AB Kusuma: Pancasila Final pada 5 Juli 1959

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – A.B. Kusuma, peneliti senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, menilai simpang siur isi dari Pancasila yang sekarang ini ramai diperdebatkan, baik oleh yang pro maupun yang tidak pro, dinilai kurang tepat.

A.B. Kusuma dalam wawancara santai dengan Cendana News, pekan ini, menjelaskan, bahwa proses penulisan perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama ini menggunakan dokumen yang kurang otentik. Dan, dokumen yang paling otentik adalah dokumen Abdul Ghafar Pringgodigdo dan Abdul Karim Pringgodigdo.

“Mr. Muh Yamin juga hanya memakai dokumen A.G. Pringgodigdo, tetapi tidak semua yang ada di dokumen A.G. Pringgodigdo itu dimuat di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan interpretasi yang kurang tepat,” jelasnya saat ditemui di kediamannya, Jalan Jamblang 1, Jatipadang Raya, Pejaten, Jakarta Selatan.

A.B. Kusuma mencontohkan, seumpama dalam naskah menyebutkan pembicara tiga orang, yakni Mr. Muh Yamin, Mr. DR. Supomo, dan Ir. Soekarno, sedangkan dari golongan Islam juga mengemukakan pendapatnya dengan keras, yakni KH Sanusi dan Ki Bagus Hadikusumo.

Sehingga, meskipun pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 mendapatkan tepuk tangan yang meriah, tidak berarti hal itu dikenal dengan aklamasi oleh seluruh peserta sidang.

“Saya sampaikan, bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 itu tidak ada keputusan apa-apa, karena sifatnya masih brainsforming. Jadi, kesimpulan dari beberapa penulis, bahwa tanggal 1 Juni tersebut diterima dengan aklamasi itu kurang tepat,” katanya.

Disampaikan A.B. Kusuma, pada tanggal 22 Juni, sehari setelah sidang Chuo Sangi In selesai, diadakan sidang panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. Panitia kecil tersebut dibentuk atas inisiatif Bung Karno dengan melanggar prosedur yang ada. Dan, di situ juga tidak ada penandatanganan-penandatanganan yang disebutkan M. Yamin dan Bung Hatta.

Pada tanggal 10 Juli, pada masa sidang ke dua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Bung Karno meminta maaf kepada ketua sidang dan anggota sidang, karena telah melanggar prosedur, tetapi dengan menyatakan, ‘apa artinya prosedur, jika kita ingin menyatakan kemerdekaan?’

“Salah satu anggota BPUPK dari Jepang, menilai yang dilakukan Bung Karno menyimpang dari yang telah digariskan pemerintahan Jepang, maka kemudian orang Jepang tersebut melaporkan penyimpangan tersebut ke pemerintahan Jepang,” kata A.B. Kusuma.

 

Dikatakan A.B. Kusuma, bahwa BPUPK bukan merupakan badan perjuangan rakyat Indonesia hanya untuk dijadikan alat oleh Bung Karno, dijadikan badan untuk menyusun Undang Undang Dasar. Dan, untuk menguatkan serta untuk melahirkan UUD Bung Karno mengubah BPUPK menjadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Perubahan ini juga menimbulkan kekisruhan, bahwa piagam Jakarta sudah merupakan perjanjian luhur untuk seluruh Indonesia. Dan, sejatinya menurut Dr. Soekiman, itu masih merupakan Gentlemen Agreement. 

Melanjutkan cerita, A.B. Kusuma mengatakan pada waktu piagam Jakarta dibawa sidang pada 14 Juli 1945, digugat kembali oleh Ki Bagus Hadikusumo, karena isi dalam perumusan belum sesuai.

Menurut Ki Bagus, kata A.B. Kusuma, pada preambule tentang sila pertama dan pada pasal 29 tentang agama, bahwa Ketuhanan dengan kata kewajiban menjalankan syariat Islam belum merupakan perjanjian luhur, belum menjadi konsensus nasional.

