Hadapi Perbedaan Perlu Moderasi Berdasar Pancasila

JAKARTA – Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind) Institute, Yon Machmudi, mengatakan moderasi yang berdasarkan Pancasila akan terus diperlukan oleh bangsa Indonesia, agar mampu bertahan dalam berbagai macam perbedaan.

“Dengan bersikap moderat, masyarakat Indonesia akan terbiasa menghadapi perbedaan pandangan politik. Berbeda itu biasa, tetapi tidak mengorbankan prinsip. Moderasi berarti membuka dialog dan bersikap terbuka, tetapi bukan berarti tidak memiliki prinsip. “Moderasi merupakan sikap tidak kaku ketika berbeda bukan berarti tidak bisa menjadi teman atau sahabat,” katanya, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Dalam Kajian Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind) Institute mengenai moderasi di Indonesia yang diselenggarakan melalui Google Meet pada akhir pekan lalu itu, dia lebih jauh menjelaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini perlu mewarisi konsensus (moderasi) para pendiri bangsa.

“Kesepakatan berupa Pancasila itu yang kita warisi bukan malah melanggengkan konflik. Sekarang ini ada kelompok yang mau menegakkan agama, tetapi tidak menginginkan Pancasila dan ada juga kelompok yang seakan mau menegakkan Pancasila, namun tidak menginginkan agama. Ini yang harus kita waspadai,” katanya.

Kajian InMind Institute tentang Moderasi itu turut menghadirkan Pembina InMind Institute, Tommy Christomy, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor, dan Ketua Departemen Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Abdurakhman.

Kajian berbentuk diskusi ini dimoderatori Direktur Kajian dan Pelatihan InMind Institute, Hardianto W Priohutomo.

Christomy yang juga dosen linguistik di UI, mengungkapkan gagasan moderasi masih belum banyak dibahas dan diterapkan di Indonesia, walaupun moderasi sebenarnya dapat menjadi gagasan solutif dalam aspek politik, agama, dan budaya.

“Kalau kita lihat di literatur, maka istilah moderasi ini muncul karena ada kecenderungan radikalisme atau terorisme. Kalau dalam konteks politik, moderat itu diposisikan tidak kiri maupun tidak kanan. Dalam konteks agama, moderat diposisikan tidak konservatif maupun tidak liberal. Tempat untuk membahas moderasi ini sangat beragam. Ada di level politik, level teologis, level kultural,” kata dia.

Pada kajian ini, terungkap bahwa tantangan utama gerakan moderasi adalah adanya para buzzer, penggiring opini di media sosial yang menggunakan hinaan terhadap pihak lain.

“Saat ini demokrasi agak ilusif, sehingga dimanfaatkan oleh para buzzer untuk mengkristallkan lawan agar mereka bisa mendemonisasi pihak tertentu, agar para buzzer bisa mendapatkan profit,” kata Noor.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak menmandang diri dan orang lain dalam pelabelan atau labelling, yang kerap digunakan para buzzer di media sosial, di antaranya kampret, cebong, kadal gurun, kodok gurun, dan sebagainya.

“Jangan terjebak dalam pemaknaan atau labelling yang sejalan dengan apa yang dikembangkan buzzer, karena saat ini mulai berkembang cara berpikir yang merasa benar sendiri, tidak hanya di kalangan antipemerintah, tetapi juga ada di kalangan propemerintah,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Abdurakhman prihatin dengan para pemimpin dan tokoh politik di Indonesia yang menikmati adanya hinaan dan labelling dari para buzzer yang membenturkan rakyat.

“Ada suatu kepentingan juga dari elit menikmati kondisi seperti itu. Saya melihat itu, menurut saya, publik kita belum melek politik. Kadang mereka dimanfaatkan kelompok tertentu, menjadi suatu alat bagi elit tertentu. Pertentangan seperti ini dalam sejarah juga selalu muncul, tapi konteks sekarang itu miris sekali karena yang dibenturkan itu rakyat,” ujarnya. (Ant)

Lihat juga...