Covid-19, Apa Skala Prioritasnya?

OLEH ABDUL ROHMAN

Abdul Rohman, CEO Cendana News -Foto: Ist

TERNGIANG dari beragam obrolan, tetang Covid yang berseliweran. Salah satunya policy maker yang gagal merumuskan kebijakan secara tepat. Awalnya (sekitar Maret 2020) ada tarik ulur antara kesehatan dan ekonomi sebagai pilihan menghadapi Covid-19. Usulan karantina dipatahkan oleh kekhawatiran mandegnya aktivitas ekonomi. Terbukti saat ini, pilihan yang gamang itu membuat merosotnya aktivitas ekonomi hingga berbulan-bulan. Belum jelas kapan akan berakhir.

“Andaikan pemerintah tegas, memberlakukan karantina wilayah serentak, mungkin satu bulan sudah berakhir Covid. Setidaknya sudah menurun. Tidak berlarut-larut seperti sekarang. Satu bulan ekonomi mandeg masih punya tabungan. Lha sekarang, sudah berbulan-bulan, malah lebih parah ongkos ekonominya atas ketidaksigapan pemerintah itu. Jangan salahkan rakyat yang tidak tertib. Pemerintah punya kewenangan membuat ketertiban,” ujar seseorang dalam obrolan itu.

Semua itu sudah berlalu, sudah menjadi bubur. Hanya akan menjadi catatan kenangan kegagalan dalam mengambil keputusan pada masa krisis. Kini, sampai tanggal 29 Juni 2020, Jakarta sebagai pintu masuk kedatangan internasional dan pusat kegiatan dari berbagai daerah seluruh Indonesia, bukan pemegang tertinggi jumlah harian penambahan Covid lagi. Selain Jawa Timur, sejumlah provinsi sudah sering melewati Jakarta angka penambahan hariannya. Total kasus dan jumlah fatal cases di Jakarta sudah dilampaui Jawa Timur. Covid sudah menyebar seantero wilayah dan belum menunjukkan tanda-tanda terkendali secara cepat.

Lantas prioritas apa yang seharusnya saat ini dilakukan? Setelah Covid merebak di seantero kepulauan Nusantara?

Sebagaimana awal-awal muncul Covid, tawaran ide juga bermunculan dalam menghadapi situasi saat ini. Dari  beragam ide berserakan itu bisa kita pilah prioritas-prioritas dalam menghadapi Covid.

Prioritas pertama, darurat kesehatan.  Berupa penyelamatan jiwa manusia dari ancaman Covid. Darurat kesehatan ini tentunya memiliki skala prioritas pula, apa prioritas-prioritas yang harus dilakukan.

Protokol Covid sudah banyak beredar sejak lama, tapi angka-angka penambahan jumlah kasus masih mencengangkan. Tentu harus ada langkah-langkah yang efektif. Termasuk karantina wilayah secara ketat, tidak perlu tabu lagi diterapkan daripada wabah itu menjalari wilayah-wilayah lain yang sudah mulai surut.

Prioritas kedua, darurat ekonomi. Ini pun memicu banyak pertanyaan. Skala prioritas macam apa yang hendak ditempuh pemerintah dalam mengatasi darurat ekonomi. Langkah pemerintah dapat dibaca dari maraknya pemberitaan-pemberitaan. Mulai kartu pra kerja, membuka pusat perbelanjaan, membuka arena pariwisata, sampai membuka food estate. Langkah-langkah itu dihadapkan pada pertanyaan seberapa efektif semua itu bisa  menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Sektor mana yang harus diprioritaskan menghadapi situasi tidak menentu ini.

Melakukan pelatihan pra kerja? Apa manfaatnya pula jika lapangan kerjaan menyusut. Membuka mall dan tempat wisata? Seberapa besar dua sektor itu akan bisa mendongkrak kegiatan ekonomi pada saat berwisata dan berbelanja bukan prioritas sebagian orang lagi. Begitu pula food estate, apa manfaatnya dalam membentuk kemandirian petani ketika usaha persawahan dikelola korporasi raksasa dan petani hanya dijadikan karyawan? Jumlah karyawan itu tak seberapa, karena akan diganti dengan mekanisasi.

Dari beragam pertanyaan itu muncul ide perlunya intervensi usaha-usaha padat karya pedesaan berbasis produksi pangan. Ketika ekonomi pedesaan berbasis pangan bergerak, maka ekonomi perkotaan juga akan bergerak. Proyek raksasa yang muluk-muluk itu harus dikesampingkan. Produksi pangan pedesaan dengan pola padat karya perlu diprioritaskan.

Prioritas ketiga, adalah darurat intelektual. Pendidikan harus tetap berjalan dengan kualitas yang tidak boleh merosot. Ketika tidak diantisipasi, bisa jadi upaya-upaya pencerdasan bangsa ini akan mundur ke era tahun 60-an. Salah satu prioritasnya adalah dengan menjadikan koneksi internet bukan barang mahal bagi guru, sekolah, dan siswa di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga proses belajar mengajar tetap terlaksana secara berkualitas. Bahan ajar juga harus disediakan pemerintah, tanpa harus memberatkan guru dan siswa untuk memperolehnya

Ketika kita bisa melewati ketiga kedaruratan itu dalam masa Covid, maka langkah berikutnya akan lebih mudah. Kita tidak boleh gamang lagi dalam memastikan kebijakan yang ditempuh mampu menyelamatkan masa depan bangsa ini. ***

ARS, Bangka-Kemang, 30 Juni 2020

Lihat juga...