabinet.

Mengenai tuntutan pembubaran PKI, dalam biorafinya Pak Harto menyebut bahwa dia lebih dari sepuluh kali meminta kesediaan Bung Karno untuk  membubarkan PKI, namun Bung Karno bergeming.

“Nasionalis, Agama dan Komunis, adalah wajah kekuatan bangsa Indonesia yang sudah saya tulis sejak tahun 1926,” tulis Bung Karno di buku Di Bawah Bendera Revolusi.

Dialog antara Bung Karno dengan Pak Harto tentang PKI harus dibubarkan, ditulis di biografi Pak Harto: “Har, saya ini sudah diakui sebagai pemimpin dunia. Sekarang saya harus membubarkan PKI, di mana Har, saya harus menyembunyikan muka saya.”

Dengan tenang dan hormat tetapi sungguh-sungguh saya menjawab, “Pak, kalau masalahnya untuk konsumsi dunia luar, gampang, jadikan saya bumper, saya yang akan membubarkan PKI, bukan Bapak.”

Saat negara dalam keadaan kritis pasca pemberontakan G30S/PKI, di mana legitimasi Presiden Soekarno didongkel oleh partai politik dan kelompok mahasiswa menghendaki dia mundur— dalam biografi Pak Harto, Bung Karno bertanya kepada Pak Harto: “Harto, jane aku iki arep kok apakake?” (Harto, sebenarnya aku ini akan kamu apakan?) Aku ini pemimpinmu.

Saya memberikan jawaban dengan satu ungkapan yang khas berakar pada latar belakang kehidupan saya. “Bapak Presiden”, jawab saya. “Saya ini anak petani miskin. Tetapi ayah saya setiap kali mengingatkan saya untuk selalu menghormati orang tua. Saya selalu diingatkan agar dapat mikul dhuwur mendhem jero (memikul setinggi-tingginya, memendam sedalam-dalamnya; menghormati) terhadap orang tua.

 Surat Perintah 11 Maret

 Akhirnya tuntutan reshuffle kabinet sesuai dengan  Tritura dipenuhi pada 22 Februari 1966, dan diumumkan susunan kabinet yang terdiri dari lebih 100 orang menteri (dikenal dengan kabinet 100 menteri).

Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal AH Nasution, “alumni pahlawan revolusi”, yaitu jenderal yang lolos dari pembantaian pemberontak G30S/PKI,  tidak masuk dalam kabinet baru ini. Akan tetapi,  nama-nama  yang dicurigai terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI malah masih tetap bercokol di kabinet.

Pada pelantikan anggota kabinet  24 Februari, ribuan mahasiswa dan pelajar melakukan demo di depan istana berusaha menggagalkan pelantikan itu.  Para pendemo berusaha masuk ke istana hingga terjadi bentrok dengan pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden.

Dalam bentrok itu, seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak. Tewasnya Arif Rahman Hakim menjadi martir, membuat demo bertambah besar yang terjadi hampir setiap hari.

Sampai pada demo 11 Maret 1966 di depan istana, Panglima Kodam V Jaya mengindikasi ada pasukan liar hingga Bung Karno meninggalkan istana pergi ke Bogor. Sore hari, tiga jenderal yaitu Basuki Rahmat, M Yusuf dan Amir Mahmud, menemui Bung Karno di Istana Bogor.

Setelah berdialog cukup panjang antara tiga jenderal dengan Bung Karno mengenai cara mengatasi keadaan waktu itu di mana keamanan dan ketertiban sulit dicapai pasca pemberontakan G30S/PKI, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah untuk Letnan Jenderal Soeharto yang isinya antara lain: “Memberikan perintah untuk melakukan tindakan apa pun demi terciptanya keamanan dan ketertiban.” Surat perintah ini disingkat  Supersemar.

Berdasarkan Supersemar, keesokan harinya, 12 Maret 1966, atas nama Presiden, PKI dibubarkan. Keesokan harinya, 13 Maret, melalui Perdana Menteri II dr. Leimena, Presiden Soekarno mengirim surat kepada Letnan Jenderal Soeharto yang isinya berkeberatan atas pembubaran PKI.

Dikatakan bahwa Supersemar adalah untuk teknis bidang ketertiban dan keamanan, bukan untuk tindakan politis. Pak Harto dapat  memaklumi kemarahan Bung Karno karena dalam beberapa kali mereka berdialog, saran Pak Harto agar Presiden Soekarno memenuhi tuntutan pembubaran PKI, dia selalu berkeberatan karena Nasakom telah diperkenalkan kepada dunia. Namun sangat mungkin Bung Karno mengingat dialognya dengan Pak Harto yang menyebutkan, jika masalahnya tentang kredibilitas Bung Karno pada dunia, maka Pak Harto siap menjadi bemper.

Tidak Ada Stabilitas Jika PKI tak Dibubarkan

Di buku Gerakan 30 September tulisan Julius Pour, Pak Harto menjawab Leimena; “Sampaikan kepada Bapak Presiden, semua tindakan yang saya lakukan merupakan tanggung jawab saya pribadi.

Bagaimana saya bisa menjamin kestabilan pemerintahan berikut menjaga keamanan beliau kalau PKI–nya tidak dibubarkan. Kepada beliau sudah saya jelaskan, prinsip yang saya pakai adalah mikul duwur mendhem jero. Maknanya, kehormatan orang tua harus selalu kita junjung tinggi, sementara segala kekurangan mereka harus bisa kita timbun dalam lubuk paling dalam.”

Jawaban Pak Harto tersebut di atas, hampir serupa dan sebangun dengan peristiwa dua puluh tahun yang lalu, 3 Juli 1946, di mana Pak Harto menolak perintah Presiden Soekarno menangkap Jenderal Mayor Soedarsono.

