Pemerintah-NU Luncurkan Kios WarNU dan Kartu Santri

Editor: Koko Triarko

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir, dalam kegiatan peresmian Piloting Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) Digital dan Penyerahan Simbolis Kartu Santri/Pelajar NU Digital secara daring di Jakarta, Kamis (4/6/2020). –Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Untuk mendukung target Indeks Keuangan Inklusif sebesar 90 persen pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan dengan Nahdlatul Ulama (NU) meresmikan Piloting Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) Digital, dan Penyerahan Simbolis Kartu Santri/Pelajar NU Digital secara daring di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir, mengatakan bahwa dalam empat tahun ke depan ditargetkan akan dibentuk 10 ribu Kios WarNU Digital, dengan bantuan fasilitasi dari Kemenko Perekonomian bersama para stakeholders keuangan inklusif.

“Dalam waktu dekat, dengan pendampingan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan PT JSS (PT Jaring Sistema Semesta), serta pembiayaan dari lembaga keuangan dan platform digital terkait, akan siap beroperasi 100 Kios WarNU Digital,” ujar Iskandar.

Melalui Kios WarNU Digital, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan dukungan penguatan usaha berupa pembiayaan usaha kios, sistem pemesanan digital terintegrasi, pendampingan, ekosistem nontunai (cashless), sistem delivery digital, dan sistem informasi pelacakan (tracing) digital.

Kemudian, pendampingan yang akan diberikan oleh PT JSS berbentuk strategi manajemen kios, pengelolaan layout kios, penggunaan aplikasi digital, manajemen operasional dan pendampingan usaha secara berkala.

Sedangkan, dalam hal penguatan permodalan akan dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Lembaga Penyalur KUR, dan pembiayaan usaha dari perusahaan teknologi finansial (tekfin) seperti Kerjasama.com.

Di sisi lain, untuk meningkatkan keuangan inklusif bagi milenial, Kemenko Perekonomian dan lembaga keuangan serta tekfin bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pondok pesantren, melalui penerbitan Kartu Santri/Pelajar Digital yang multifungsi sebagai kartu identitas santri/pelajar, kartu tabungan, dan semua transaksi keuangan digital lainnya, seperti membeli barang kebutuhan di Kios WarNU Digital.

“Selama empat tahun ke depan, diharapkan dengan kerjasama yang baik antara Kemenko Perekonomian dan stakeholders keuangan inklusif, serta lembaga pendidikan/pesantren dapat diterbitkan sekitar satu juta Kartu Santri/Pelajar Digital,” tutur Iskandar.

Dalam Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif 28 Januari 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan agar capaian Indeks Keuangan Inklusif dapat terus ditingkatkan, hingga Indeks Keuangan Inklusif mencapai 90 persen di 2024.

Sementara pada 2019, tercatat 76,1 persen penduduk dewasa di Indonesia telah terlayani akses keuangan, melampaui target Indeks Keuangan Inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016, yakni 75 persen.

Jumlah warga Nahdliyin sendiri diperkirakan lebih dari 120 juta orang, menaungi 29.000 pesantren dan lembaga pendidikan, serta membina 256 lembaga pendidikan tinggi.

Iskandar menambahkan, Pemerintah Indonesia ingin membuka kembali perekonomian dengan tujuan utama memberikan nafkah dan menyejahterakan rakyat, tetapi supaya tidak sampai terpapar virus Corona, maka sedang disiapkan protokolnya, termasuk dengan menjaga jarak antarsatu sama lain.

“Jadi, inisiatif Kios WarNU menunjukkan PBNU sudah selangkah lebih maju, karena ini akan bisa menyejahterakan warga NU pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di era pandemi, kontak fisik terlalu dekat harus dihindari, jadi solusi ini adalah yang terbaik di normal baru,” jelasnya.

Ketua Yayasan UNU Cirebon, Eman Suryaman yang hadir mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengungkapkan, peresmian Kios WarNU Digital dan Kartu Santri/Pelajar Digital Percontohan dengan Pendampingan UNU Cirebon tersebut bermakna sangat penting dalam mengurangi risiko dampak penyebaran Covid-19.

“Karena dengan pemanfatan teknologi keuangan digital di dalam sistem pemesanan barang dan sistem pembayaran dalam transaksi Kios WarNU Digital, akan mengurangi pergerakan orang dan tetap mendukung penerapan physical distancing dalam melaksanakan transaksi. Begitu juga Kartu Santri/Pelajar Digital juga sangat bermanfaat dalam mengurangi risiko penyebaran Covid-19 melalui uang tunai,” pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah, Kemenko Perekonomian akan melaksanakan koordinasi antara lain: Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, baik perbankan maupun nonbank;

Memperluas pemanfaatan teknologi keuangan digital/tekfin dalam transaksi keuangan, termasuk untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan;

Mengembangkan infrastruktur sektor keuangan untuk masyarakat, seperti mendekatkan ATM ke sentra produksi seperti klaster usaha mikro; dan Pengembangan implementasi keuangan syariah, khususnya di pondok pesantren.

Lihat juga...