Isu Sanitasi dan Perubahan Perilaku Penting Selama Covid-19

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

LAMPUNG – Isu pandemi Covid-19 sekaligus menjadi isu sanitasi dan perubahan perilaku. Demikian diungkapkan Ir. R. Wahanudin, M. Med.SC (PH) selaku Kasubdit Sanitasi Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman BAPPENAS.

Ia menyebut diperlukan promosi kesehatan sebagai panduan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Upaya PHBS disebutnya dilakukan untuk memelihara kebersihan lingkungan, menyediakan pedoman cuci tangan pakai sabun (CPTS) dengan baik dan benar. Panduan CPTS dilakukan pada sejumlah fasilitas umum pasar, sekolah, keluarga.

Selain itu Wahanudin menyebut penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sangat penting dilakukan.

Diperlukan kepastian terlaksananya penanganan limbah medis infeksius penanganan Covid-19 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, maupun rumah karantina atau isolasi mandiri.

Kontribusi pihak swasta dalam mencegah penularan Covid-19 melalui penyediaan CPTS dan akses air minum, sanitasi untuk karyawan dan masyarakat sekitar.

“Pencegahan Covid-19 melalui program penerapan protokol kesehatan pada program penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah seperti penyediaan Pamsimas dengan tetap menjaga jarak,” terang Ir. R. Wahanudin, M. Med, SC dalam webinar Sanitasi Pasca ODF dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamsel, Jumat (12/6/2020).

Ir. R. Wahanudin, M. Med.Sc (PH), Kasubdit Sanitasi Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman BAPPENAS saat webinar Sanitasi Pasca ODF dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (12/6/2020) – Foto: Henk Widi

Sesuai data menurut Wahanudin target sanitasi layak di 15 kabupaten dan kota di Lampung rata-rata mencapai 90 persen.

Sanitasi layak berada di wilayah Lampung memiliki angka baseline sanitasi aman mencapai 0,03 persen. Mengacu pada target nasional pembangunan sanitasi dan air minum 2020-2024 diperlukan sejumlah kriteria.

Sejumlah kriteria tersebut meliputi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman. Tingkat buang air besar (BABS) di tempat terbuka mencapai 0 persen. Diperlukan rumah tangga yang memiliki akses terhadap pengelolaan sampah. Tersedianya layanan sanitasi dan air minum yang terintegrasi, rumah tangga memiliki akses air minum layak.

Sebagai pendukung, dibutuhkan infrastruktur yang layak. Wahanudin menyebut di provinsi Lampung membutuhkan 426 ribu tangki septik sesuai SNI. Sebanyak 35 unit truk tinja, sebanyak 15 unit IPLT di 10 kabupaten/kota untuk mengolah lumpur sebesar 238 meter kubik per hari. Selain itu dibutuhkan sebanyak 28 ribu sambungan rumah terhubung IPAL skala permukiman.

“Diperlukan optimalisasi infrastruktur eksisting untuk meningkatkan akses aman minimal 90 persen desa sudah ODF,” terangnya.

Khusus di Lamsel infrastruktur yang diperlukan meliputi 43 ribu tangki septik sesuai SNI. Sebanyak 3 truk tinja, sebanyak 2 unit instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), 1000 sambungan rumah terhubung IPAL skala permukiman dan 100 persen sudah open defecation free (ODF) melalui optimalisasi infrastruktur eksisting untuk meningkatkan akses aman.

Deny, SP, M.Sc, M.Eng, Kabid Sarana Prasarana Wilayah BAPPEDA Lamsel menyebut fokus kegiatan sanitasi Lamsel mengacu pada sejumlah target.

Target RPJMD 2016-2021 sudah tercapai dengan telah dideklarasikannya ODF di wilayah Lamsel pada tahun 2019. Menyusun target kinerja bidang sanitasi dalam dokumen perencanaan baik kabupaten maupun satuan kerja.

Berdasarkan data, status layanan sanitasi sebanyak 260 desa dari 17 kecamatan di Lamsel telah mencapai status ODF. Cakupan sanitasi aman 2019 mencapai 0,51 persen. Angka tersebut diperoleh dari jumlah sambungan rumah ke IPAL mencapai 1130, jumlah pelanggan IPLT per tahun mencapai 122.

Layanan sanitasi aman ditargetkan menjangkau sebanyak 992. 783 jiwa di Lamsel tahun 2018 yang diproyeksikan mencapai 1.053.932 jiwa.

Pemkab Lamsel melalui Dr. Jimmy Bagas Hutapea, MARS, Kepala Dinas Kesehatan Lamsel menyebut selain sanitasi dilakukan pencegahan penularan Covid-19. Sejumlah langkah dilakukan dengan menekankan sanitasi, PHBS dan protokol kesehatan.

Sejumlah langkah yang dilakukan untuk kenormalan baru (new normal) dilakukan dengan sosialisasi dan memastikan standar new normal dipahami masyarakat.

“Pelaksanaan new normal dilakukan dengan protokol kesehatan bekerjasama dengan lintas sektoral,” terang Jimmy Bagas Hutapea.

Pemkab Lamsel melalui Dinkes diakuinya fokus pada penanganan limbah kesehatan yang menjadi sumber penularan Covid-19. Monitoring partisipatif dengan masyarakat melalui fasiltas sosial dalam penerapan new normal.

Updating terus dilakukan memantau upaya kesehatan lingkungan dalam pencegahan Covid-19 kepada Satgas Covid-19 Lamsel. Puskesmas juga terus melakukan kegiatan kesehatan lingkungan dalam pencegahan Covid-19.

Lihat juga...