Malah Diangkat Menjadi Wakil Perdana Menteri

Menindaklanjuti kewenangan yang ada dalam Supersemar, pada 18 Maret 1966, 14 menteri yang terindikasi terlibat dalam G30S/PKI ditangkap. Pada titik ini, jika Bung Karno tidak mempercayai kewenangan Pak Harto yang termaktub dalam Supersemar, dengan sangat mudah Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, memecat Letnan Jenderal Soeharto.

Namun faktanya, setelah menteri-menteri itu ditangkap dan Presiden Soekarno me-reshuffle kabinet pada 27 Maret 1966 (dua minggu setelah Supersemar), Letnan Jenderal Soeharto malah diangkat menjadi  Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan, selain sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat.

Dengan kewenangan yang ada dalam Supersemar, beberapa orang tokoh politik dan  tentara  menghendaki agar Pak Harto bertindak lebih jauh lagi. Di tengah  konflik politik dan situasi keamanan yang belum pulih bahkan tambah tidak kondusif, mereka berkehendak agar Pak Harto tampil lebih maju ke depan, mengambil alih pimpinan nasional. Mereka menghendaki  agar secepatnya ada perubahan,  agar konflik yang berkepanjangan ini dapat diakhiri.

Didorong Mengambil Alih Kekuasaan

Situasi yang tidak kondusif dan tekanan agar Pak Harto mengambil alih kekuasaan dari Bung Karno  dituliskan dalam biografi Pak Harto; “Saya didorong-dorong di tengah konflik politik untuk tampil ke depan. Ada politisi yang tidak sabar akan perubahan dan penggantian pimpinan. Sampai-sampai mengusulkan supaya saya mengoper begitu saja kekuasaan negara.

Usul tersebut langsung saya jawab: “Kalau caranya begitu, lebih baik saya mundur.’  Cara-cara seperti itu bukan cara yang baik. Merebut kekuasaan dengan kekuatan militer tidak akan menimbulkan stabilitas yang langgeng.

Saya tidak akan mewariskan sejarah yang menunjukkan bahwa di Indonesia  pernah terjadi perebutan kekuasaan dengan kekuatan bersenjata.

Saya tidak mempunyai sedikit pun pikiran di benak saya, untuk melakukan coup atau gerakan yang bernoda. Gerakan serupa itu, menurut saya, tidak akan berhasil. ‘Kalau saudara-saudara mau begitu, silakan, tetapi saya tidak akan turut,’ kata saya.”

Sejak pemberontakan G30S/PKI, situasi politik dan keamanan bertambah  tidak kondusif, dibarengi  perekonomian yang carut-marut membuat legitimasi Bung Karno semakin hari semakin tergerus. Legitimasi beralih ke Pak Harto dan banyak yang menghendaki agar dualisme ini secepatnya diakhiri,  namun Pak Harto berpegang bahwa dia mikul dhuwur mendem jero kepada Bung Karno, dan hanya berlandaskan konstitusi dalam menyikapi arus perubahan ini.

Kemal Idris Diminta Take Over dari Pak Harto

Dalam kondisi adanya  dualisme pimpinan nasional paska pemberontakan G30S/PKI, langkah Pak Harto dianggap lamban membuat  beberapa tokoh tidak setuju dengan cara seperti itu.  Dianggap lamban karena mereka berkehendak agar Pak Harto sesegera mungkin mengambil alih pimpinan nasional dari Bung Karno.

Beberapa tokoh nasional tidak sabar atas sikap Pak Harto memberlakukan Bung Karno ditulis di buku Letnan Jenderal Kemal Idris —Bertarung Dalam Revolusi— disebutkan; “Saya masih ingat, pada tahun 1966, ipar saya Widjatmiko datang ke Kostrad (waktu itu Kemal Idris Panglima Kostrad, pen.) mengabarkan bahwa saya dipanggil Sri Sultan Hamengku Buwono IX di rumah Mashuri di jalan Agus Salim, Jakarta.

Di sana sudah menunggu Sri Sultan, Adam Malik, dan Mashuri. “Kemal, kamu take over, ambil alih kekuasaan dari tangan Soeharto,’ ucap Sri Sultan. Soeharto dinilai terlalu lamban dalam mengambil keputusan-keputusan. Saya terperanjat. Saya tidak pernah berfikir ke arah itu.”

Tidak kurang dari tokoh nasional seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adam Malik, tidak sabar mengikuti langkah Pak Harto memperlakukan Bung Karno, hingga meminta Kemal Idris mengambil alih.

Kemal Idris adalah tentara petarung. Dia bersama Sarwo Edhi Wibowo dan HR Dharsono, sebagai triumvirat dalam penumpasan  pemberontakan G30S/PKI. Jauh sebelumnya, dalam peristiwa 17 Oktober 1952, atas perintah KSAD Nasution, Mayor Kemal Idris mengarahkan moncong meriam ke istana, bermaksud menekan Presiden Soekarno membubarkan parlemen yang dianggap oleh tentara bahwa parlemen sudah terlalu jauh mencampuri urusan internal Angkatan Darat.

Situasi pada waktu itu, tentara memandang sebelah mata politisi sipil yang mengibarkan bendera putih pada saat Belanda melakukan agresi militer ke Yogyakarta, 19 Desember 1948.

Dalam pertemuan di rumah Mashuri,  Kemal Idris tegas menolak kehendak Sri Sultan dan Adam Malik.  Apa pun situasinya, Kemal Idris sebagai Prajurit Saptamargais tetap berpegang teguh pada Sumpah Prajurit, seperti telah diteladani oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman  saat menghadapi kehendak para politisi, dan tetap berlandaskan konstitusi seperti dicontohkan oleh Pak Harto. ***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...