Pendaftaran PPDB di Kota Malang Sempat Alami Gangguan Sistem

Editor: Makmun Hidayat

MALANG — Hari pertama pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di kota Malang sempat diwarnai dengan kesalahan pada sistem. Akibatnya, jadwal PPDB zonasi terpaksa harus diperpanjang hingga tanggal 5 Juni 2020.

“Sistem kita tadi memang yang error karena ada server di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kota Malang yang belum tersambung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), padahal kemarin sudah bisa,” jelas Walikota Malang, Sutiaji, saat menemui ratusan wali murid di Dikbud kota Malang, Selasa (2/6/2020).

Menurutnya, sistem yang digunakan tersebut sebelumnya sudah diuji coba tiga kali, tapi sekarang tetap saja ada kesalahan pada sistem. Karena ini menggunakan sistem, jadi kalau satu sistem terjadi masalah, maka semua akan bermasalah.

“Tapi sekarang, alhamdulillah sudah bisa tersambung,” akunya.

Agar para wali murid ada cukup waktu untuk mendaftarkan putra putrinya, Sutiaji akhirnya juga membuat kebijakan untuk memperpanjang masa pendaftaran PPDB jalur zonasi. Dari yang sebelumnya pendaftaran akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2020, diperpanjang sampai tanggal 5 Juni 2020.

Lebih lanjut Sutiaji menyebutkan, terkait dengan sistem zonasi, pihaknya berpatokan pada Google maps. Sehingga calon siswa yang lokasi rumahnya paling dekat dengan sekolah akan secara otomatis tertampung dan yang jauh akan tereliminasi dengan sendirinya.

“Tidak usah khawatir. Meskipun calon siswa mendaftar di hari terakhir, tapi kalau lokasi rumahnya dekat dengan sekolah pasti itu yang diutamakan. Sedangkan yang jauh pasti akan tereliminasi,” terangnya.

Sekretaris Dikbud Kota Malang Totok Kasianto, menjelaskan terkait KK pada pendaftaran PPDB jalur zonasi di Dikbud Kota Malang, Selasa (2/6/2020). -Foto: Agus Nurchaliq

Sementara itu Sekretaris Dikbud Kota Malang Totok Kasianto, menyebutkan bahwa wali murid yang datang ke Dikbud adalah yang terkendala dengan Kartu Keluarga (KK). Karena di jalur zonasi yang menentukan adalah jarak tempat tinggal yang tercantum di dalam KK dengan sekolah.

“Sekarang jalur zonasi, pada saat mendaftar NIK yang ada di KK yang kita gunakan memudahkan masyarakat. Sehingga begitu NIK dimasukkan, langsung keluar alamatnya. Maka kita kerja sama dengan Dispendukcapil,” ucapnya.

Menurutnya, KK itu ada aturannya karena harus satu tahun. Mana kala ada perubahan KK misalnya ada pengurangan atau penambahan anggota keluarga, maka harus ada dokumen fotocopy atau scan KK yang lama agar bisa di proses. Tapi kalau tidak ada dokumen fotocopy KK lama, mereka harus ke Dispendukcapil untuk minta surat keterangan.

“Saya mohon doanya agar PPDB jalur zonasi semuanya berjalan lancar. Karena kami sudah berusaha menyempurnakan aplikasi, web, persyaratan sehingga masyarakat lebih mudah,” harapnya.

Selanjutnya, bagi wali murid atau calon siswa yang ada kendala dengan KK atau yang lainnya, bisa langsung menyelesaikannya di sekolah tujuan. “Tidak perlu lagi datang ke Dikbud,” pungkasnya.

Lihat juga...