LMAN Gelontorkan Rp53,3 Triliun Dukung Pembebasan Lahan PSN

Editor: Makmun Hidayat

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/6/2020). -Foto Amar Faizal Haidar

JAKARTA — Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tercatat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp53,3 triliun, untuk pembayaran pembebasan lahan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Total anggaran itu kami catat hingga 24 Juni 2020, di mana pendanaan jalan tol memiliki porsi terbesar senilai Rp47,771 Triliun (89,48 persen) dan pendanaan non tol senilai Rp5,612 Triliun (10,51 persen),” terang Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/6/2020).

Basuki mengatakan, bahwa LMAN terus berkomitmen untuk tetap melaksanakan pembayaran pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) meskipun dalam masa pandemi Covid-19.

“Dalam masa pandemi, kami tetap melaksanakan pembayaran pembebasan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta menjunjung tinggi tata kelola dan mengedepankan sinergi bersama masyarakat serta pihak-pihak terkait seperti Kementerian/Lembaga dan BUJT,” ujarnya.

Komitmen itu, kata Basuki telah ditunjukkan oleh LMAN, yang sejak 16 Maret 2020 hingga 24 Juni 2020, telah digelontorkan dana pembebasan lahan mencapai Rp4,389 triliun, yang terdiri dari dana talangan kepada Badan Usaha Jalan Tol dan cost of fund senilai Rp4,032 Triliun dan pembayaran langsung kepada masyarakat senilai Rp357 miliar.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengutarakan, bahwa LMAN sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kemenkeu berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional dengan melakukan penyesuaian prosedur pendanaan lahan menyusul dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

“Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan payung hukum percepatan proses pendanaan lahan PSN, untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu Perpres No.102 Tahun 2016,” tukas Isa.

Terdapat beberapa substansi pokok yang diatur dalam Perpres 66/ 2020 dalam rangka percepatan pendanaan lahan PSN, yaitu pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan, pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pendanaan lahan, penyederhanaan dokumen permohonan pembayaran, sertipikat sebagai dokumen permohonan pembayaran, penelitian administrasi atas permohonan pembayaran serta pensertipikatan tanah PSN oleh Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pengamanan aset.

“Pendanaan dan pengadaan tanah merupakan proses penting dan mendasar dalam percepatan pembangunan PSN. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sinergi bersama seluruh pihak, termasuk LMAN, Kementerian/Lembaga yang mengajukan pendanaan lahan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maupun masyarakat, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur,” pungkas Isa.

Lihat juga...