LKPj Bupati Jember Dinilai Sebagai Rapor Merah

Tangkapan layar: juru bicara DPRD Jember, David Handoko Seto, saat membacakan rekomendasi DPRD Jember terhadap LKPj Bupati Jember tahun anggaran 2019, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember dan disiarkan melalui channel youtube DPRD Jember, Senin (8/6/2020) – Foto Ant

JEMBER – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur memberi sejumlah rekomendasi terhadao rapor merah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jember, Faida, untuk tahun anggaran 2019.

Rekomendari rapor merah tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Senin (8/6/2020). “Banyak program yang capaian kinerja dan serapannya rendah dan gagal dijalankan, serta pelaksanaan program yang dijalankan tidak maksimal, sehingga kalau rapor, ya tentu rapor merah,” kata anggota DPRD Jember, David Handoko Seto, salah satu juru bicara yang membacakan rekomendasi DPRD Kabupaten Jember atas LKPJ Bupati Faida.

Menurut David, berdasarkan penilaian dewan diberikan baik untuk tataran makro maupun mikro, dalam penyelenggaraan program berdasarkan urusan. Banyak program kerja yang dinilai gagal dijalankan oleh perangkat daerah. “Jadi layak jika kemudian saya sebut LKPj kali ini Bu Gatot atau kepanjangan dari Bupati Gagal Total, sehingga kami berharap LKPj itu bisa ditembuskan kepada aparat penegak hukum,” tuturnya.

Dari analisa yang dilakukan, kendala yang terjadi bervariasi. Sebagian besar adalah kendala administratif, serta belum adanya petunjuk dalam pelaksanaan, karena kebijakan sistem pengelolaan anggaran.

Kemudian, program yang cenderung sentralistis, yakni semua kegiatan harus didasarkan pada desk yang dilakukan bupati, serta petunjuk dan persetujuan melalui SK Bupati. “Dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin, sehingga serapan anggaran rendah, berdampak SILPA yang besar dan masyarakat pastinya dirugikan,” tuturnya.

DPRD Jember juga menyoroti banyaknya mutasi pejabat, yang berdampak beberapa jabatan mengalami kekosongan dan dilaksanakan Pelaksana tugas (Plt). Hal itu menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah. “Peningkatan IPM ternyata menampakan persoalan ketimpangan yang tajam antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Hal itu menunjukkan pemerintah gagal memahami pendidikan secara luas,” tambahnya.

Di beberapa program disebut David, rentan mengalami pelanggaran aturan. Hal itu dikarenakan, adanya model penganggaran dan realisasi belanja, yang direalisasikan dengan tidak didasarkan fungsi, sebagaimana indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.

“Hal itu rentan berpotensi terjadinya mark up, serta indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga program tersebut perlu dilakukan audit khusus BPK, serta perlu ditindaklanjuti potensi pelanggaran melalui aparat penegak hukum,” tandas David.

Jika melihat capaian program pada tugas pembantuan dan penugasan, dapat disimpulkan bupati gagal dalam merencanakan, merealisasikan program dan mengalokasikan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam berbagai hal. “Untuk itu, DPRD Jember menyusun sejumlah rekomendasi di berbagai sektor untuk membantu memberikan solusi kepada Pemkab Jember untuk memperbaiki kinerjanya pada tahun anggaran 2020,” tandas David.

David dan beberapa anggora dewan juga mengenakan jaket pelampung berwarna jingga, sambil membacakan rekomendasi tersebut sebagai bentuk protes dan kritik terhadap kepala daerah. Usai sidang paripurna, Bupati Jember Faida enggan berkomentar. Saat ditanya sejumlah wartawan terkait rekomendasi yang dibacakan anggota DPRD Jember, Faida memilih berpamitan, langsung masuk ke dalam mobil dinas. (Ant)

Lihat juga...