Tim Gugus Tugas COVID-19 Kalsel Diminta Mengembalikan Dana Pendidikan

Suasana rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kalsel dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) COVID-19 provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu (3/6/2020) – Foto Ant

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi Kesra, meminta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGTPP) COVID-19 Kalsel, mengembalikan dana pendidikan sebesar Rp88 miliar.

Dana tersebut adalah alokasi dana pendidikan yang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, pada penyampaian rekomendasi di rapat dengar pendapat dengan TGTPP COVID-19 Provinsi Kalsel, yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Kota Banjarmasin, Rabu (3/6/2020).

Pada rapat tersebut, Komisi IV menyampaikan tiga rekomendasi. Dua di antaranya terkait pendidikan, dan satu rekomendasi berhubungan dengan nasib pekerja informal di Kalsel. Di dalam rekomendasinya, Komisi IV menyayangkan adanya kebijakan pengalihan dana pendidikan sebesar Rp88 miliar kepada TGTPP Kalsel. Sehingga Komisi IV meminta, Tim Gugus Tugas mengembalikan dana pendidikan sebesar Rp88 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Provinsi Kalsel yang diberikan kepada TGTPP COVID-19.

Lutfie mengatakan, dana tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan dunia pendidikan. Terutama yang terdampak COVID-19. Pengembalian dana pendidikan diantaranya dapat berupa penyediaan fasilitas internet gratis bagi peserta didik. Peserta didik sejak pandemi COVID-19, hingga saat ini berkegiatan belajar dari rumah atau Study From Home (SFH). Hal itu sebagaimana aparatur sipil negara yang bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Komisi IV DPRD Kalsel menilai, penyediaan internet gratis menjadi bukti bahwa daerah tersebut tetap menginginkan adanya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Kalsel tetap menjadi prioritas, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Komisi IV DPRD Kalsel juga merekomendasikan kepada TGTPP COVID-19, untuk menyediakan alat-alat tulis bagi peserta didik yang keluarganya terdampak COVID-19.

Rekomendasi yang ketiga dari Komisi IV DPRD Kalsel kepada TGTPP COVID-19 Provinsi Kalsel adalah, memberikan bantuan sembako terhadap pekerja informal terdampak COVID-19.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Muhammad Yusuf Efdendie, tidak membantah adanya alokasi anggaran di SKPD-nya yang turut dipindahkan untuk penanganan COVID-19 di Kalsel.

Ia menyebut, dana pendidikan yang direposisi mencapai Rp88 miliar, dari alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp500 miliar. “Tetapi meski ada pemotongan, alokasi anggaran bidang pendidikan di Kalsel tetap melebihi aturan 20 persen dari APBD 2020 Provinsi Kalsel,” tandas M Yusuf. (Ant)

Lihat juga...