Hukuman Berat Menanti Pembakar Hutan di Masa Pandemi

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dalam sebuah kesempatan pemaparan – Foto Ant

JAKARTA – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan, Polri akan menuntaskan seluruh kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan (karhutla).

Salah satu yang dilakukan adalah, berkoordinasi dengan Kejaksaan, agar para pelaku yang sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran hutan, diberi hukuman paling berat atau maksimal, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Hukuman berat itu dinilai tepat, lantaran saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka akan semakin membahayakan dan menyengsarakan masyarakat. “Menuntaskan kasus-kasus karhutla dan koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan hukuman terberat,” kata Sigit di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengungkapkan, 99 persen kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah manusia. Jokowi meminta aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang merusak hutan tanpa pandang bulu dan kompromi.

Kabareskrim Sigit menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya karhutla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, telah mengecek dan merilis aplikasi Lancang Kuning. Sebuah aplikasi untuk memonitor titik panas (hotspot) di Polda Riau. Setidaknya ada 12 jajaran Polda yang wilayahnya rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga diminta untuk mengadopsi aplikasi Dashboard Lancang Kuning tersebut.

“Polda-polda yang rawan karhutla untuk mengadopsi aplikasi tersebut. Di antaranya Polda Riau, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Kalteng, Polda Kalbar, Polda Kaltara, Polda Kaltim, Polda Kalsel, dan Polda Bangka Belitung,” ujar jenderal bintang tiga itu.

Untuk mencegah terjadinya karhutla, Polri bersama dengan Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung, Gubernur, Kapolda, Kejaksaan Tinggi telah melakukan sosialisasi penanggulangan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan. Sosialisasi itu bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, Pemda juga diminta melakukan pengendalian dan pencegahan dengan menyediakan sarana dan prasarana.

Sementara imbauan untuk para pelaku usaha, agar mereka memiliki sistem pengendalian, pemantauan dan pencegahan karhutla yang berjalan dengan baik. Misalnya menara pengawas, sekat, embung, dan peralatan pemadam. “Mendorong perusahaan besar untuk melakukan terobosan dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla, membantu masyarakat yang akan buka lahan dengan menyediakan alat berat sampai dengan radius tertentu serta membuat desa peduli api,” tandasnya.

Demi memaksimalkan pencegahan kebakaran di Indonesia, Bareskrim Polri sudah membentuk Posko Karhutla di setiap Polda, untuk mengantisipasi secara cepat terkait penanganan dan pemadaman titik api. Ke depan, kata Sigit, Polri akan gencar menyosialisasikan bahaya karhutla dengan menggandeng seluruh instansi terkait, dan memanfaatkan aplikasi Lancang Kuning. “Dilanjutkan supervisi ke Polda-Polda terkait. Melakukan rapat-rapat koordinasi lanjutan untuk memperkuat koordinasi dan join investigasi,” tutur mantan Kapolda Banten tersebut.

Sejak 8 Februari hingga 24 Juni 2020, aparat sudah memadamkan sedikitnya 5.061 titik api. Upaya itu telah menyelamatkan lahan seluas 278 hektare. Sementara di 2019, sebanyak 15.670 hektare lahan dan hutan telah diselamatkan. Jumlah penegakan hukum kasus karhutla dari kasus perorangan maupun kasus perusahaan di 2019 dan 2020 antara lain, perkara yang menjerat perusahaan pada tahun lalu ada 22 laporan dengan 12 kasus sudah dinyatakan lengkap atau P21, dan 10 kasus saat ini masih penyidikan.

Di 2020, Bareskrim Polri menangani satu perkara karhutla, yang diduga dilakukan oleh perusahaan dan saat ini masih dalam penyidikan. Sementara untuk kasus perorangan di 2019, Polri menangani 342 kasus, dengan 199 kasus sudah diselesaikan dan 143 kasus masih penyidikan. Sedangkan di  2020, Bareskrim menangani 64 kasus, dan yang dinyatakan P21 ada 40 kasus, serta 24 kasus dalam penyidikan. (Ant)

Lihat juga...