Dikatakan A.B. Kusuma, pada perumusan terjadi perdebatan sengit dan deadlock. Soekarno mengeluarkan airmata dan meminta kepada Latuharhary (beragama Kristen) yang juga tidak setuju dengan isi piagam Jakarta, dengan alasan Wahid Hasyim dan Kahar Mudzakir yang merumuskan isi piagam tersebut, karena di atas perumusan itu dinyatakan tidak boleh membuat Undang-Undang itu diskriminatif, walaupun hanya untuk sebagian rakyat.

Kemudian piagam Jakarta dibawa ke sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan, pada sidang inilah kata ‘Indonesia’ muncul untuk seluruh wilayah Indonesia yang pada sidang tersebut setiap wilayah terwakili. Dan, atas desakan dari wilayah Indonesia Timur, diadakan perundingan kembali untuk merumuskan dasar negara.

A.B. Kusuma mengatakan, bahwa Ki Bagus awalnya setuju sila pertama dengan kata ‘Ketuhanan’ dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tanpa ada kata tambahan bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga berlaku bagi seluruh Indonesia, dengan sendirinya hal tersebut tidak dapat diterima oleh golongan lain.

Menyikapi hal tersebut, kemudian Bung Hatta berunding dengan Ki Bagus Hadikusumo yang pada waktu itu tidak ikut merumuskan piagam jakarta dengan Mr. Tengku Hasan.

Sebelumnya, orang-orang wilayah Indonesia Timur sudah berunding terlebih dahulu di Jawa Timur, di Tretes, dan menyatakan setuju dengan keseluruhan isi piagam Jakarta, namun untuk sila pertama kalimatnya harus diubah.

“Perumusan Pancasila pada 22 Juni baru merupakan episode ke dua, episode ke tiga adalah tanggal 18 Agustus. Dan, jika dibilang Pancasila tanggal 18 Agustus dikatakan sudah final, itu keliru. Pada kenyataannya sama sekali belum final, karena Ki Bagus dan semua yang terlibat dalam pembuatan UUD itu menyatakan pembuatan UUD tersebut untuk sementara waktu, yang nantinya akan dibahas di konstituante,” jelasnya.

Setelah adanya perundingan antara Soekarno dengan pemimpin Islam, Idham Khalik dan Syaifuddin Zuhri, dengan golongan yang lainnya diadakan perumusan, bahwa yang menjiwai Undang Undang Dasar 1945, bahwa piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian.

Dan, itu merupakan yang final karena rumusan tersebut yang bisa diterima oleh wakil-wakil Islam. Meskipun golongan Kristen tidak sepenuhnya menerima.

Singkat cerita, begitu A.B. Kusuma menuturkan, dekrit ini, soal piagam Jakarta yang menjiwai ini, diterima oleh anggota DPR hasil pemilihan umum pada Juli itu juga, dan kemudian menjadi keputusan MPRS Nomor XX.

Menurutnya, yang menjadi kontroversi sebenarnya rumusan Pancasila mana yang benar. Soeharto membuat keputusan bahwa rumusan Pancasila ini adalah rumusan 18 Agustus, tetapi tidak lebih menjelaskan, bahwa sesungguhnya dengan kata menjiwai itu, maka interpretasinya bisa berubah banyak, dan bisa memasukkan hukum-hukum Islam dalam hukum tata negara Republik Indonesia.

“Jadi pada waktu itu, jumlah yang menyetujui tanggal 18 Agustus hanya 27 orang saja wakil-wakil Indonesia, namun diperkuat oleh KNIP yang terdiri dari 437 anggota pada 29 Agustus 1945. Tetapi yang paling banyak, yakni persetujuan pada 1959 dengan total 470 orang yang menyetujui dan oleh anggota yang dipilih dalam pemilihan umum. Jadi, itulah yang harus kita pegang,” tegasnya.

Menutup pembicaraan, A.B. Kusuma mengatakan, bahwa Pancasila yang final itu adalah tahun 1959.

Lihat juga...