Gelombang 4 Kartu Prakerja Dibuka Akhir Juli

Editor: Koko Triarko

Sekretaris Kememko Perekonomian, Susiwijono, dalam jumpa pers mengenai Kartu Prakerja beberapa waktu lalu, di Jakarta. –Dok: CDN

JAKARTA – Pemerintah berencana akan kembali membuka gelombang (batch) pendaftaran program Kartu Prakerja pada akhir Juli 2020. Pemerintah mengklaim, Perpres 76/2020 sebagai pijakan hukum program tersebut, telah memenuhi aspek tata kelola yang baik, serta telah mengakomodir kritik dan masukan berbagai pihak, termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dengan adanya Perpres ini, kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

“Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020, dengan rencana kuota dapat mencapai 500.000 orang peserta, yang memberi prioritas pada pekerja terdampak berdasarkan data whitelist dari Kementerian Ketenagakerjaan,” sambung Susi.

Lebih lanjut, Susi menjelaskan, selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja yang terkena PHK dan yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

“Perpres 76/2020 ini pun menegaskan mengenai pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, diantaranya: Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD),” tukas Susi.

Aspek pengenaan sanksi juga menjadi fokus perhatian dalam Perpres tersebut, bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana, bila penerima Kartu Prakerja melakukan kecurangan.

“Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain itu, dalam hal lembaga dan jenis pelatihannya, ditetapkan bahwa lembaga pelatihan harus memiliki jenis pelatihan yang berbasis kompetensi kerja, yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.

“Hal-hal terkait teknis pelaksanaan program Kartu Prakerja akan dirumuskan selanjutnya dalam Peraturan Menteri, yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan,” pungkas Susi.

Lihat juga...