Covid-19 Ubah Masyarakat Menggunakan Transaksi Non-Tunai

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

DENPASAR –  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menegaskan, Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak perubahan perilaku sosial dalam bermasyarakat. Tetapi juga perilaku masyarakat dalam bertransaksi yaitu dari secara tunai menjadi non tunai.

Hal ini disampaikan Trisno Nugroho saat seminar virtual yang mengusung tema “What Can Bali’s Tourism Industry Do With Digital Payment In The New Normal Era?” Kamis (4/6/2020).

Menurut Trisno, saat ini masyarakat mulai terbiasa untuk bertransaksi secara non-tunai dari rumah saja. Transaksi non-tunai khususnya yang berbasis digital selain lebih aman, cepat dan mudah juga diharapkan mampu mendukung kesiapan pariwisata di era new normal.

Sektor pariwisata selama ini memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Bali. Dimana pada tahun 2019, total devisa dari pariwisata Bali mencapai USD 9,346 juta atau setara dengan 53,65% PDRB Bali.

Disebutkan, sektor pariwisata tersebut sangat mengandalkan pergerakan wisatawan baik domestik maupun asing. Dengan adanya pembatasan aktivitas sosial melalui penutupan bandara dan pelabuhan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Bali.

Sementara itu, pada Triwulan I 2020, berdasarkan data BPS jumlah wisatawan yang masuk ke Bali mengalami penurunan hingga 42,3% (yoy) dari 1.819.664 wisatawan pada Triwulan I 2019 menjadi 1.050.024 wisatawan. Penurunan ini diprediksi semakin dalam pada Triwulan II tahun 2020.

“Penurunan kinerja sektor pariwisata Bali di masa Covid-19 tersebut tidak dapat dibiarkan terus berlangsung lama. Sektor pariwisata harus mampu bangkit dengan cara beradaptasi terhadap tatanan hidup baru (new normal) di tengah Covid-19.

Untuk membangkitkan pariwisata di era ‘new normal‘, pelaku industri pariwisata harus siap dengan infrastruktur yang mendukung faktor clean, health dan safety termasuk dalam aspek sistem pembayaran yang meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi. Bank Indonesia juga terus berupaya mendorong transaksi non-tunai terutama yang bersifat contactless untuk bertransaksi dibandingkan alat pembayaran menggunakan uang atau kartu,” ujarnya dalam Webinar yang berlangsung Kamis (4/6/2020).

Trisno menambahkan, pada periode lebaran masa Covid-19 realisasi penarikan tunai masyarakat di wilayah Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar Rp 1,392 miliar atau hanya 46,7% dari jumlah yang diproyeksikan sebesar Rp2,981 miliar.

Namun sebaliknya, pada bulan Maret 2020 transaksi non tunai yang bersifat contactless (Mobile Banking, Internet Banking, E-Money Server Based & QRIS) meningkat hingga 2,2 juta transaksi (20,83% mtm) dibandingkan bulan Februari 2020.

Sementara dari sisi nominal meningkat dari Rp17,84 triliun menjadi Rp18,92 triliun atau meningkat sebesar 6,03% (mtm). Data ini menjadi bukti bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran pola bertransaksi di masyarakat dari tunai menjadi secara non-tunai. Dari konvensional bergeser menjadi secara digital.

Memasuki era digital ini, Bank Indonesia telah mempersiapkan sejak tahun lalu tahun 2019, yaitu dengan mengeluarkan standarisasi QR Code atau QR Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar instrumen pembayaran berbasis digital dan bersifat contactless.

“Sampai dengan akhir bulan Mei 2020, telah disetujui sebanyak 36 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang dapat melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS. Perluasan penggunaan QRIS juga senantiasa dilakukan di wilayah Bali, dimana pada akhir Mei 2020 telah mencapai 89,950 merchant atau meningkat sebesar 253% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 yang tercatat sebanyak 25.483 merchant. Peningkatan ini di atas rata-rata peningkatan nasional sebesar 99%,” ungkap Trisno Nugroho.

