Dinkes Cilacap Minta Posyandu Kembali Aktif

Editor: Koko Triarko

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cilacap, dr Pramesti Giriana Dewi, di Cilacap, Sabtu (11/7/2020). -Foto: Hermiana E. Effendi

CILACAP – Kasus stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Setidaknya, ada 10 desa yang menjadi fokus penanganan stunting sepanjang tahun ini, dan upaya pencegahan paling efektif adalah dengan program posyandu.

“Posyandu mempunyai banyak sekali manfaat bagi balita, mulai dari penimbangan berat badan, sehingga terpantau tumbuh kembang anak. Kemudian anak juga mendapat asupan vitamin sesuai kebutuhannya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr. Pramesti Giriana Dewi, Sabtu (11/7/2020).

Karenanya, pihaknya meminta agar posyandu tetap diaktifkan selama pandemi Covid-19. Namun, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ia juga mengimbau kepada kaum ibu, untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada anak hingga usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, anak baru diberi makanan pendamping ASI.

“Jangan sampai kita fokus pada penanganan dan pencegahan Covid-19, namun kasus kesehatan yang lain justru meningkat, karenanya semua harus berjalan beriringan,” tuturnya.

Lebih lanjut Pramesti menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Cilacap nomor 444/223/Tahun 2020, masih ada 10 desa di Kabupaten Cilacap yang harus menjadi fokus penanganan stunting.

Data terakhir di Dinkes Kabupaten Cilacap, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Cilacap melalui penimbangan serentak pada September 2019, terdapat 6.152  atau 4,86 persen anak stunting di Cilacap. Untuk kategori balita yang sangat pendek, ada 1.114 balita dan kategori pendek ada 5.038 balita.

Sementara untuk angka stunting tahun ini, belum dilakukan penimbangan serentak kembali, karena adanya pandemi.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, mengatakan Cilacap masuk dalam 100 kabupaten dengan prioritas penanganan stunting. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap termasuk 11 kabupaten/kota untuk prioritas penanganan stunting.

“Masih ada ribuan anak-anak kita yang terkena stunting, karena itu dibutuhkan peran seluruh pihak untuk mengatasinya, Dinas Kesehatan tidak bisa sendirian dalam hal ini, tetapi juga dibutuhkan dinas terkait lainnya untuk menuntaskan stunting. Dan, tak lupa juga peran keluarga yang sangat penting untuk memantau tumbuh kembang anak-anak,” jelasnya.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, masalah stunting sebenarnya tidak hanya disebabkan faktor kemiskinan semata, tetapi juga ketidahtahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat dalam memantau pertumbuhan anak. Sehingga, seringkali asupan gizi tidak terpenuhi, baik selama masih dalam kandungan maupun setelah lahir.

Lihat juga...