Bank Dunia Tetapkan Indonesia Berpendapatan Menengah Atas

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Indonesia, negara dengan total penduduk sekitar 269 juta itu, kini telah ditetapkan oleh World Bank (Bank Dunia) menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) per 1 Juli 2020.

“Kabar ini seperti pemanis di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19, dan melakukan pemulihan ekonomi nasional. Ini merupakan sebuah prestasi membanggakan, karena kita naik kelas dari middle income country menjadi upper middle income country,” terang Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Kamis (2/7/2020).

Kenaikan tersebut ditetapkan Bank Dunia berdasarkan pendapatan domestik bruto atau gross national income (GNI) per capita Indonesia 2019 yang naik menjadi US$4.050, dari posisi sebelumnya US$3.840.

Sebagaimana diketahui, Bank Dunia membagi klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income (US$1.035), Lower Middle Income (US$1.036 – US$4,045), Upper Middle Income (US$4.046 – US$12.535) dan High Income (>US$12.535).

Perlu diletahui juga, bahwa Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat atau tidak, dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman).

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan, bahwa kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir.

“Hal ini juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan Pemerintah Indonesia, dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan,” tukas Menkeu.

Selain itu, Pemerintah juga akan terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian, terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata.

“Peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...