Selain itu, selama pandemi Covid-19, yaitu sejak 6 Maret hingga 29 Mei, penambahan jumlah merchant QRIS di Bali tercatat sebanyak 24.002 merchant atau 26,7% dari total merchant yang ada.

Pihaknya meyakini bahwa merchant yang akan bergabung terus meningkat dan siap untuk bertransformasi secara digital.

Disampaikan, digitalisasi transaksi yang bersifat contactless ini akan menjadi sebuah keharusan dan menjadi salah satu unsur yang penting dalam mendukung industri pariwisata di tata kehidupan baru.

“Implementasi digitalisasi transaksi dimaksud tidak hanya terbatas pada industri pariwisata seperti obyek wisata, hotel dan restoran, tetapi juga industri pendukungnya, seperti transportasi, pusat perbelanjaan hingga rumah sakit,” ungkapnya.

Dalam Webinar tersebut, Bank Indonesia mengundang beberapa narasumber di antaranya Wakil Gubernur Provinsi Bali sekaligus Ketua PHRI Bali dan Asisten Gubernur BI serta Executive Vice President of BCA.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menegaskan, dalam situasi pandemi virus corona seperti sekarang justru menjadi momentum untuk memanfaatkan transaksi non-tunai atau digital.

Wagub Cok Ace menyatakan hal itu saat untuk membuka National Web Seminar yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Bali, dengan tema “What Can Bali’s Tourism Industry Do With Digital Payment In The New Normal Era”.

Cok Ace mengungkapkan, saat ini dunia tengah dihadapkan pada kondisi sulit. Pandemi COVID-19 menyebar begitu cepat di berbagai belahan dunia.

Indonesia dan khususnya Provinsi Bali juga tidak terlepas dari sebaran virus ini. Namun di sisi lain, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran kasus positif COVID-19.

“Upaya pencegahan yang kita lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik,” jelasnya.

Menurut data statistik tim satgas Covid-19 Provinsi Bali per tanggal 2 Juni 2020 tingkat kesembuhan dari pasien positif Covid-19 di Provinsi Bali adalah 69,29%.

Hal ini tentu menjadi kabar baik. Meski jumlah kasus positif di Bali masih bertambah, namun jumlah ini relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Untuk itu,  perlu mempersiapkan diri untuk membangun kembali perekonomian Bali, terutama pada sektor pariwisata sebagai leading sektor di Bali.

Membangun pariwisata Bali pasca-pandemi bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, implementasi protokol kesehatan pada seluruh sektor, terutama industri pariwisata, menjadi fokus utama. Salah satu komponen dalam protokol kesehatan adalah metode transaksi non-tunai. Hal ini penting untuk dilakukan karena setidaknya dua alasan.

Pertama, uang tunai dapat menjadi media penyebaran virus yang harus dihentikan. Kedua, transaksi non-tunai sebenarnya merupakan metode transaksi yang efektif dan aman. Ini merupakan momentum yang baik untuk mulai menggalakkan gerakan masyarakat non-tunai (cashless society).

Pemberlakuan transaksi non-tunai tentu memiliki tantangan tersendiri. Masyarakat Bali saat ini masih belum terlalu fasih menggunakan alat pembayaran digital.

Mengubah pola perilaku masyarakat membutuhkan suatu pembiasaan yang dapat didorong dengan kemudahan dan manfaat bertransaksi digital.

“Hadirnya Bank Indonesia dengan QRIS atau Quick Response Indonesian Standard, sistem ini diharapkan mampu mengatasi persoalan ini dengan menyamakan sistem e-money di Indonesia. Untuk itu, ke depan  Bali tidak saja dapat menjadi pelopor dalam penggunaan transaksi non-tunai, tetapi juga unggul dalam pengembangan inovasi dan penerapan teknologi informasi digital,” tandasnya.

Lihat juga...