Bung Karno & Pak Harto (Bagian 5)

OLEH NOOR JOHAN NUH

Empat Kali Menyerahkan Komando ke Nasution

Jika disebut Pak Harto berambisi menggantikan Bung Karno dalam situasi kemelut politik pasca pemberontakan G30S/PKI, adalah satu hal yang tidak beralasan karena dalam situasi kemelut itu, empat kali Pak Harto akan menyerahkan kewenangannya kepada Jenderal Nasution.

Dapat dipastikan Nasution akan menjadi pimpinan nasional (presiden) setelah Bung Karno jika  saja dia menerima tawaran Pak Harto mengambil alih komando penumpasan pemberontakan G30S/PKI.

Mengenai hal ini, Jenderal AH Nasution menuliskan di memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas jilid 6 sebagai berikut; “Dalam buku Suharto And His Generals karya David Jenkins, terbitan Cornell University, New York 1984, diliput soal tentang katanya, desakan Adam Malik kepada saya untuk mengoper kekuasaan dan tentang 4 kali Jenderal Soeharto menyerahkan komando kepada saya.”

Bung Karno Mencurigai Nasution

Meskipun Nasution adalah target nomor 1 untuk dibunuh oleh pemberontak G30S/PKI —beruntung dapat lolos— akan tetapi Presiden Soekarno tetap mencurigainya, hingga dia terlempar dari orbit kekuasaan. Saat Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet, nama Nasution tidak ada.

Usaha Pak Harto agar Nasution tetap berada dalam pemerintahan ditulis di memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas jilid 7 sebagai berikut; “Saya selanjutnya mendengar kegigihan itu dari Jenderal Soeharto sendiri, waktu pencalonan saya olehnya sebagai Kepala Staf KOTI, waktu pemecatan saya dari kabinet dan sebagainya.

Tapi dengan meneliti proses pematangan oleh PKI dan kawan-kawan dan rentetan pertentangan yang telah terjadi antara beliau (Presiden Soekarno, pen) dan saya, kemudian saya dapat memahami persoalannya.”

Selain mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Nasution ditunjuk sebagai Kepala Staf KOTI, Pak Harto juga mengusulkan jabatan yang lain yaitu  sebagai Wakil Panglima Besar, Wakil Perdana Menteri Bidang Hankam, tapi semua usul Pak Harto  ditolak oleh Presiden Soekarno.

Jadi, dalam situasi kritis paska pemberontakan G30S/PKI, Pak Harto terus berusaha agar Jenderal Nasution dapat diterima oleh Presiden Soekarno. Mungkin dikarenakan peristiwa 17 Oktober 1952, sulit memulihkan kepercayaan Presiden Soekarno kepada Jenderal Nasution pada situasi kritis tersebut.

Nasution Menjadi Ketua MPRS

Presiden Soekarno mempreteli jabatan Jenderal Nasution di pemerintahan, namun dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) IV,  bulan Juni 1966, dia terpilih menjadi  ketua MPRS.

Bung Karno tidak dapat mengintervensi pemilihan ketua MPRS karena yang memilih adalah partai-partai dan utusan golongan serta utusan daerah. Terpilihnya Nasution menjadi ketua MPRS membuat Bung Karno tambah curiga sekaligus mengkhawatirkan jika Nasution sedang berakrobat untuk bisa menggantikannya.

Salah satu keputusan dari Sidang Umum ini adalah meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno perihal  peristiwa G30S/PKI dan merosotnya  keadaan ekonomi serta moral bangsa.

Permintaan pertanggungjawaban MPRS dijawab oleh Presiden Soekarno  dalam pidato di hadapan sidang paripurna yang diberi judul Nawaksara, namun pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak.

Dalam sidang ini gelar Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden Seumur Hidup dicabut.  Juga dikeluarkan Tap No. IX yaitu meningkatkan Supersemar menjadi ketetapan MPRS.

Yang menyebut Supersemar perlu ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS agar tidak bisa dicabut oleh Presiden Soekarno, menurut penulis tidak beralasan. Karena, jika Bung Karno setelah mengeluarkan Supersemar merasa tidak  nyaman dalam pelaksanaannya, dengan kekuasaan yang dimilikinya  saat itu, dengan sangat mudah Presiden Soekarno dapat  membatalkan atau menganulir Supersemar.

Meskipun dua tuntutan Tritura telah tercapai yaitu pembubaran PKI dan reshuffle kabinet, namun suhu politik terus meningkat akibat perekonomian tambah terpuruk hingga harga-harga kebutuhan pokok terus melambung  naik, berdampak  demo-demo yang dilakukan berbagai kesatuan aksi terus berlangsung.

Di tengah suasana ini mulai terdengar seruan-seruan keras yang meminta Pak Harto menjadi presiden menggantikan Bung Karno.

Sidang Istimewa MPRS

Menyikapi kemelut kebangsaan yang berkepanjangan saat itu, MPRS menganggap perlu untuk mengadakan Sidang Istimewa pada Maret 1967.

Sementara Sidang Istimewa berlangsung, tokoh-tokoh partai politik,  nasional, dan  tentara, meminta kesediaan Pak Harto untuk menjadi pimpinan tertinggi yaitu menjadi presiden menggantikan Bung Karno.

