ASN hingga Perangkat Desa tak Bisa Ikut ‘Kartu Prakerja’

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah kembali berencana melanjutkan pelaksanaan program Kartu Prakerja yang sempat terhenti. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020, pemerintah mengklaim tata kelola Kartu Prakerja semakin baik dan telah mengakomodir berbagai masukan masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, Rudy Salahuddin, mengungkapkan, salah satu yang ditegaskan dalam Perpres 76/2020 tersebut adalah mengenai kriteria penerima manfaat Kartu Prakerja, di mana Aparatur Sipil Negar (ASN), Kepala Desa maupun aparatur desa tidak boleh ikut serta.

“Jadi ada negative list di sini, selain ASN, Kepala Desa dan aparaturnya, kita juga menutup pendaftaran bagi Anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, serta Direksi Komisaris BUMN dan BUMD,” ujar Rudy dalam jumpa pers, Senin (13/7/2020) di Jakarta.

Untuk memperkuat verifikasi data, Tim Komite Pelaksana Cipta Kerja akan menggunakan data kependudukan maupun data-data penunjang lainnya, baik yang terdapat di Kementerian/Lembaga maupun yang ada di pemerintah daerah.

“Tindakan hukum bagi mereka yang melakukan pemalsuan data, juga telah kami atur di dalam Perpres 76/2020. Kami berharap perbaikan ini semua dapat membantu kami menemukan mereka yang memang paling berhak mendapatkan bantuan Kartu Prakerja,” tukas Rudy.

Selain itu, di tempat yang sama, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono, menyampaikan, bahwa pihaknya telah memiliki lebih dari 3 juta nama masyarakat yang terkena PHK maupun yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

“Kurang lebih ada 1,3 juta masyarakat dari angka 3 juta itu, yang datanya sudah sangat komplit, by name by address. Sementara sisanya masih kita verifikasi ulang. Ini kita kumpulkan dari semua daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan maupun juga dari BPJS Ketenagakerjaan,” papar Bambang.

“Nama-nama tersebut, nantinya akan diprioritaskan menjadi peserta Kartu Prakerja pada pembukaan gelombang selanjutnya. Kami akan dorong mereka semuanya,” sambung Bambang, menutup.

Lebih lanjut, pemerintah juga berencana akan menyediakan pelatihan offline atau luar jaringan (luring) di aplikasi Kartu Prakerja pada pertengahan Agustus 2020 mendatang. Meski demikian, pelatihan luring hanya akan dibuka di daerah yang masuk kategori zona hijau Covid-19, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Lihat juga...