Bank Indonesia Siap Borong SBN untuk Pendanaan Penanganan Covid-19

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersepakat menjalankan program burden sharing (pembagian beban), di mana BI akan secara langsung membeli Surat Berharga Negara (SBN) dengan kupon yang rendah, untuk menutupi kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19 di Tanah Air, sebesar Rp695,2 triliun (dalam Perpres 72/2020).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memperjelas, untuk pembiayaan kategori public benefit, yang di dalamnya terdiri dari sektor Kesehatan (Rp87,5 triliun), Perlindungan Sosial (Rp203,9 triliun) serta Sektoral K/L dan Pemda (Rp106,11 triliun) sebesar Rp397,56 triliun, pemerintah akan menerbitkan SBN khusus yang akan dibeli oleh BI melalui skema private placement dengan suku bunga yang akan ditanggung oleh BI seluruhnya, sebesar suku bunga acuan BI reverse repo rate.

“Sehingga beban bunga bagi pemerintah untuk SBN ini adalah nol, sementara untuk BI sebesar reverse repo rate-nya itu. SBN ini sifatnya tetap tradable dan marketable,” terang Menkeu dalam jumpa pers virtual, Senin (6/7/2020).

Adapun pendanaan untuk dukungan UMKM (Rp123,46 triliun) dan Korporasi (Rp53,57 triliun), pemerintah akan menerbitkan SBN di mana BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (market rate) dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1 persen.

Sementara untuk pembiayaan non-public goods lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah sebesar market rate.

“Dengan demikian, pembiayaan non public goods tetap dilakukan melalui mekanisme pasar (market mechanism) dan BI bertindak sebagai stand by buyer/last resort sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Pertama tanggal 16 April 2020,” papar Menkeu.

Menkeu menegaskan, burden sharing antara Pemerintah dengan BI ini dilakukan dengan prudent, penerapan tata kelola yang baik (good governance), serta transparan dan akuntabel.

“Skema burden sharing juga berpegang pada beberapa prinsip utama yaitu menjaga fiscal space dan sustainability dalam jangka menengah, menjaga kualitas defisit APBN yang ditujukan untuk belanja yang produktif dan mendukung penurunan defisit APBN secara bertahap menjadi di bawah 3 persen mulai tahun 2023,” tukas Menkeu.

Sementara itu di tempat yang sama, Gubernur BI, Perry Warjiyo menambahkan, bahwa pelaksanaan program burden sharing tersebut merupakan wujud eratnya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjalankan tugas negara menghadapi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam jumpa pers virtual mengenai burden sharing antara Pemerintah dan Bank Indonesia, Senin (6/7/2020). Foto: Amar Faizal Haidar

“Dengan adanya program ini, kita berharap pemerintah bisa lebih fokus pada penyaluran anggaran, sementara sebagian masalah pendanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia,” ujar Perry.

Lebih lanjut, Perry mengungkapkan, penerapan skema burden sharing bukan merupakan hal baru, dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand.

“Negara-negara tersebut terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar meskipun menggunakan skema burden sharing ini,” pungkas Perry.

Lihat juga...