Presiden Soeharto (6): Misi Netralisasi Pasukan Pendukung PKI Madiun

Presiden Soeharto (6) : Misi Netralisasi Pasukan Pendukung PKI Madiun

Kepercayaan petinggi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, khususnya Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Letkol Soeharto terus berlanjut. Setelah dengan cerdas Letkol Soeharto meredam kudeta kepada Presiden Soekarno, dalam peristiwa 3 Juli 946 secara damai tanpa menimbulkan komplikasi dalam tubuh TKR, Panglima Besar Jenderal Sudirman memberi tugas diplomasi untuk meneteralisir kekuatan-kekuatan militer pendukung pemberontakan PKI Madiun.

Penugasan kepada Letnan Kolonel Soeharto merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana Panglima Jenderal Sudirman, menjadikan Divisi III/Diponegoro sebagai penengah konflik antar kesatuan ketentaraan. Infiltrasi PKI telah menyebabkan konflik antara Divisi Siliwangi dan kesatuan Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) Solo, nyaris mengalami jalan buntu. Panglima Besar Jenderal Sudirman hampir saja memenuhi tuntutan KPPS untuk mengeluarkan kesatuan Siliwangi dari Surakarta. Namun atas masukan dari para stafnya, termasuk AH. Nasution, rencana tersebut dibatalkan.

Sebagai solusi, selain menempatkan sosok tegas Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Surakarta, Jenderal Sudirman juga melibatkan Divisi III Diponegoro sebagai satuan ketentaraan yang tidak terlibat konflik, untuk turut menengahi konflik.

Pada tanggal 17 September 1948 Jenderal Sudirman memerintahkan Batalyon Suryo Sumpeno Divisi III/Diponegoro berangkat ke Solo, melapisi kekuatan Kolonel Gatot Subroto, untuk melerai tembak menembak antara pasukan Divisi Siliwangi dengan KPPS.

Pada tanggal 21 September 1948 Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajak Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi III/Diponegoro, melakukan konsolidasi pasukan di Solo. Salah satu misinya adalah melakukan konsolidasi untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan TNI yang bertikai.

Namun demikian, pada tanggal 21 September 1948, tidak semua komandan pasukan yang bertikai menghadap Kolonel Gatot Soebroto, sebagaimana tenggat ultimatum yang sudah ditetapkan. Diantara Komandan yang membangkang dan tidak memenuhi ultimatum itu adalah Letnan Kolonel Suadi Suromihardjo (Komandan KPPS) Solo, Mayor Slamet Riyadi dan Mayor Soediarto. Masalah tersebut apabila tidak segera diselesaikan akan memperlemah kekuatan TNI, karena pada tanggal 19-nya, FDR atau Front Demokrasi Rakyat atau Pemberontak PKI Madiun, telah mengumumkan perlawanannya terhadap Republik Indonesia.

Untuk menetralisasi pembangkangan para komandan tersebut, Jenderal Sudirman memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade X Divisi III Diponegoro Yogyakarta. Misi tersebut untuk menetralisasi keterlibatan lebih jauh Letkol Suadi Suromihardjo dalam Gerakan Pemberontakan FDR/PKI Madiun dan mengembalikannya kedalam barisan republik.

Ketegangan antar pasukan sudah sangat mengkawatirkan. Mayor Achmadi Wiranatakusumah, Komandan Batalyon 3/Brigade I Siliwangi, mengakui bahwa kedua belah pihak, baik brigade-brigade siliwangi maupun KPPS, bertempur secara fanatik. Tidak jarang perkelahian perorangan dengan sangkur terjadi. Maka penyelesaian konflik tersebut tidak cukup perundingan di atas meja, namun juga harus dilakukan gelar pasukan yang disegani kedua belah pihak untuk menengahi konflik keduanya.

*

Upaya Letko Soeharto meyakinkan Letkol Suadi Suromihardjo tidak berjalan mulus. Selain sudah terkena doktrin FDR atau PKI, Letkol Suadi Suromihardjo tentu menghitung sanksi dampak pembangkangannya terhadap ultimatum Kolonel Gatot Subroto. Ia justru memanfaatkan kedatangan Letnan Kolonel Soeharto untuk melaksanakan misi Djoko Suyono atau komandan militer pasukan-pasukan pemberontak PKI Madiun, yang hendak menunjukkan bahwa keadaan Madiun aman dan tertib, serta pemerintahan Front Nasional yang baru dibentuknya berjalan dengan baik.

Pada tanggal 22 September 1948, Djoko Suyono mengumumkan undangan kepada Panglima Pertahanan Jawa Timur, Komandan Brigade Mobil Polisi dan Komandan-Komandan lain di seluruh daerah RI untuk menghadiri konferensi di Balai Kota Madiun. Letkol Sadikin komandan Brigade II Siliwangi yang berkedudukan di Surakarta juga diundang, akan tetapi tidak hadir, walaupun pemerintah Front Nasional atau PKI Madiun memberikan jaminan keamanan.

Letnan Kolonel Soeharto mengakui menuruti ajakan Letkol Suadi Suromihardjo ke Madiun. Ia tidak menolak untuk melihat situasi Madiun. Sebagai utusan Panglima Besar Jenderal Soedirman, ia tidak ingin dianggap penakut oleh Letkol Suadi Suromihardjo maupun komplotan PKI. Apalagi ia sedang menjalankan misi sebagai utusan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan tugas membujuk Letkol Suadi Suromihardjo agar yang bersangkutan melepaskan dukungannya terhadap FDR atau PKI Madiun.

