Wantim MUI Minta DPR Hentikan RUU HIP

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) meminta Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) RI untuk menghentikan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), karena mengusik nilai-nilai dasar negara.

Ketua Wantim MUI, Din Samsuddin menegaskan, bahwa Wantim MUI mendukung maklumat Dewan Pimpinan MUI bersama Dewan Pimpinan MUI seluruh Indonesia agar pembahasan RUU HIP dihentikan.

Wantim MUI menyampaikan penghargaan tinggi kepada pemerintah khususnya Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin yang atas nama pemerintah telah menyampaikan untuk menunda pembahasan RUU HIP ini.

“Dan, Wantim MUI meminta penundaan itu untuk selama-lamanya, dan DPR harus menghentikan RUU HIP, itu karena membawa kemudaratan bagi umat dan bangsa,” kata Din dalam konferensi pers tentang RUU HIP, secara virtual di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Lebih lanjut disampaikan, MUI juga meminta kepada pemerintah dan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat serta partai-partai politik untuk tidak mengusulkan dan membentuk produk hukum perundang-undangan yang dapat menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat, merugikan masyarakat dan mengusik hal-hal dasar yang sudah menjadi kesepakatan di dalam berbangsa dan bernegara.

“DPR RI dan partai politik jangan lagi menyusun bentuk hukum yang menimbulkan keresahan dan mengusik nilai-nilai dasar negara. Jadi, jangan diulang lagi yang justru memicu masalah baru,” tegas Din.

Wantim MUI menyerukan kepada segenap elemen bangsa untuk tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara dan kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan agar Pancasila tidak hanya diucapkan, tapi harusnya juga diamalkan.

“Mewasiatkan kepada umat Islam agar dalam mengawal NKRI yang berdasarkan Pancasila dengan tetap mengedepankan prinsip bil hikmah dan al akhlaqul karimah, serta dapat menahan diri dari perbuatan yang dapat merugikan umat dan bangsa,” pungkasnya.

Lihat juga...