Derasnya desakan itu ditolak oleh Pak Harto. Sesuai dengan kesepakatan para Panglima Angkatan,  adalah tetap mempertahankan Bung Karno sebagai presiden.

Pejabat Presiden tidak Mengucapkan Sumpah

Pimpinan MPRS yang diketuai Nasution melakukan konsultasi dengan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Jenderal Soeharto.

Menyikapi situasi krisis berkepanjangan dan adanya dualisme pimpinan nasional, pada akhirnya dalam konsultasi itu  disepakati bahwa Pak Harto akan menjadi pejabat presiden bukan sebagai presiden. Kesediaan Pak Harto itu setelah mendapat persetujuan para panglima angkatan.

Maka dipersiapkan sebagai acara puncak sidang istimewa itu adalah pengucapan sumpah pejabat presiden, namun timbul masalah baru karena Pak Harto tidak bersedia mengucapkan sumpah sebagai Pejabat Presiden.

Dalam suasana akan menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, Pak Harto berargumen bahwa yang mengucapkan sumpah sesuai dengan UUD ‘45 pasal 9 adalah Presiden sebagai Mandataris MPR, bukan Pejabat Presiden.

Menyikapi penolakan itu, Nasution mengirim surat kepada Pak Harto yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Pejabat Camat atau Pejabat Bupati saja harus disumpah sebelum memangku jabatannya, apalagi seorang Pejabat Presiden?

Pak Harto menjawab surat Nasution yang isinya tegas pada konsensus Orde Baru untuk melaksanakan UUD ‘45 secara murni dan konsekuen berikut ini;

Yang Terhormat Jenderal Nasution,

Surat Jenderal sudah saya terima, maka dengan ini saya mohon pengertian Jenderal dalam memberi bekal pada saya untuk melaksanakan tugas yang berat ini.

Saya tidak melihat suatu keharusan konstitusional mengenai pengambilan sumpah Pejabat Presiden, yang disumpah adalah Presiden dan Wakil Presiden, bukan mandatarisnya.

Kebijakan perlu diambil karena kita dalam masa pengembangan melaksanakan  UUD ‘45.

Sebelum Pemilu dilaksanakan, maka UUD ‘45 belum seratus persen dilaksanakan.

Sekian, terimakasih.

Hormat kami

S-Harto, 12-3-67

Nasution tidak dapat membantah argumen Pak Harto dalam surat itu, yakni sesuai dengan UUD ’45 pasal 9 yang mengucapkan sumpah adalah Presiden dan Wakil Presiden, bukan Pejabat Presiden.

Namun menjadi masalah besar bagi Nasution karena pengucapan sumpah itu telah diagendakan sebagai acara puncak  di Sidang Istimewa MPRS dan telah diumumkan  kepada seluruh yang hadir.  Tentu akan menjadi perdebatan berkepanjangan jika perubahan itu diberitahukan kepada seluruh anggota MPRS.

Untuk menghindari perdebatan berkepanjangan sementara jadwal penutupan sidang sudah diagendakan, akhirnya Nasution memutuskan hanya memberitahu kepada para Wakil Ketua MPRS tentang ketidakbersediaan Pak Harto mengucapkan sumpah sebagai Pejabat Presiden.

Pada acara puncak Sidang Istimewa MPRS yaitu pengucapan sumpah Pejabat Presiden; Pak Harto berdiri di hadapan Nasution yang membacakan Tap. MPRS No XXXIII pasal 4 yaitu: “Menetapkan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XV tahun 1966, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, hingga dipilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum.”

Mungkin karena euforia anggota MPRS dan tamu undangan yang hadir di sidang itu tidak menyimak dengan cermat yang diucapkan oleh Nasution, ditambah kelelahan akut mengalami kebuntuan politik hampir selama  dua tahun pasca pemberontakan G30S/PKI, plus  kehendak yang kuat ingin segera mengakhiri dualisme pimpinan nasional, hingga usai Nasution membacakan Tap. MPRS tersebut,  suara gemuruh dan tepuk tangan memenuhi ruang sidang  sebagai suka cita  karena kemelut politik berkepanjangan dan dualisme pimpinan nasional berakhir.

Masih Menghendaki Bung Karno Menjadi Presiden

Jika sebelumnya setiap tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno berpidato di Istana Merdeka di hadapan masyarakat  dan pidato itu dijadikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pak Harto sebagai Pejabat Presiden  mengubahnya dengan mengucapkan pidato setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna  DPR, melaporkan fakta segala segi kehidupan masyarakat dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah.

Pidato ini kemudian menjadi pidato pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Juga diubah jabatan Panglima Angkatan menjadi Kepala Staf, di bawah Panglima ABRI.

Sebagai pejabat presiden, sesungguhnya Pak Harto masih menghendaki agar Bung Karno tetap menjadi presiden seperti ditulis di biografinya; “Dalam kesempatan bertemu dengan Bung Karno saya menyampaikan harapan saya. Saya tekankan kepadanya bahwa mumpung saya masih sebagai Pejabat Presiden, saya mengharapkan Bung Karno masih akan bersedia memimpin negara ini dengan syarat seperti yang sudah dimakluminya, yakni menyetujui pembubaran PKI dan dengan jelas mengutuk G30S. Tetapi beliau kukuh pada pendiriannya.” ***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...