Sesampainya di Madiun, oleh Suadi Letkol Soeharto dipertemukan dengan Muso, karena Amir Sjarifudin sedang tidur. Dalam kesempatan pertemuan itu Muso menawarkan intermediasi antara dirinya dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan panglima Besar Jenderal Sudirman. Muso berdalih untuk memfokuskan kekuatan perjuangan melawan Belanda.

Kesediaan Letnan Kolonel Soeharto memenuhi ajakan Letkol Suadi Suromihardjo pergi ke Madiun, merupakan bukti kesungguhan seorang perwira muda menjalankan misi yang dibebankan Panglimanya, Panglima Besar Jenderal Soedirman. Ia tidak mungkin bergegas pulang dengan tangan kosong sebelum misinya berhasil meluluhkan sikap Letkol Suadi Suromihardjo agar menarik dukungannya terhadap FDR atau pemberontak PKI Madiun. Maka dia penuhi “tantangan” Letkol Suadi Suromihardjo, walaupun harus melewati resiko yang dapat saja membahayakan keselamatan jiwanya.

Selama perjalanan bersama, Letnan Kolonel Soeharto dan Letkol Suadi Suromihardjo mendiskusikan banyak hal tentang pesan Panglima Jenderal Sudirman agar menarik dukungan terhadap FDR atau Pemerintahan PKI Madiun.

Setelah diajak bertemu Muso, Letkol Soeharto bersama Letkol Suadi Suromihardjo menuju Wonogiri. Letkol Suadi berhenti di Wonogiri dan Letkol Soeharto meneruskan perjalanan menuju Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta, ia menyampaikan hasil misinya, termasuk pertemuannya dengan Muso, kepada Jenderal Sudirman, untuk kemudian akan disampaikan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Namun sebelum hasil pertemuan itu sempat disampaikan kepada Presiden, kesatuan Siliwangi sudah bergerak memukul kekuatan PKI di Madiun.
**
Kapten Tjokropranolo didampingi Kapten Soetanto Wiryoprasanto dan Kapten CPM Ali Aliamangku atau CPM Siliwangi, atas penugasan Jenderal Sudirman, akhirnya berhasil menghadapkan Mayor Slamet Riadi dan Letkol Suadi Suromihardjo. Mayor Slamet Riadi diketemukan di lereng selatan Gunung Merapi dan Letkol Suadi Suromihardjo diketemukan di Wonogori. Keberhasilan Kapten Tjokropranolo itu tentunya setelah Letkol Suadi Suromihardjo berhasil diyakinkan untuk kembali bergabung dengan pihak Republik oleh Letnan Kolonel Soeharto.

Begitu pula dengan posisi Letkol Suadi Suromihardjo berada, tidak lain merupakan informasi yang diberikan Letnan Kolonel Soeharto kepada Jenderal Sudirman. Suatu hal yang mustahil bagi tiga orang kapten “membawa” Panglima KPPS —yang pada saat itu berada dalam wilayah perlindungan TLRI pimpinan Yadau dan Batalyon Soedigdo Honggotirtono yang mundur ke Wonogiri. Kedua satuan tentara tersebut berpihak kepada FDR/PKI.

Keberhasilan Kapten Tjokropranolo hanya dimungkinkan atas kehendak Letkol Suadi Suromihardjo sendiri setelah berhasil dinetralisasi Letnan Kolonel Soeharto dari pengaruh PKI. Keberhasilan membawa kembali Letkol Suadi Suromihardjo menyebabkan dukungan KPPS terhadap FDR/PKI mengalami disorganisasi dan KPPS mampu dikonsolidasi kembali untuk berada dalam barisan Republik. Kekuatan pasukan PKI Madiun kemudian berhasil dihancurkan.

Keterlibatan Letnan Kolonel Soeharto dalam peristiwa Solo dan Madiun merupakan pergesekan dirinya untuk kedua kalinya, setelah peristiwa 3 Juli 946, dalam tarik ulur kumparan politik dan militer. Bagaimana para patron militernya —Jenderal Soedirman dan Kolonel Gatot Soebroto— mengambil sikap dalam kasus itu, kelak menjadi pelajaran bagi Letkol Soeharto dalam menghadapi kasus-kasus serupa, seperti halnya penumpasan G.30.S/PKI pada tahun 1965.

Kelak, setelah menjadi Presiden, Pak Harto mengingatkan bahwa peristiwa Madiun merupakan implikasi negatif penyimpangan UUD 1945, yaitu perubahan sistem presidensil menjadi parlementer untuk yang kedua kalinya.

Implikasi penyimpangan pertama telah memicu terjadinya peristiwa kudeta 3 Juli 1946. Sedangkan kedua, peristiwa Madiun, dipicu oleh konflik politik dan akhirnya menimbulkan konflik militer. Partai Sosialis terbelah menjadi dua kubu, yaitu PSI yang dipimpin Sutan Syahrir dan Partai Sosialis dibawah pimpinan oleh Amir Sjarifudin yang bergabung dalam FDR atau PKI. Perpecahan itu menimbulkan bentrokan dan pertentangan mengenai cara menghadapi Belanda.

Konflik politik itu diperparah oleh keberhasilan PKI melakukan infiltrasi dalam tubuh TNI, untuk kemudian melakukan adu domba antar satuan kekuatan TNI.

Perpecahan dalam tubuh TNI memberi kesempatan bagi kelaskaran pro PKI mengkonsolidasi kekuatannya dan dijadikan sebagai alat melawan pemerintah Repulik Indonesia.

Belajar dari sejarah, kita harus memastikan masa depan bangsa ini tidak mengalami masa-masa kelam seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun.

Lihat juga...