Nuklir Bisa Penuhi Kebutuhan Listrik Industri

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Kebutuhan listrik yang makin meningkat sejalan dengan perkembangan aktivitas dan transportasi di Indonesia, dinyatakan tidak bisa dipenuhi hanya dengan sumber daya yang ada saat ini. Terutama untuk kebutuhan industri. Sehingga, penggunaan nuklir diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik ini. 

Pengamat Energi, Kurtubi, menyatakan kebijakan energi Indonesia seharusnya mendukung perjalanan menuju perekonomian tinggi. “Yaitu, kebijakan yang membuat elektrifikasi rasio 100 persen atau mendekati dan mendukung terjadinya perekonomian tinggi, di mana listrik kebutuhan industri dan bisnis bisa terpenuhi secara maksimal. Sehingga keinginan pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen hingga dua digit itu bisa tercapai,” kata Kurtubi, dalam Zoom Webinar Nuklir untuk Listrik, Jumat (26/6/2020).

Pemenuhan listrik untuk kebutuhan industri, bisnis dan transportasi, ujarnya, merupakan salah satu syarat untuk mencapai perekonomian tinggi, seperti yang juga pernah dilakukan oleh negara-negara industri maju.

Pengamat Energi, Kurtubi, saat Zoom Webinar Nuklir untuk Listrik yang diselenggarakan oleh HIMNI, Jumat (26/6/2020). –Foto: Ranny Supusepa

“Era kebijakan menggunakan migas sebagai bahan dasar energi dan mengekspor sumber daya tambang tanpa diolah itu sudah selesai. Kebijakan saat ini, seharusnya mendukung keinginan untuk mencapai negara industri maju pada 2045. Kalau pertumbuhan ekonomi hanya lima persen, bagaimana bisa tercapai?” ujarnya.

Pembentukan industri hulu dan hilir, lanjutnya, hanya bisa tercapai jika base load listrik industri, bisnis dan transportasi bisa terpenuhi untuk 24 jam.

“Yang bisa memenuhi base load ini ya hanya nuklir. Batu bara bisa, tapi kepentok Paris Agreement. EBT seperti surya, angin atau hidro juga bisa menghasilkan listrik, tapi apakah mampu untuk memenuhi base load industri dan bisnis? Kalau menurut saya, energi bersih dan bisa memenuhi untuk jangka panjang ya hanya nuklir,” ucapnya tegas.

Ia menekankan, nuklir hadir bukan untuk menyingkirkan EBT lainnya. Tapi, lebih kepada melihat kemampuan untuk menghasilkan listrik.

“Kan bisa dialokasikan, EBT untuk listrik konsumsi rumah tangga. Sementara nuklir untuk memenuhi kebutuhan industri dan bisnis. Yang penting, bagaimana pemerintah bisa menciptakan PLTN dengan cost murah. Sehingga listrik yang dihasilkan bisa murah juga harga per KWh-nya. Kalau masih 10-12 sen dollar, ya tidak akan bisa bersaing,” paparnya.

Peneliti Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulistio Wisnubroto, menyatakan tantangan untuk menghadirkan energi bersih merupakan suatu hal yang nyata.

“Sehingga dibutuhkan strategi untuk mencapai target menjadikan nuklir sebagai sumber energi listrik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kemajuan ekonomi,” kata Djarot, dalam kesempatan yang sama.

Ia menyebutkan, dari beberapa survei yang pernah diadakan, indikasi terhalangnya nuklir sebagai sumber listrik lebih disebabkan opini beberapa kelompok yang belum memahami fungsi dan efek positif dari nuklir, sehingga menyebabkan ketakutan pada nuklir.

“Nuklir sebagai sumber listrik bisa menghasilkan daya hingga 1400MWe untuk operasional selama setahun, dengan kebutuhan Uranium sekitar 30 ton. Ini jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan batu bara yang bisa menghabiskan beratus-ratus ton dan berpotensi mencemari lingkungan,” urainya.

Untuk biaya investasi dalam mempersiapkan PLTN, Djarot menyebutkan biayanya bisa bervariasi tergantung negara terkait. “Contohnya, kontrak Uni Emirat Arab untuk 4 x 1400 MWe sebesar 20,4 milyar Dollar,” ujarnya.

Di Indonesia, Djarot menyebutkan sudah ada Reaktor Daya Eksperimen (RDE) yang berkapasitas 10 MWe dan bisa ditingkatkan hingga sekitar 40 MW.

“RDE bisa ditingkatkan dayanya dengan dibangun secara modul. Artinya ada penambahan reaktor, tapi seluruh  sarana pendukung lainnya tetap,” pungkasnya.

Lihat juga...