Administrasi Hambat Penyaluran Anggaran PEN

Editor: Koko Triarko

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu dalam jumpa pers virtual beberapa waktu lalu. –Dok: CDN

JAKARTA – Ekonomi nasional mulai menunjukkan perbaikan di akhir kuartal (triwilan) II 2020. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, 60 persen aktivitas ekonomi ditunjang oleh konsumsi masyarakat.

“Konsumsi ini memang sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat. Seiring pemberlakuan masa transisi PSBB, purchasing manufacturing index (PMI) kita mengalami kenaikan hingga 39,1 persen pada Juni, setelah mengalami kontraksi paling dalam sepanjang sejarah di bulan April, yaitu 27,5 persen,” terang Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu, di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Pemerintah sendiri terus mengevaluasi berbagai kendala yang menghambat implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), guna mempercepat pemulihan ekonomi pada kuartal III dan kuartal IV 2020.

“Dari hasil monitoring dan evaluasi tim di Kemenkeu, memang yang menghambat penyaluran anggaran ada di tahap administrasi, regulasi maupun implementasinya, seperti kelengkapan dokumen, kelengkapan aturan teknis pelaksanaan, serta belum optimalnya sosialisasi,” papar Febrio.

Meski masih banyak hambatan, progres penyaluran dana PEN sudah sedikit mengalami kemajuan. Berdasarkan data BKF, anggaran Perlindungan Sosial sudah terserap 34,06 persen dari Rp203,9 triliun, UMKM 22,74 persen dari Rp123,46 triliun, Insentif Usaha 10,14 persen dari Rp120,6 triliun, Kesehatan 4,68 persen Rp87,5 triliun, Sektoral dan Pemda 4,01 persen dari 106,11 triliun.

“Saat ini kami sedang memperbaiki program di lapangan dan mengevaluasi penetapan target penerima. Kemudian mempercepat penyelesaian regulasi dan simplifikasi prosedur administrasi, agar secepatnya program pemulihan ini berjalan optimal,” tukas Febrio.

Desakan untuk menyederhanakan aturan serta mempercepat aliran bantuan juga datang dari Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. Menurutnya, harus ada breakthrough atau terobosan dari pemerintah agar pencairan bisa lebih cepat.

“Hal ini yang sangat mendesak dibutuhkan pelaku usaha nasional, agar tujuan stimulus untuk pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lain-lainnya itu bisa tercapai,” jelas Shinta.

Lihat juga...