Bawaslu Jateng: Waspadai Kesalahan Data Daftar Pemilih

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Mulai Rabu (15/7), pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah, meminta pelaksanaan pengawasan di 21 kabupaten/kota peserta Pilkada dilakukan dengan ketat.

“Mari kita wujudkan kualitas daftar pemilih Pilkada 2020 yang baik. Pengawasan perlu dilakukan, agar tahapan ini berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” papar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun di Semarang, Selasa (14/7/2020).

Dijelaskan, coklit akan dilakukan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “Untuk itu, kami minta jajaran pengawas terutama Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan, dalam melakukan pengawasan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Warga juga bisa ikut terlibat aktif dalam pengecekan daftar pemilih,” lanjutnya.

Anik menyebutkan, proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih akan berlangsung mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

“Ada beberapa titik krusial yang harus diwaspadai, dalam penyusunan daftar pemilih. Misalnya, petugas tidak melakukan coklit ke lapangan, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  tidak diumumkan oleh petugas, PPS tidak transparan dalam proses publikasi data pemilih, kemudian rapat pleno rekapitulasi data pemilih secara berjenjang tidak melibatkan peserta pemilihan,” paparnya.

Kemungkinan pelanggaran lainnya, yakni pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih tercantum di daftar pemilih. “Bisa jadi pemilih ini sudah meninggal dunia, pindah alamat, namun masih tercatat,” terangnya lebih lanjut.

Dijelaskan, Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota, juga mendirikan posko laporan dan pengaduan data pemilih. Juga akan melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi pemutakhiran data pemilih, kepada masyarakat.

“Kita sudah menyusun pemetaan kerawanan data pemilih. Misalnya, kerawanan dari sisi kepadatan pemilih, daerah perbatasan, pemilih rentan, zona merah Covid-19, masalah perekaman KTP elektronik dan lain-lain. Ini nantinya juga bisa menjadi pedoman petugas di lapangan,”  jelasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Jateng Fajar Saka menandaskan, pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih sangat penting, demi kelancaran pelaksanaan Pilkada yang berkualitas.

“Coklit ini untuk memastikan warga negara Republik Indonesia, yang memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar dalam daftar pemilih untuk pilkada. Selain itu, juga memastikan pemilih hanya didaftar satu kali dalam daftar pemilih, serta memastikan bahwa penetapan daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Diungkapan, dalam pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih, lanjut Fajar, Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota juga sudah melakukan berbagai upaya himbauan pencegahan. “Selain itu, juga terus berkoordinasi dengan berbagai stakholder, termasuk dengan KPU, agar bisa saling bersinergi dengan baik,” paparnya.

Di satu sisi, Fajar juga menegaskan, dalam melakukan pengawasan coklit, PPDP dan pengawas harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta menjaga keselamatan petugas dan para pemilih.

“Tujuannya tentu untuk menghadirkan data pemilih yang komprehensif, akurat dan  mutakhir, namun dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran covid-19,”pungkasnya.

Lihat juga...