Dokter Reisa: Penanganan Korban Kekerasan Selama Pandemi Harus Cermat

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Reisa Broto Asmoro Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 saat jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta, Jumat (10/7/2020). [Ist]

JAKARTA — Angka kasus kekerasan pada perempuan dilaporkan naik selama pandemi Covid-19 yang ikut melanda Indonesia. Kekerasan berbasis gender ini perlu disikapi dengan serius mengingat kebutuhan korban menjadi dilematis. Hal ini dikarenakan petugas atau pendamping, harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi risiko penularan Covid-19 pada saat memberikan bantuan.

Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dokter Reisa Broto Asmoro mengungkapkan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 75 persen sejak pandemi Covid-19.

“Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di wilayah pribadi, seperti di dalam rumah tangga, dan di wilayah publik. Misalnya di tempat kerja atau di tempat umum serta dalam situasi normal ataupun situasi sulit, seperti bencana dan konflik,” kata Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dokter Reisa Broto Asmoro lewat keterangan tertulis Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Reisa juga menekankan bahwa pihak korban seharusnya tidak dibiarkan sendirian menghadapi kekerasan dan harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak lain, meskipun dalam kondisi pandemi terjadi. Tambahnya, dilematika pemenuhan kebutuhan bantuan terhadap korban saat ini, mengharuskan kecermatan petugas atau pendamping terkait situasi dan kondisi penularan Covid-19 pada saat memberikan bantuan.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem PPPA) bersama dengan United Nations Fund for Population (UNFPA) menetapkan protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang dapat digunakan sebagai protokol bersama dalam penanganan kekerasan,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Reisa ditujukan agar korban dan lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ditentukan.

Menurut Reisa, terdapat beberapa panduan yang dapat dilakukan oleh korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan bantuan.

“Pertama, korban bisa melapor ke pemerintah setempat, di Jakarta misalnya, tersedia layanan call center untuk melayani pengaduan kekerasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Reisa mengatakan, korban kekerasan dapat meminta bantuan dari orang terpercaya yang mampu memberikan dukungan, baik secara psikologis dan medis, serta sebisa mungkin membantu ke luar dari situasi yang dapat menyebabkan kekerasan tersebut kembali terulang.

“Bagi masyarakat yang bukan sebagai korban, dapat membantu dengan bersuara serta memastikan diri untuk berkata tidak terhadap kekerasan dalam bentuk apapun. Kita mengimbau untuk tetap memberikan dukungan terhadap korban melalui kelompok-kelompok anti kekerasan berbasis gender sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah untuk memotong rantai kekerasan,” jelasnya.

Lihat juga...