Ekonom INDEF Nilai Penanganan Covid-19 tak Fokus

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan, pandemi Covid-19 membuat kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Pemerintah juga dalam menangani dampak wabah ini tidak terfokus pada inti masalah.

Karena menurutnya, yang disasar pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini justru hanya persoalan likuiditas.

“Bukti memang adanya Covid-19 ini punya implikasi terhadap cash flow perusahaan dan likuiditas rumah tangga. Itu bukan sumber persoalan, itu implikasi,” ujar Enny pada launching buku ‘Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi Masa Depan Ekonomi Global dan Nasional’ yang digelar INDEF secara Virtual di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Sehingga tambah dia, ketika membuat struktur penanganan Covid-19, maka masalah penyebab dan implikasi itu harus jelas. Karena jika tidak akan berdampak serius terhadap sebuah kebijakan.

“Jadi kalau persoalan jelas Covid-19, maka tidak ada alternatif lain bahwa penyelesaian Covid-19 harus benar-benar serius. Kemarin kita dengar dari jubir Gugus Tugas bahwa terjadi lonjakan Covid-19, dan justru tertinggi di Jakarta. Ini harus menjadi perhatian utama,” tukasnya.

Terkait kebijakan pemerintah, kembali Enny mengungkapkan, bahwa dapat dilihat mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) yang berubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, yang disasar hanya likuiditas.

“Persoalan pembiayaan betul ada dan punya implikasi ke sektor perusahaan. Tapi itu bukan sumber persoalannya, itu implikasi,” tukasnya lagi.

Pada kesempatan ini, Enny juga menyoroti kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dinilai kurang tepat. Karena menurutnya, saat ini masyarakat lebih membutuhkan dana segar atau uang tunai, tetapi malah diberikan  program Kartu Prakerja.

Kata dia, pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) harusnya tepat sasaran. “Yang tujuannya untuk sosial safety net, tapi malah prakerja yang tujuannya tingkatkan keahlian. Ya ini jelas nggak cocok ya,” tukasnya.

Menurutnya, kalau tujuannya bansos itu untuk perlindungan sosial, maka pemerintah benar-benar fokus pada masyarakat miskin sehingga daya beli mereka kembali pulih.

Tegas dia lagi, jika program PEN tepat sasaran, maka potensi terjadinya kontraksi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di kuartal II 2020, bisa berlanjut di kuartal III.

“Ya tentu kalau tidak segera refocusing di kuartal II, besar kemungkinan kuartal III bukan hanya negatif, tapi kontraksinya lebih besar dari kuartal II,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sumber ekonomi Indonesia terbesar atau 56 persen disumbang dari konsumsi rumah tangga. Sehingga pemerintah harus betul-betul memperhatikan seluruh program yang telah dikeluarkan dalam upaya menangani permasalahan dampak dari pandemi Covid-19 ini.

Sehingga dapat terlihat dengan pasti seberapa efektif program-program tersebut mampu untuk menggerakkan daya beli masyarakat.

Apalagi kata Enny, angka kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya. Dia mengingatkan kepada para legislatif dan eksekutif, agar paham betul yang dilakukan saat ini dalam menyambut era new normal setelah Covid-19 ini.

Karena menurutnya, pandemi Covid- 19 bukan hanya berpengaruh pada deglobalisasi yang mengubah tatanan ekonomi dunia secara signifikan.

“Para eksekutif dan legislatif di Indonesia juga harus paham betul, dan segara adaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhan menuju normal baru. Kalau kita tidak betul-betul paham, nanti solusinya bisa tidak efektif,” tukasnya.

Dan menurutnya, semua itu dapat dilihat dari berbagai aktivitas baik itu ekonomi, sosial, budaya, keagamaan dan lainnya.

Lihat juga...